Ganjar Pranowo-Gelisah lantaran putusan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi dasar Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Masih tetap berlaku. Partai Gerindra membalas capres PDIP itu dengan santai saja. Ganjar merasa terusik setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan Anwar Usman langgar etik berat hingga dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Ganjar tanyakan kenapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja.
“Saya terkejut melihat perkembangan akhir-akhir ini tentang masalah kondisi politik setelah putusan Majelis Kehormatan MK. Saya mencoba diam sebentar, saya merenungkan bangsa ini ke nantinya. Melihat kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK,” ucap Ganjar. “Saya semakin gelisah dan terusik kenapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat. Dapat begitu saja bisa lolos, apa ada pertanggung jawab kepada negara,” tambahnya.
Ganjar juga menanyakan kenapa putusan itu masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Dia Menganggap , hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata. “Kenapa keputusan dengan masalah etik,mana etik menjadi landasan dari hukum, kenapa masih dijadikan rujukan dalam kita semua bernegara. kenapa hukum terlihat begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya,” ucapnya. Ganjar mewakili rakyat yang gelisah terhadap demokrasi dan keadilan yang disebutnya mau hancur. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan MK, ucap Ganjar, bukti bahwa MK masih menjunjung tinggi ruh demokrasi.
Baca juga : Ganjar Akan Perluas Hilirisasi Apabila Terpilih Jadi Presiden
TPN Kesal Baliho Ganjar di Sumut Dicopot Satpol PP
Tim Pemenangan Nasional Ganjar dan Mahfud buka suara terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pencopotan baliho diduga dilakukan oleh Satol PP setempat. “Saat ini Kami sangat kesal dan marah. Begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi,” ucap Deputi Hukum Tim Pemenangan NasionalGanjar dan Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Todung mengungkapkan pemasangan baliho pasangan capres dan cawapres sangat wajar saat pemilu datang. Tetapi , dia malah merasa hanya baliho dari pasangan Ganjar dan Mahfud Md yang diturunkan.Tim Pemenangan Nasional juga akan meluncurkan pos pengaduan untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Tim Pemenangan Nasional turut mendesak aparat untuk bersikap netral dalam pilpies 2024 mendatang.
“Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,” ucapnya. Todung mengatakan apabila aparat tidak netral akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Dia juga menilai legitimasi pemenang pemilu tidak akan diakui jika adanya sikap tidak netral dari para aparat penegak hukum.
“Ujung tindakan ke tidak netralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,” ucap Todung.”Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!,” ucapnya. ” Saya kesal sekali dengan adanya pencopotan baliho Ganjar, yang maen copot-copot aja,” tambahya.
Spanduknya Dicopot di Pematang Siantar, Ganjar: Tenang, Jangan Marah
Ganjar Pranowo merespons spanduk dan poster dirinya sebagai bakal calon presiden yang dicopot oleh Satpol PP di Pematang Siantar. Ganjar mengaku pihaknya akan taat aturan jika pemasangan spanduk tersebut. “Ya saya sudah minta konsultasi kepada yang mencabut sapanduk dan poster, klarifikasi soal itu. Masyarakat harus tetap sabar jangan marah, semua tenang saja sudah ada komunikasi dengan pemerintah dari Siantar atau dengan Satpol PP nya,” ucap Ganjar usai pertemuan bersama tokoh masyarakat di Kisaran.
Dia mengatakan dalam masa seperti ini pemasangan sepanduk ini itu harus dikakukan dengan berbagai aturan. “Hal ini Perlu juga dijelaskan mungkin dari Pemerintah, dari KPU, dari Bawaslu pasangnya harus benar. Jadi harus taat kalau itu tidak benar melanggar aturan. Apabila kami salah, kami terima,” ucapnya dia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Raykat Setdako Pematang Siantar, Junaedi Antonius Sitanggang, membenarkan pihaknya melakukan pencopotan sejumlah spanduk dan baliho Ganjar. Sebab pemasangan baliho ini menyalahi aturan.
“Bukan hanya spanduk bacapres tapi peserta pemilu 2024 juga dicabut. Sebelum masa kampanye, Satpol PP masih melaksanakan tugasnya kalau di fasilitas umum, kalau rumah penduduk enggaklah. Sejauh ini yang dicabut itu yang di fasilitas umum,” ucap dia. Saat ini Ganjar kesal kenapa sepanduknya di cabut oleh Satpol PP yang mana ini menjadi salah satu ketidak netralan dalam Pilpres 2024. Yang mana Ganjar dan timnya sudah bekerja sama dengan baik dan sesuia aturan, apalagi bentar lagi akan ada dilaksanakannya pemilihan umum.
Komentari Kegelisahan Ganjar, Golkar: Kelihatan Tak Mau Gibran Maju
Ganjar Pranowo sebagai Bacapres PDIP merasa gelisah dan terusik lantaran putusan MK, yang menjadi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres masih tetap berlaku. Partai Golkar menduga bahwa Ganjar tak mau Gibran Rakabuming menjadi cawapres. “Mengapa harus gelisah? Kelihatannya ada yang tak mau Mas Gibran jadi cawapres sehingga merasa gelisah,” ucap Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan.
Dia menyebut bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi sudah jelas keputusannya bahwa seseorang yang sedang atau telah menjabat kepala daerah diperbolehkan untuk menjadi cawapres.
“Sekarang kan saatnya kita berkompetisi dengan sehat dan fair dalam Pemilihan Presiden 2024,” ucapnya. Ganjar Pranowo pernah menyoroti kondisi politik saat ini setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat sehingga dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ganjar mempertanyakan mengapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja.”Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan.
Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” ucap Ganjar.”Dari situ saya semakin gelisah dan terusik kenapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggung jawabannya kepada negara,” tambahnya.