Menteri Koordinator Bidang Politik, aturan, serta Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan prioritas utamanya usai dilantik ialah menjaga situasi tetap kondusif usai Pilpres 2024. Hadi menyebut situasi ketika ini telah sangat kondusif. Menurutnya, situasi ini wajib dijaga sampai pengumuman dan pelantikan presiden serta Wapres terpilih.
“Mulai asal pengumuman, lalu jika dengan segala dinamikanya yg terdapat pada lapangan sampai dengan diumumkan presiden dan Wakil Presiden terpilih, sampai peresmian presiden serta Wakil Presiden terpilih. Ini prioritas untuk tahun ini,” istilah Hadi.
Mantan panglima Tentara Nasional Indonesia itu mengatakan situasi yang kondusif nantinya masyarakat mampu melaksanakan kegiatan dan kegiatan ekonomi dengan tenang. “warga dari pelosok hingga ke bunda kota ini menginginkan hal mirip itu,” katanya. Sementara itu, istilah Hadi, prioritas keduanya merupakan mengejar tagihan ke debitur dan obligor donasi Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Kita jua akan terus memonitor perkembangan pada lapangan bila ada perseteruan-perseteruan. Jadi 2 hal itu yang paling krusial adalah tetap menjaga situasi aman serta penyelesaian BLBI,” ungkapnya. Jabatan Menko Polhukam diserahkan asal Tito Karnavian yg sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). Kursi Menko Polhukam kosong usai ditinggal Mahfud MD di akhir Januari lalu.
Sebelum sertijab pada tempat kerja Kemenko Polhukam, Hadi sudah dilantik sang Presiden jokowi di Istana Negara pada Rabu pagi. Selain Hadi, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jua dilantik menjadi Menteri ATR/kepala BPN.
Dasco Sebut Film Dirty Vote Tambah suara 3-4 persen ke Prabowo-Gibran
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan penayangan film dokumenter ‘Dirty Vote’ ketika masa damai justru mempertebal kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.
Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut film tadi menambah perolehan bunyi Prabowo-Gibran hingga 4 %. “Ya, jika dari analisa kami ya begitu. (mempertebal kemenangan Prabowo-Gibran) Ya, sekitar 3-4 %,” ucap Dasco. Dasco mengklaim warga tidak percaya dengan narasi film Dirty Vote yang menyebut terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, serta masif (TSM) pada Pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat malah meyakini narasi kecurangan pada film garapan Dandy Laksono dan kawan-mitra itu terlalu dirancang-didesain.
“Itu kan istilah yg buat film (terjadi kecurangan TSM di pemilu) tapi kemudian dari akibat kita melakukan hubungan dengan yang nonton film. Ya terlalu banyak hal yang lalu berdasarkan mereka ini dirancang-untuk,” ujarnya. Lebih lanjut, koordinator harian Partai Gerindra itu menyebut film tersebut pula semakin membentuk masyarakat semakin berempati kepada Prabowo-Gibran. Menurutnya, publik semakin percaya bahwa Prabowo-Gibran selalu dizalimi sang pihak eksklusif semenjak awal registrasi capres-cawapres hingga masa hening.
“Mulai registrasi contohnya sampai dengan terakhir terakhir kemudian pak Prabowo-Gibran ini selalu lalu dari mereka itu terzalimi jadi makin tambah terzalimi,” ucap dia. Film dokumenter “Dirty Vote” dirilis di 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.
Film tadi menampilkan 3 ahli aturan tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar asal Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari berasal Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti berasal Sekolah Tinggi hukum (STH) Indonesia Jentera.
3 pakar itu secara bergantian serta beserta-sama mengungkapkan rentetan insiden yg diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Banyak pihak menilai perilisan film ‘Dirty Vote”menjadi kampanye hitam (black campaign) jelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Demo di kantor KPU Jateng, Massa Coreti Jalan Semarang
TKN: Kabinet Prabowo-Gibran Akan Imbang Antara Partai & Profesional
Koordinator koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan diisi sama banyak antara perwakilan partai serta profesional. Dasco tidak menampik bahwa Prabowo-Gibran diusung oleh koalisi yg gemuk. Tetapi ia berkata asal pembicaraan sejauh ini, kabinet akan diisi proporsional.
“Partai politik memang relatif gemuk namun jikalau asal hasil pembicaraan itu akan imbang antara profesional dan partai. Akan imbang, kira-kira gitu, ya mungkin 55-45 misalnya,” kata Dasco. Dia mengatakan keliru satu parameter buat menentukan komposisi menteri bagi partai politik adalah jumlah perolehan suara. Ada pula parameter terkait kerja pemenangan Prabowo-Gibran di lapangan.
“Bagaimana saat pada lapangan dalam pemenangan, yg mana yang kerjanya all out. Kita kan ada indikatornya, kita lihat kita alami, kita saksikan serta ini akan jadi poin penting,” ujar Dasco, “Jangan lalu misalnya di awal oh begini. Tapi kemudian kerja pada lapangannya enggak, ya mohon maaf,” imbuh beliau. Dasco enggan menjawab saat ditanya apakah terdapat partai di Koalisi Indonesia Maju yg kurang optimal dalam memenangkan Prabowo-Gibran.
Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang diisi sang Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Prima, Gelora, serta Garuda. Sejauh ini, berdasar yang akan terjadi quick count sejumlah lembaga survei, Prabowo-Gibran menang berasal Anies-Muhaiman dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Pasangan ini jua unggul berdasar hitungan sementara real count KPU.
PDIP Surati KPU Tolak Sirekap, Bambang Pacul Minta Hitung Manual
Dewan Pimpinan pusat (DPP) PDIP secara resmi melayangkan surat pada KPU berisi penolakan mereka terhadap (Sirekap) di menghitung Pemilu 2024. Mereka pula mengkritik keputusan KPU menghentikan sementara proses rekapitulasi bunyi pada tingkat kecamatan pengaruh kegagalan Sirekap. Menurut PDIP, kegagalan Sirekap menjadi indera bantu penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi akibat perolehan penghitungan bunyi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang tidak sama dan karena itu tidak perlu dihentikan sementara.
“PDI perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di semua jenjang strata pleno,” demikian suara satu poin dalam surat tadi. Surat ditujukan langsung pada KPU tertanggal 20 Februari 2023.
Total ada enam poin pernyataan pada surat tersebut. Selain menolak penggunaan Sirekap, PDIP pula mendesak audit forensik digital atas penggunaan Sirekap. Mereka maminta yang akan terjadi akibat audit forensik dibuka kepada rakyat menjadi bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Lalu membuka yang akan terjadi audit forensik tadi kepada masyarakat/ publik menjadi bentuk pertanggungjawaban KPU pada penyelenggaraan Pemilu 2024,” demikian suara petikan surat. Dihubungi terpisah, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto mengaku tidak mempermasalahkan penggunaan Sirekap sebagai indera bantu hitung bunyi secara online sejak awal.
Tetapi dari Pacul, faktanya pada lapangan banyak kekeliruan penghitungan bunyi terutama terhadap hasil pemilu legislatif (pileg). “Terdapat perhitungan penjumlahan bunyi caleg serta partai saja berbagai yang galat. pada Dapil DKI (RI) malah pernah jumlah suara caleg dan partai melebihi DPT,” kata Pacul. Pacul menilai sistem telah kehilangan kredibilitasnya Jika memiliki kesalahan. beliau karena itu menilai Sirekap dilarang dan dilakukan lewat sistem usang dan manual. “Dalilnya, jika sebuah sistem terdapat satu yang salah maka sistem tersebut kehilangan kredibilitasnya, ya pada-off saja. Pulang ke sistem lama, manual,” pungkasnya.