Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menyebut kecurangan yg dilakukan buat memenangkan salah satu pasangan calon sudah terjadi semenjak sebelum Pemilu 2024 digelar di 14 Februari lalu. Berdasarkan Wakil Deputi Timnas AMIN Siar Anggretta Siagian kecurangan itu mulai asal anugerah bantuan sosial (Bansos) jelang pencoblosan hingga pengerahan ketua daerah.
“Jadi memang sebenarnya kan proses kecurangan ini mampu kita lihat mulai sebelum pemilu,” kata Siar. Siar mengatakan kecurangan itu bermula asal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masalah nomor 90/PUU-XXI/2023. Soal kondisi batas usia calon presiden dan Wapres. Putusan itu sebagai tiket bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Ia menyebut kecurangan tadi terus berlanjut sampai mendekati pelaksanaan Pemilu 2024. “Mendekati Pemilu kita lihat satu per satu kecurangan terjadi,” ujarnya. Contohnya, meningkatnya alokasi dana bansos pada aturan Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Kemudian, Presiden joko widodo memberikan bansos itu kepada warga pada Januari. Padahal, umumnya penyaluran bansos dilakukan di Maret atau April.
“Ini kan ada upaya-upaya buat menarik perhatian rakyat kepada salah satu paslon menggunakan menggunakan anggaran negara. Nah, ini saya kira kecurangan yg kita sorot bersama-sama dengan rakyat,” ucap Siar.
Selain itu, kata dia, kecurangan Pemilu 2024 juga dilakukan melalui pengerahan ketua wilayah buat memenangkan salah satu pasangan calon. “Mungkin ada hal-hal lain. Misalkan menggunakan kepala wilayah buat menyampaikan dukungan pada salah satu paslon,” tuturnya.
Menurutnya, kecurangan menggunakan menggunakan ketua daerah itu mampu ditinjau secara kasat mata. Seperti Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yg membagikan bansos dengan menggunakan ciri-ciri rona pasangan angka urut dua Prabowo-Gibran. “Pj Gubernur DKI memberikan bansos menggunakan menggunakan ciri-ciri rona. Itu ibaratnya anak yg belum sekolah jua bisa melihat lah itu warna yang sangat-sangat mencirikan keliru satu paslon,” istilah Siar
Massa Tolak Pemilu Curang Kibarkan Bendera Kuning Serta Bakar Ban Di KPU
Massa aksi Gerakan masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mengibarkan bendera kuning. Dan membakar ban di kawasan depan tempat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta sentra. “Kita memakai atribut-atribut bendera kuning itu mengindikasikan bahwa demokrasi kita hari ini telah mati,” ujar Jenderal Lapangan aksi Gerakan rakyat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia, Afandi Ismail ketika ditemui di lokasi.
“Dan lihat yang hari ini turun banyak berasal kalangan ibu-ibu. Yang mana kita memahami jikalau kalangan ibu-mak sudah turun sempurna itu semangatnya semangat dari hati nurani mereka,” istilah beliau. Jalan Imam Bonjol arah Bundaran HI ditutup dengan barier beton berduri, begitu juga arah kebalikannya.
Sejumlah Aparat Keamanan Turun Mengamankan Aksi Ini
Para massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan ‘Kami menolak Pilpres curang. Bubarkan KPU atau ganti. Bawaslu jalankan fungsimu. Diskualifikasi paslon nomor 02′. Terdapat pula spanduk ‘Tolak KKN Korupsi, kongkalikong , Nepotisme. joko widodo penjahat demokrasi. Reformasi gagal total’. Selain itu, ada goresan pena ‘Bendera kuning buat koordinator KPU serta joko widodo’.
Mereka pula sempat membakar ban di aksi kali ini. Afandi menegaskan bahwa aksi ini ialah gerakan yg murni berasal rakyat sipil. Meskipun terdapat massa aksi yang asal asal unsur relawan. Lebih lanjut. Afandi berkata pihaknya membawa 3 poin tuntutan pada aksi kali ini. Pertama, melawan segala bentuk cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden jokowi (joko widodo).
Afandi menilai jokowi telah sangat terang-terangan melakukan cawe-cawe dalam proses pemilu 2024 ini. Dia menyoroti aktivitas bagi-bagi bantuan sosial (bansos) pada depan Istana yg dilakukan jokowi beberapa ketika kemudian.
Berdasarkan beliau, hal itu merupakan bentuk politisasi bansos yg sangat memalukan serta dipertontonkan sang presiden. Afandi menilai hal itu bertalian menggunakan status jokowi yang jua menjadi ayah dari cawapres angka urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Menolak Segala Bentuk Kecurangan Yang Terjadi Di Proses Pemilu
“Terdapat bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, serta itu sangat viral pada mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja,” kata Afandi. Ketiga, mereka mengajak kepada semua forum pendidikan tinggi buat tidak bungkam menggunakan yang akan terjadi hitung cepat atau quick qount yang dimuntahkan sejumlah lembaga. Mereka menilai para forum itu bukan forum survei, namun esensinya merupakan konsultan pemenangan.
“Nah ini perlu kita tolak hasil quick count tersebut sebab ini akan menggiring opini publik, akan menyesatkan publik,” istilah Afandi.
“Apalagi kemarin 02 hanya berdasarkan berasal quick count, dia pribadi mendeklarasikan kemenangan. Padahal ada forum KPU yang lembaga legitimate negara, mestinya tunggu dulu akibat berasal KPU baru kemudian melakukan deklarasi kemenangan,” kata beliau.
Baca Juga: Suara Pilpres 2024 Di Kepri 54,53%: Prabowo-Gibran Sapu Bersih
Daftar Wilayah Gelar Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024
Sejumlah tempat pemungutan bunyi (TPS) di aneka macam daerah harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024. Pemungutan bunyi ulang mengacu kepada Pasal 372 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan umum bisa dilakukan Jika terjadi hal-hal eksklusif.
Di Ayat 1 dijelaskan, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi mala alam dan /atau kerusuhan yang mengakibatkan yang akan terjadi pemungutan bunyi tidak bisa dipergunakan atau penghitungan bunyi tidak dapat dilakukan.
Ayat dua berbunyi: “Pemungutan suara di TPS harus diulang bila asal akibat penelitian serta pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan menjadi berikut:
- Pembukaan kotak suara serta/atau berkas pemungutan serta penghitungan suara tidak dilakukan menurut adat yg ditetapkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Petugas KPPS meminta pemilih menyampaikan indikasi spesifik, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yg telah digunakan.
- Petugas KPPS merusak lebih asal satu surat bunyi yg sudah dipergunakan oleh pemilih sebagai akibatnya surat bunyi tersebut menjadi tidak sah.
- Pemilih yang tidak memiliki kartu pertanda penduduk elektro dan tidak terdaftar pada daftar pemilih permanen serta daftar pemilih tambahan.
Berikut daftar wilayah yang akan menggelar pemungutan suara ulang:
NTT
KPU Provinsi NTT menyatakan terdapat 50 TPS yang akan menggelar pemungutan bunyi ulang. Komisioner KPU Provinsi NTT, Baharudin Hamzah menyebutkan jadwal seluruh TPS yang akan melangsungkan PSU akan berlangsung pada tiga hari yakni satu TPS pada Kabupaten Ngada pada Selasa.
Terdapat tiga TPS pada Sumba Timur dan sisanya 45 TPS yang tersebar di 11 kabupaten akan melangsungkan PSU di Sabtu. TPS yg akan melakukan PSU beredar pada 13 Kabupaten pada Nusa Tenggara Timur sinkron rekomendasi berasal Bawaslu Kabupaten yang diterima KPU.
Baharudin merinci 49 TPS yang akan melakukan PSU tersebut diantaranya Kabupaten Manggarai 9 TPS. Kabupaten Ngada 1 TPS, Kabupaten Alor 4 TPS, Kabupaten Sikka 2 TPS (sebelumnya 1 TPS), Kabupaten Lembata dua TPS, Kabupaten Sumba Barat Daya 2 TPS, Kabupaten Manggarai Barat 1 TPS.
Lalu Kabupaten Timor Tengah Utara 3 TPS, Kabupaten Sumba Timur tiga TPS (sebelumnya 9 TPS), Kabupaten Kupang 2 TPS, Kabupaten Timor Tengah Selatan 12 TPS, Kabupaten Nagekeo lima TPS serta Kabupaten Malaka 3 TPS.
Bali
Sebanyak 5 TPS pada Pulau Bali akan menggelar pemungutan bunyi ulang atau PSU. Yakni empat TPS di Kabupaten Buleleng serta satu TPS di Kabupaten Gianyar, Bali. “Jadi ada total 5 TPS yg PSU,” istilah Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan di tempat kerja KPU Bali, Denpasar.
Untuk TPS yang menggelar PSU pada Kabupaten Buleleng, Bali, ada empat yakni di Kecamatan Banjar, Desa Temukus, yaitu TPS 4 dengan 283 daftar pemilih tetap (DPT) serta TPS lima sebesar 248 DPT.
Lalu, di Desa Pedawa, di Kecamatan Banjar, Buleleng di TPS lima ada 292 DPT serta di TPS 6 ada 273 DPT. lalu, di Kabupaten Gianyar, Bali, terdapat satu TPS yg menggelar PSU di Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, yaitu TPS 14 menggunakan total 271 DPT. Rencananya PSU di Desa Pering akan dilaksanakan pada Rabu (21/2). Kemudian buat 2 TPS 4 serta TPS 5 pada Desa Temukus pada Kabupaten Bulelen PSU akan digelar besok. “PSU (pada TPS 4 serta 5 pada Temukus) penggunaan KTP pada luar Bali dan 2 TPS pada Pedawa itu karena surat bunyi pada dapil 3 tertukar di dapil 8,” ujarnya.
Yogyakarta
Sebanyak 17 TPS pada daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY akan melaksanakan pemungutan bunyi ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada Sabtu.
“Kalau PSU kita tadi bahas tanggal 24 (Februari). Kita berpikir jua hari yg libur, yang PSL ya sama,” kata koordinator Komisi Pemilihan (KPU) DIY Ahmad Shidqi ditemui pada kantornya, Kota Yogyakarta.
Sesuai rekomendasi Bawaslu, lanjut Ahmad, maka sudah dipengaruhi sebanyak 17 TPS pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, serta Bantul yg akan menggelar PSU serta PSL.
Ahmad menyebut ada 11 TPS pada Sleman yg akan melaksanakan PSU, termasuk 3 pada antaranya menggelar PSL. Sementara Bantul serta Kota Yogyakarta masing-masing terdapat lima serta satu TPS yg rencananya melangsungkan PSU.
“Yang di kota (Yogyakarta) ini TPS loksus lapas. Lainnya beredar, pada Sleman terdapat di Condongcatur, Kalasan, jikalau Bantul ada pada Kasihan, Piyungan, dan lainnya,” imbuhnya.
Menurut Ahmad, penyebab PSU di belasan TPS tersebut bervariasi. Secara umum dikuasai masalahnya artinya pemilih asal luar provinsi tanpa surat pindah memilih tetapi ikut serta mencoblos. merupakan, pemilih tersebut tidak terdata pada Daftar Pemilih permanen (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih khusus (DPK).
Sedangkan pemicu masing-masing asal 3 TPS pelaksana PSL dikarenakan pemilih yg kekurangan surat suara. Lanjut Ahmad, pemilih hanya diberikan empat dari lima surat suara saat pencoblosan 14 Februari 2024 lalu.
Sulawesi Selatan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 54 TPS yg tersebar 19 kabupaten/kota berpotensi menggelar pemungutan bunyi ulang Pemilu 2024. “Terkonfirmasi dari kabupaten, TPS yg berpotensi PSU ada 54 TPS di 19 kabupaten kota pada Sulsel,” istilah Komisioner Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad, Minggu.
Sebaran puluhan TPS ini berada di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 4 TPS, Parepare 1 TPS, Takalar 7 TPS, Sidrap 1 TPS, Kepulauan Selayar tiga TPS Tana Toraja 5 TPS. Lalu Enrekang 1 TPS, Pinrang 1 TPS, Barru 1 TPS, Soppeng dua TPS, Palopo 4 TPS, Bone 2 TPS, Wajo 6 TPS, Jeneponto, 2 TPS, Pangkep 4 TPS, Maros dua TPS, Sinjai lima TPS, Gowa dua TPS serta Makassar dua TPS. “Yang keluar rekomendasinya (PSU) Wajo, Selayar, Parepare, Sidrap, Pinrang, Barru, Palopo, Takalar terdapat 4 TPS berasal 7 TPS yg berpotensi. Sidrap sudah laksanakan tadi,” ungkapnya.
Deli Serdang
KPU melaksanakan pemungutan bunyi ulang pada 13 TPS di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), besok. Berikut daftar 13 TPS yg akan melaksanakan PSU. 13 TPS yang akan melaksanakan PSU tersebut beredar pada 2 kecamatan, yakni di Kecamatan batang Kuis dan STM Hilir. PSU sendiri akan dilaksanakan Rabu (21/2) besok. “Hari Rabu (akan dilaksanakan PSU pada 13 TPS pada Deli Serdang),” kata koordinator KPU Deli Serdang, Syahrial Effendi.
Papua
Sebesar 8 TPS di Papua Barat Daya akan menggelar pemungutan bunyi ulang. Karena, ditemukan pelanggaran Pemilu yakni pemilih mencoblos di TPS padahal tidak memilih hak bunyi. “Ada delapan TPS akan melaksanakan PSU di wilayah Papua Barat Daya di Sabtu 24 Februari,” ujar Komisioner KPU Papua Barat Daya Devisi Teknis Penyelenggara, M. Gandhi Siradjudin.
Gandhi menyebut 8 TPS yang akan melakukan PSU tersebar di 4 kabupaten yakni Kabupaten Sorong. Maybrat, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. dia berkata PSU dilakukan sebab ditemukan rakyat menggunakan hak suara orang lain di TPS.
“Jadi dasar PSU ini sebab terdapat dilema menyangkut menggunakan yang tak memiliki hak menjadi pemilih pada TPS tersebut namun diberikan ruang pada mereka,” jelas Gandhi. Beliau menyebut di Sorong terdapat 1 TPS yakni TPS 05 Distrik Mariat Pantai yg akan melakukan PSU buat seluruh surat suara. sementara pada Raja Ampat yg akan melakukan PSU yakni TPS 09 Sapurdanco juga buat 5 surat suara.
“Sorong Selatan terdapat tiga TPS itu pencoblosan surat suara DPD serta dewan perwakilan rakyat RI, di Maybrat terdapat 3 yaitu Kampung Huberita TPS 01, Kampung Sorry TPS 01 serta Kampung Futon 01, TPS cuma coblos DPRD kabupaten,” bebernya.