Capres angka urut 1 Anies Baswedan bicara prinsip keadilan dalam merogoh sebuah kebijakan. Anies kemudian mencontohkan waktu ia membangun taman-taman di wilayah kumuh ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Hal itu diungkap Anies Baswedan ketika menghadiri obrolan beserta Himpunan Alumni IPB di gedung IPB International Convention Center (IICC) Bogor. Anies diminta menyampaikan visi misinya terkait agromaritim di hadapan para panelis dan alumni IPB.
“Kemarin saya memimpin Jakarta, pegawainya saja hampir 200 ribu orang, 180 ribu-190 ribu yang aku pimpin. di saat itu, aku tidak bisa menugasi orang satu-satu serta aku tidak mampu memakai struktur organisasi, namun saya harus menggunakan value menjadi acum seluruh pemimpin,” ucap Anies.
“Apa nilai yang dipegang sehingga ketua dinas, kepala badan, ketua ketua semua itu memakai nilai, serta nilainya saya katakan ‘keadilan sosial bagi semua masyarakat Jakarta’. seluruh kebijakan yg disusun, benturkan dengan satu pertanyaan apakah kebijakan ini memenuhi rasa keadilan? Jika tidak, koreksi. waktu itu dilakukan, maka mengejutkan bagi yang tidak terbiasa dengan keadilan,” ucapnya.
Anies lalu mencontohkan saat beliau mengambil kebijakan terkait pembangunan fasilitas awam pada Jakarta. Pembangunan taman yg semula lebih banyak berada di tempat elit, dirubah ke titik-titik kurang lebih pemukiman kumuh.
“Kemudian kita berbicara dimana letak taman itu berada? Begitu kita memahami ternyata taman-taman berada pada daerah yang rakyatnya makmur, bukan di daerah-daerah yang rakyatnya kumuh, yg justru lebih membutuhkan taman-taman buat mereka bermain bersama anak anaknya,” ucap Anies.
“Ubah, eksklusif berubah itu. Kita bangun taman-taman di wilayah yg anak-anaknya membutuhkan kawasan bermain serta tidak ada ruang bermain disana. Itu rasa keadilan,” ucap.
seperti diketahui, Anies menghadiri obrolan yang digelar HA IPB yg digelar di IICC Bogor. pada obrolan dengan tema agro maritim ini, HA IPB mengundang para capres peserta Pilpres 2024 buat menyampaikan visi misinya terkait agromaritim.
DAFTAR ISI
Balasan Pedas Kubu Anies Kala Urusan TGUPP Dibawa-bawa
Balasan pedas datang dari Kubu Anies Baswedan usai Tim Gubernur buat akselerasi Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta era 2017-2022 dibawa-bawa. Geisz Chalifah menyemprot pulang Eks juru bicara (jubir) Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017.
Anggawira menilai penerangan Anies pada debat perdana capres soal orang pada atau ordal tidak sinkron. dia mengungkit Anies juga menunjuk orang dekatnya sebagai anggota TGUPP ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Bahkan bukan hanya pada TGUPP karena di dalam penentuan komisaris di BUMD (Badan usaha Milik wilayah) ada orang-orang dalam, serta timses yg masuk,” jelas Anggawira.
Anggawira mengatakan Anies memasukkan orang dekatnya ke posisi Komisaris di BUMD DKI. ketua awam Relawan Pengusaha muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju itu menduga pernyataan Anies soal ordal adalah bumerang sebab apa yg dikatakan dalam debat diklaim dilakukan oleh Anies waktu pada DKI.
beliau menyebut nama Geisz Chalifah, orang dekat Anies yg pernah menjabat menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PPJA). lalu, Anggawira menyinggung nama Thomas Lembong yang juga pernah menjabat menjadi Komisaris primer PT Pembangunan Jaya Ancol.
Selain itu, Anggawira menyinggung nama Usamah Abdul Aziz yang dianggap orang dekat Anies yg sebagai Anggota TGUPP DKI, orang dekat Anies lainnya yg disebut ialah Rene Suhardono Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. “Aku melihatnya sebagai bumerang. ‘Orang pada’ ini kan seperti terpercik muka sendiri jadinya,” tegas Anggawira.
Baca Juga: Ganjar Temuan PPATK: Sumbernya Haram, “tracing” Gampang
Balasan Pedas Geisz Chalifah
Geisz menilai Anggawira tidak tahu pernyataan Anies soal ordal. dia menyebut justru Anggawira yang kerap menggunakan ordal pada menjalankan bisnisnya.
“Anggawira pemain bisnis di BUMN itu terlalu t*l*l, buat tahu pernyataan Anies Baswedan. Dia berbisnis di BUMN tentu saja terbiasa memakai orang pada. Makanya dia protes dengan pernyataan Anies,” kata Geisz.
Geisz mengatakan selama pada bawah Pemprov DKI membantu Anies buat membereskan kenyataan ordal. beliau mengatakan penujukan pejabat Pemprov DKI, termasuk TGUPP serta BUMD sudah melalui proses asesmen.
“Tetapi demikian tidak dan merta namun melalui proses asesmen, menggunakan para panselnya merupakan Prof Irham Dilmi, Prof Zaki Baridwan, DR Maruli Gultom, serta mantan komisi pemberantasan korupsi Adnan Pandu Praja. Jika tidak kompeten (tidak lolos pansel) telah pasti tidak diloloskan,” ucap Geisz.
“Jadi kalau si t*l*l satu itu bernama Anggawira yg memang terbiasa menggunakan ordal buat bisnisnya. Jangan samakan dengan kami. bisnis aku usaha properti nggak seperti Anggawira yg butuh Ordal buat berbisnis. Suruh beliau ngaca bila bicarakan tentang Geisz Chalifah,” imbuh juru bicara Timnas AMIN itu.
Eks Jubir Timses Pertanyakan Track Record Geisz
Anggawira mempertanyakan rekam jejak Geisz Chalifah. Anggawira mengaku tidak melihat adanya proses evaluasi pada penunjukan pejabat di BUMD DKI Jakarta serta TGUPP, pada seleksi jabatan
Menurutnya, anggota-anggota TGUPP tidak dipilih melalui proses asesmen. “Ya, aku rasa bisa dicek aja track record-nya Geisz Chalifa secara profesional seperti apa sebagai akibatnya dia mampu masuk BUMD-kan. Apakah layak atau tidak track record dia?” kata Anggawira di Posko Repnas Indonesia Maju, Jakarta Selatan.
“Saya nggak melihat itu ada proses-proses asesor-asesor, TGUPP, dan lain sebagainya. Itu nanti mampu dicek aja temen-temen yang pernah jadi TGUPP dan lain sebagainya, itu mungkin ada rilis pula,” lanjut beliau.
Jubir AMIN Sentil Anggawira
Jubir AMIN yang pula mantan anggota TGUPP, Tatak Ujiyati pertanda kenyataan ‘ordal’ yg disinggung Anies yakni soal praktik kongkalikong korupsi nepotisme (KKN). Beliau menyebut Anggawira membelokkan konteks kritik yang dilempar Anies.
“Fenomena ordal, orang pada, yang dikritik Mas Anies itu ialah praktik kongkalikong korupsi nepotisme. di mana orang yg berkuasa merekrut atau mempromosikan famili dan atau orang-orang dekatnya ke posisi-posisi kunci tanpa mempertimbangkan kompetensi. Pendidikan, serta keahlian mereka,” ucap Tatak. “Anggawira sengaja membelokkan warta buat mengaburkan substansi kritik Anies atas praktik ordal yg sarat kepentingan personal,” sambungnya.
Tatak berkata Jika seorang mempunyai kompetensi sampai keahlian mumpuni, tak masuk pada kategori ‘ordal’ yg dikritik Anies. Tatak kemudian mencontohkan jabatan Menteri yang ditunjuk Presiden.
“Itu tidak diklaim menjadi perkara ordal sebab publik tahu latar belakang serta kompetensi mereka selama ini. TGUPP juga begitu. Orang-orang yang dipilih Pak Anies buat membantu ditinjau berasal latar belakang pendidikan, kompetensi serta keahlian mereka,” ucapnya.
Tatak juga merupakan mantan TGUPP Anies. dia mengatakan di era Anies, TGUPP pernah diisi oleh mantan pimpinan kpk, mantan Wakapolri, pimpinan LBH, arsitek, hingga dokter. Anies, lanjut Tatak, juga kenal secara personal menggunakan sosok yg diangkat menjadi anggota TGUPP.
“Sebagian anggota TGUPP diangkat sebab Pak Anies kenal secara eksklusif akan kompetensi mereka, sebagian lagi direkrut melalui seleksi terbuka. Apalagi buat jabatan pada BUMD, Pak Anies menerapkan sistem seleksi ketat. Rekrutmen dilakukan terbuka serta ada tim penilai independen yg memberi evaluasi serta rekomendasi terhadap para pelamar. Jadi keputusan pengangkatan direksi serta komisaris BUMD dilakukan secara akuntabel,” ucapnya.