Anies Baswedan mengklaim akan mengembalikan kewibawaan hukum dan independensi kpk Bila dirinya menang Pilpres 2024. Anies mengatakan dirinya bakal merevisi balik UU komisi pemberantasan korupsi. dia juga ingin orang-orang berintegritas tinggi pulang bekerja di forum antirasuah.
“Saya dan Gus Imin, berkomitmen buat mengembalikan kewibawaan hukum kpk. Independensi kpk, serta itu merupakan wajib melakukan revisi atas UU komisi pemberantasan korupsi. yg ke 2, mengembalikan orang-orang berintegritas ke pada tubuh komisi pemberantasan korupsi,” ucap Anies.
Kendati demikian, Anies menegaskan bukan berarti dirinya ingin orang-orang usang kpk yg dipecat kembali bekerja pada lembaga tersebut. Menurutnya, memenuhi kembali kpk dengan orang berintegritas bisa dilakukan melalui pengetatan rekruitmen pegawai komisi pemberantasan korupsi.
“Bukan berarti orang usang dikembalikan, akan tetapi prinsip rekruitmen berdasarkan pada integritas yg tanpa toleransi. Baik buat pimpinan, maupun buat pegawai komisi pemberantasan korupsi,” ucapnya. “Dengan begitu, kita bisa mengharapkan satu lembaganya independen, yg kedua, orang orang yg di dalamnya berintegritas serta termasuk sistem rekrutmen,” ucap Anies. Di hari ini, komisi pemberantasan korupsi menggelar acara PAKU Integritas yg mengundang tiga pasangan calon presiden dan Wapres pada Pilpres 2024.
Masing-masing paslon sudah memberikan komitmen mereka buat pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, tiap pasangan calon pula telah menandatangani pakta integritas. Sebelumnya, terdapat puluhan pegawai komisi pemberantasan korupsi yg dipecat karena dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan. salah satu yang dipecat merupakan penyidik senior Novel Baswedan.
DAFTAR ISI
Anies Respon Iklan Videotron Diturunkan: Tandanya tidak Netral
Anies Baswedan buka bunyi terkiat penayangan videotron AMIN diturunkan alias takedown pada DKI Jakarta serta Kota Bekasi, Jawa Barat. Juga Anies menyinggung ketidaknetralan para pihak yg menurunkan videotron pihaknya yg dipasang secara legal.
“Itu adalah bila ada perilaku tidak netral maka pemerintah harus menegur, jika terdapat pihak-pihak tidak sporadis pemerintah yang melarang pemasangan-pemasangan yang legal yang sudah sesuai dengan ketentuan itu berarti tandanya tidak netral,” ucap Anies.
Dari Anies, pemerintah wajib mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) yg tidak bisa netral di Pemilu 2024. Ia menegaskan netralitas ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia harus diwujudkan. “Jadi saya tegaskan soal netralitas wajib diwujudkan betul,” ucapnya.
Anies berkomitmen Jika AMIN terpilih para ASN, TNI Polisi Republik Indonesia yang digeser asal jabatannya karena bersikap netral, pihaknya akan mengembalikan ke posisi semula serta sanksinya dihapus. “Saya percaya netral itu tidak perlu porto, tidak perlu aktivitas ekstra. Menjadi tidak netral, mengintervensi maka terdapat aktivitas spesifik,” ujarnya.
Anies mengajak ASN, Tentara Nasional Indonesia Polisi Republik Indonesia buat menjalankan perintah serta instruksi Presiden jokowi buat bersikap netral pada Pemilu 2024 mendatang.
“Bagi ASN, Tentara Nasional Indonesia Polisi Republik Indonesia pesannya sama yuk mari jalankan perintah presiden buat netral serta Bila netral mendapatkan hukuman. Demosi, komitmen kami ASN, Tentara Nasional Indonesia Polri kena sanksi sebab netral maka kami akan kembalikan,” ucapya.
Baca Juga: Prabowo Ingin Naikkan Gaji Pejabat Negara Untuk Cegah Korupsi
Anies Kata Dilema Berfokus Tangani Korupsi Agama Ke kpk Rendah
Anies Baswedan berkata agama publik pada Komisi Pemberantasan (kpk) yg rendah sebagai duduk perkara serius pemberantasan korupsi. Hal tersebut disampaikan Anies ketika menghadiri agenda Paku Integritas pada Gedung komisi pemberantasan korupsi.
“Kami melihat terdapat persoalan yang amat berfokus di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi yang itu jua tercermin. Bulan lalu terdapat survei CSIS terhadap forum-forum pemerintahan serta di antara lembaga pemerintahan yang paling rendah kepercayaannya merupakan dpr dan di atas dpr artinya komisi pemberantasan korupsi,” ucap Anies.
Melihat fenomena komisi pemberantasan korupsi menjadi forum menggunakan taraf kepercayaan masyarakat rendah, Anies yg sekarang bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut kontestasi Pilpres 2024 berjanji memperbaiki dan memperkuat kembali kpk.
Anies ingin Undang-undang (UU) kpk dikembalikan ke awal. Dia meyakini hal tadi mampu menghasilkan kpk kembali berwibawa.
“Kita ingin mengembalikan agar kpk berwibawa lagi secara legal mirip dulu serta ini ialah merevisi UU kpk. Kami ingin agar revisi ini bisa mengembalikan kpk kepada posisi yg kuat,” ucap Anies.
Anies Menyoroti Standar Etika Tinggi Yang Dimiliki Insan Kpk dan Ketika ini Terlihat Luntur.
“Kita jangan lupa era di mana kpk tiba di sebuah kawasan. Tidak mau ikut makan, tidak mau ikut aktivitas-kegiatan yang dibiayai pada luar komisi pemberantasan korupsi. Standar yang tinggi itu wajib dikembalikan di komisi pemberantasan korupsi sehingga bukan saja UU-nya memberikan kekuatan serta kemandirian. Tetapi pula di dalamnya pimpinan maupun staf bekerja sinkron kode etik yang amat tinggi,” ucap Anies.
Selanjutnya, Anies menyoroti sistem rekrutmen pada tubuh lembaga antirasuah. Anies ingin mereka yg berkegiatan pada komisi pemberantasan korupsi tidak hanya sekadar bekerja dan lantas mendapatkan honor.
Ia menambahkan berkomitmen buat merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. “Koruptor harus dimiskinkan. tidak terdapat pilihan lain. Ini merupakan eksekusi yang harus diberikan,” ucap Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ingin mengimplementasikan konsep penanganan illicit enrichment atau pengaturan kekayaan yang tidak lumrah serta trading in influence atau perdagangan imbas.
“Tidak kalah krusial kami berencana mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik. Sebab keliru satu problem utama merupakan justru proses politik, pelibatan baik kegiatan parpol, aktivitas kampanye. Yang tidak memberikan ruang yg relatif buat pendanaan berasal negara serta publik menjadi keliru satu sumber korupsi yg terjadi pada republik ini,” ucap Anies.
“Kemudian kita berencana menyampaikan anugerah yg layak bagi pemburu koruptor. Sebagai akibatnya yang memburu koruptor tidak hanya berasal aparatur asal kpk, Kepolisian serta Kejaksaan. Tapi seluruh pihak yang ikut melaporkan serta memburu, mereka mendapatkan reward yang setara,” ucapnya.
Anies Janji Perkuat LHKPN Pejabat, Ancam Demosi Jika Tidak Lapor
Capres angka urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal memperkuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai galat satu instrumen buat pencegahan serta pemberantasan korupsi Jika menang Pilpres 2024. Anies mengancam bakal menyampaikan hukuman berupa demosi sampai reposisi kepada pejabat publik yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya.
“Seperti yg dikatakan tadi adalah optimalisasi LHKPN. Kami setuju Jika tidak itu dilaksanakan maka mampu dilakukan demosi bahkan reposisi atau sanksi lain.” Ucap Anies dalam acara Paku Integritas pada Gedung komisi pemberantasan korupsi.
Anies juga berjanji akan memiskinkan koruptor dengan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Menurutnya, hal itu tidak mampu diganggu gugat. “Lalu Kami lihat perlunya kita merampungkan uu atau ruu perampasan aset. Koruptor wajib dimiskinkan tak ada pilihan lain. Ini ialah hukuman yg wajib diberikan,” ujarnya. Anies dalam pidato yg didampingi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pula berjanji akan balik merevisi UU komisi pemberantasan korupsi agar lembaga antirasuah itu pulang bertenaga.
Di hari ini, kpk menggelar acara PAKU Integritas yg mengundang tiga pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Mereka masing-masing memberikan komitmen pemberantasan korupsi. tidak hanya itu, tiap pasangan calon pula akan menandatangani pakta integritas. Anies mendapat giliran pertama berbicara. kemudian capres angka 2 Prabowo Subianto serta terakhir capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Sehabis memberikan gagasannya, ketiga pasangan capres-cawapres menerima jaket berasal komisi pemberantasan korupsi menjadi simbol komitmen pemberantasan korupsi.