Mahfud MD Cawapres urut 3 menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah bantuan asal pemerintah, melainkan donasi dari negara. “Bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi donasi berasal negara,” istilah Mahfud saat program diskusi “Tabrak Prof”, pada Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam.
Hal tadi disampaikan Mahfud yang juga Menteri koordinator Bidang Politik hukum serta Keamanan, menjawab pertanyaan keliru satu peserta mengenai bansos. Ia mengungkapkan bahwa penyelenggara negara sehari-hari artinya pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. “Berarti, bansos itu bukan karena kemurahan seorang, tapi memang terdapat di pada ketentuan aturan. tidak boleh itu diklaim donasi berasal seorang yang mengakibatkan bahwa itu disebut sedekah,” pungkasnya.
Dari dia, bansos adalah kewajiban konstitusi yg tertuang pada Pasal 34 ayat (1) Yang mengamanatkan kewajiban negara buat memelihara fakir miskin dan anak telantar. “Itu kewajiban konstitusi Pasal 34 ayat (1) yg berbunyi ‘fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara’, kemudian diturunkan pada APBN oleh dewan perwakilan rakyat beserta pemerintah. Bukan pemerintah sendiri. Jadi, itu bantuan negara,” katanya.
Mahfud MD : Bansos Adalah Kewajiban Konstitusi Tertuang di Pasal 34 Ayat
Pada sisi lain, Mahfud pula mengakui bahwa selama ini penyaluran bansos memang tidak tepat sasaran. Karena ada yang seharusnya bisa malah tidak bisa, dan ada yang seharusnya tidak dapat malah dapat.
“Ada orang yg sudah mangkat masih tercatat, dikirimi. Ada orang yang telah bekerja, tidak lagi menjadi warga miskin, telah pulang berasal desanya, masih bisa,” pungkasnya. Ketidaktepatan penyaluran bansos, kata dia, bermuara pada problem administrasi kependudukan yang ke depan harus diperbaiki. “Ini soal administrasi kependudukan kita yang wajib diperbaiki,” tegasnya.
Komisi Pemilihan umum (KPU) RI di 14 November 2023 telah memutuskan tiga pasangan capres dan cawapres sebagai peserta Pilpres 2024. Ketiganya adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menggunakan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka angka urut 2, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD angka urut tiga. KPU RI jua sudah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, masa hening pada 11-13 Februari 2024, sementara pemungutan bunyi dijadwalkan pada lepas 14 Februari 2024.
Mahfud Imbau KSAD Maruli Tanya ke komisi pemberantasan korupsi Soal Aparat Backing Tambang
Mahfud MD meminta ketua Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bertanya kepada ketua kpk Nawawi Pomolango soal aparat serta pejabat yg ‘melindungi’ (backing) pertambangan ilegal. Juga Mahfud mengatakan pernyataan itu ia sampaikan sesuai pidato resmi Nawawi pada acara PAKU Integritas kpk di Jakarta.
“bila mau tanya itu lebih gampang tanya ke ketua komisi pemberantasan korupsi, karena itu pidato resmi ketua komisi pemberantasan korupsi pada pada acara PAKU integritas, penandatangan pakta integritas kepada calon presiden dan cawapres,” ucap Mahfud.
Waktu itu, kata beliau, Nawawi menyatakan di Indonesia banyak mafia tambang menerima backingan aparat serta pejabat, sehingga sektor pertambangan rentan sebagai asal korupsi. “Sehingga asal korupsinya di situ,” ucapnya.
Selain itu, Mahfud mengatakan pada pidatonya, Nawawi jua menyoroti terkait harta kekayaan (LHKPN) yg disembunyikan pejabat. “LHKPN itu harus dijadikan dasar buat mengangkat dan memberhentikan pejabat, itu mengagumkan. Ialah orang sebelum menjabat itu laporkan dulu LHKPN-nya,” ucap Mahfud.
“Misalnya lima tahun terakhir bener enggak nih LHKPN-nya. Jika enggak bener, enggak boleh jadi pejabat,” imbuh laki-laki yg sekarang masih menjabat Menko Polhukam itu. Dia menyebut ketidaksesuaian profil dengan LHKPN sebagai dasar pemberhentian pejabat tersebut.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pernyataan Mahfud soal aparat yg menyokong pertambangan ilegal belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga beliau mempertanyakan aparat mana yg dimaksud Mahfud.
KSAD Jenderal TNI: Pernyataan Mahfud Soal Aparat Yang Menyokong Pertambangan Ilegal Belum Lengkap
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu. Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yg mana?” kata Maruli ketika konferensi pers di Mabesad, Jakarta pusat, Senin.
Berdasarkan Maruli, Tentara Nasional Indonesia AD sudah menerapkan asas aturan kepada setiap prajurit. ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal. Mahfud MD berkata bahwa mencabut biar usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan sebab banyak mafianya. Hal itu disampaikan Mahfud pada debat keempat yg diselenggarakan KPU RI pada Jakarta Convention Center.
“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, telah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan kpk seminggu kemudian berkata buat pertambangan di Indonesia itu berbagai yg ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” ucap Mahfud.
Baca Juga: Prabowo: Ekonomi RI Bisa ke-5 Terbesar Dunia Jika Kerja Sama
Pejabat Gestur Dukung Capres tertentu, Mahfud Ungkit Pengadilan rakyat
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempersilakan rakyat menilai soal pejabat negara yang menampilkan gestur mendukung galat satu paslon Pilpres 2024 waktu melakukan kunjungan kerja ke wilayah. “Ya biar masyarakat yg menilai. saya minta rakyat jika ingin ikut menyelamatkan negara ini, pada 14 Februari, berilah pengadilan warga ,” ucap Mahfud ketika berbicara dalam aktivitas ‘Tabrak Prof’ yg digelar pada Semarang, Jawa Tengah, dipantau secara daring. Oleh karena itu, eks hakim konstitusi itu mengajak warga buat bersama-sama menyelamatkan Indonesia melalui pilihannya pada Pemilu. Ia meminta warga buat memilih pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing. “Yang tak menggunakan penyalahgunaan kekuasaan buat kemenangan,” ucap beliau.
Mahfud meminta semua paslon peserta Pilpres 2024 dan pejabat buat tidak menyebut fasilitas negara menjadi milik langsung. Laki-laki yang pula Menko Polhukam itu menekankan segala fasilitas yang diberikan itu sepenuhnya adalah milik negara. Pada kesempatan yg sama, Mahfud juga menyindir sejumlah menteri pada pada kabinet pemerintahan Presiden RI Joko widodo (jokowi) yang ikut sebagai tim sukses kandidat di Pilpres 2024. Beliau tidak menyebut nama menteri-menteri yang masuk timses paslon capres-cawapres. Akan tetapi, Mahfud menilai keberadaan menteri-menteri pada timses capres-cawapres justru membuat kontestasi Pilpres 2024 jadi tidak imbang.
Oleh karena itu dia berjanji akan mengajukan mundur secara baik-baik asal jabatan Menko Polhukam, namun pada saat yang tepat. “Malah kini menteri-menteri yg tidak terdapat kaitannya dengan politik ikut-ikutan jadi tim sukses,” ungkapnya.
TKN Bela Gibran: Sangat Hormati Mahfud, Cium Tangan Usai Debat
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid membantah cawapres Gibran Rakabuming Raka bermaksud mengejek Mahfud MD pada debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu. Ia memberikan itu pada merespons anggapan Gibran melecehkan Mahfud menggunakan merunduk seakan mencari jawaban. Menurutnya, Gibran sangat menghormati Mahfud.
“Enggak terdapat, Mas Gibran sangat respect sama Pak Mahfud, buktinya belum terselesaikan debat sudah meminta maaf, dan terselesaikan debat langsung sungkem serta cium tangan. bila melecehkan masa terselesaikan debat cium tangan sih,” kata Nusron. Gibran, istilah dia, usai debat juga eksklusif sungkem serta mencium tangan Mahfud. Menurutnya, Gibran takkan bertindak demikian Jika dia hendak melecehkan.
Nusron beropini tindakan Gibran kemarin itu hanyalah guyon belaka buat mencairkan suasana. Beliau juga menyebut aksi itu adalah spontanitas berasal Gibran sendiri, sama sekali tidak dikonsep oleh TKN. “Itu gaya guyonan komunikasi orang Jawa saja. pada rangka memecahkan kebekuan sehingga suasana debat tak terlihat kaku dan monoton,” ucap beliau.
Di debat keempat Pilpres 2024 kemudian, Gibran menanyakan Mahfud soal greenflation. Usai mendengar jawaban Mahfud, Gibran menyindir menggunakan merunduk seraya mengatakan tengah mencari jawaban Mahfud. “Aku lagi nyari jawabannya Prof Mahfud, aku nyari-nyari pada mana ini jawabannya, kok enggak nemu jawabannya,” kata Gibran.
Gibran mengaku tidak puas menggunakan jawaban yg disampaikan Mahfud. Menurutnya, ia bertanya soal inflasi hijau namun Mahfud justru menyebutkan soal ekonomi hijau. Merespons tingkah Gibran, Mahfud pun mengeluarkan reaksi yg serupa. Beliau nampak melongok ke arah Gibran. Ia beropini pertanyaan Gibran itu sangatlah receh dan tidak layak dijawab. Menurutnya, tidak ada gunanya pula dia menjawab pertanyaan tersebut. “Aku pula ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Ngarang-ngarang gak karuan mengaitkan menggunakan sesuatu yang tidak terdapat,” kata Mahfud.