Komisi Pemilihan umum (KPU) mencatat terdapat sejumlah wilayah yg melakukan penghitungan suara ulang. Total kurang lebih ada 7 provinsi yang melaksanakan penghitungan suara ulang.
Tujuh provinsi itu diantaranya, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTB. ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan penghitungan suara ulang bisa dilakukan pada waktu rekapitulasi di PPK. “Ada yg telah berlangsung serta ada pula yg belum,” ujar Idham. “Ketika ini penghitungan suara ulang pada taraf kecamatan pada lembaga kedap pleno rekapitulasi PPK,” sambung beliau.
Berikut data tujuh provinsi yang melakukan penghitungan suara ulang, sesuai data per-Kamis malam:
1. Sumatera Barat
- Jumlah TPS : 380
- Jumlah Desa/Kelurahan :214
- Jumlah Kecamatan : 90
- Jumah Kabkota : 17
2. Jawa Timur
- Jumlah TPS: 30
- Jumlah Desa/Kelurahan : 26
- Jumlah Kecamatan : 19
- Jumlah Kab/Kota: 9
3. Jambi
- Jumlah TPS : 10
- Jumlah Desa/Kelurahan : 10
- Jumlah Kecamatan : 6
- Jumlah Kab/Kota : tiga
4. Sulawesi Tenggara
- Jumlah TPS : 33
- Jumlah Desa/Kelurahan : 28
- Jumlah Kecamatan : 12
- Jumlah Kab/Kota: 3
5. Sulawesi Tengah
- Kabupaten Primo, jumlah hitung ulang : 35
- Kabupaten Poso, jumlah hitung ulang: 29
6. Sulawesi Barat
- Jumlah TPS : 81
- Jumlah Desa/Kelurahan : 51
- Jumlah Kecamatan : 23
- Jumlah Kab/Kota : 6
7. NTB
- Jumlah TPS : 63
- Jumlah Desa/Kelurahan : 40
- Jumlah Kecamatan: 22
- Jumlah Kab/Kota : 8
760 Pemilih pada Malang Akan Ikut Pemungutan suara Ulang 24 Februari
Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Malang akan menggelar Pemungutan suara Ulang (PSU) di 24 Februari 2024 besok. PSU ini akan diikuti oleh 760 pemilih berasal tiga TPS pada daerah Kecamatan Lowokwaru. “Ada 275 pemilih berasal TPS 14 Kelurahan Mojolangu dan TPS 37 Kelurahan Mojolangu sejumlah 264 pemilih, kemudian 221 pemilih terdapat pada TPS 48 Kelurahan Jatimulyo, totalnya 760 pemilih ya,” istilah ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lowokwaru.
“Pemilih ini sinkron dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) asal tiga TPS tadi ditambah dengan Daftar Pemilih khusus (DPK) bila memang ada, tetapi untuk DPK harus asal domisili setempat sinkron dengan daerah TPS,” lanjutnya. Selain itu, Masruri juga memberikan, mekanisme PSU akan dilaksanakan sama menggunakan pemungutan suara sebelumnya. aplikasi PSU tersebut akan dimulai semenjak pukul 07.00 WIB sampai 13.00 WIB.
“Untuk semua teknisnya sama menggunakan pemungutan suara di 14 Februari kemarin, tapi keseluruhan nanti PSU ini hanya buat pemilihan calon presiden dan calon Wakil Presiden saja,” terangnya. Ia menyebut, pihaknya sudah merampungkan berbagai persiapan jelang PSU. Warga pun dibutuhkan mampu berpartisipasi secara aktif buat membentuk Pemilu yang baik serta adil.
Baca Juga: Suara Prabowo-Gibran Makin Kokoh Di Jatim
Bawaslu DKI Terima Laporan Penggelembungan-Penyusutan suara Capres-Caleg
Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) DKI Jakarta mendapatkan 3 laporan dugaan pelanggaran terkait penyusutan dan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 di Jakarta.
Ketiga laporan itu berasal asal calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI dan tim hukum nasional DKI berasal pasangan Capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Bersama warga , Bawaslu DKI mengawasi proses rekapitulasi taraf PPK (Panitia Pemilih Kecamatan), selama proses rekapitulasi ada 3 laporan masuk pada Bawaslu DKI,” ujar ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo.
Pelapor dari dari caleg DPRD DKI Jakarta asal Partai Gerindra serta Perindo. Mereka komplain soal adanya penyusutan jumlah suara pada Sistem gosip Rekapitulasi (Sirekap). terdapat juga laporan asal pihak tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menganggap ada penggelembungan suara pada pihak rivalnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Caleg DPRD dari partai Gerindra dan Perindo itu terkait dugaan penyusutan perolehan suara pada Sirekap. Kemudian laporan tim aturan nasional DKI paslon AMIN 01 terkait dugaan penggelembungan suara pilpres paslon 02 di Sirekap,” ujarnya.
Sampai sekarang, Benny berkata Bawaslu DKI Jakarta disebut masih melakukan kajian awal dari ketiga laporan masuk dugaan pelanggaran terkait penyusutan serta penggelembungan suara itu.”Bawaslu DKI mengimbau masyarakat supaya melaporkan pada Bawaslu, Jika mendapati dugaan pelanggaran selama proses rekapitulasi suara,” pungkasnya.
“Bawaslu DKI berkomitmen akan menjadi benteng bagi kedaulatan warga dalam mengawasi kemurnian suara pemilu. menggunakan demikian, keadilan pemilu bisa berdiri tegak sesuai asas pemilu yg luber, amanah serta adil,” sambungnya.
Ada berita suara Peserta Pemilu Di Bali Dimakan Leak, KPU Menepis!
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali memastikan tidak ada kecurangan pada Pemilu 2024 pada Pulau Dewata meskipun terdapat sejumlah pemungutan suara ulang (PSU). KPU menepis adanya info suara yang naik turun dalam portal InfoPemilu serta sistem Sirekap sebab dimakan “Leak”. “Jadi tidak ada itu berita dimakan leak itu, seluruh itu riil pada TPS segitu. Jadi saya berharap mohon dibantu, karena narasi-narasi itu merusak masyarakat kita,” istilah koordinator KPU Provinsi Bali I dewa Agung Gede Lidartawan.
“Leak” ialah istilah dalam mitologi Bali buat jelmaan manusia yg menguasai ilmu hitam. Lidartawan mengatakan saat ini mereka sudah sampai tahap rekapitulasi tingkat kecamatan. tetapi tidak berarti suara di sistem tidak naik turun sebab terus dilakukan pembaruan serta pemugaran Bila angka yang terdahulu keliru baca.
Kata suara dimakan “Leak” ini terus masuk ke telinga KPU Bali, sehingga Lidartawan memastikan ilmu pengeleakan tidak sampai ke dalam ranah kepemiluan. Menurutnya, Jika terjadi kekeliruan artinya hal yg wajar, tetapi dipastikan penyelenggara Pemilu pada Bali tidak melakukan kecurangan.
“yg jelas dari pemantauan saya mulai dari pemungutan sampai rekapitulasi sekarang di kecamatan aku punya seluruh video pada semua kecamatan pada Provinsi Bali bahwa saksi-saksi yg berkata di Bali itu tidak terdapat kecurangan,” ujar Lidartawan.
Menurutnya Narasi-narasi Ini Telah Mengusik Masyarakat
Banyak pertanyaan yang mencurigai yang akan terjadi Pemilu 2024, sampai akhirnya KPU Bali meminta panitia pada taraf kecamatan membuka kotak suara bila terdapat keraguan. “Saya penjelasan, persoalan Sirekap tidak ada satu pun kesengajaan. Itu sebab tak semua sahabat-sahabat di TPS memiliki pemahaman yang sama dalam penggunaan handphone pada memfoto yang akan terjadi,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi berita-informasi serupa, ketika ini Lidartawan meminta seluruh peserta pemilu menunggu hasil rekapitulasi kecamatan yang ditarget selesai sebelum Hari Raya Galungan 28 Februari mendatang, dia tak ingin mengandai-andai jumlah hitung saat ini agar tidak mengakibatkan kisruh.
Pun bila ditemukan kecurangan ia mempersilahkan peserta Pemilu buat melaporkannya ke Bawaslu supaya segera diselesaikan sehingga tidak hingga terjadi sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
“Nanti kalau kecamatan telah ada, saya bisa kumpulkan hasilnya, sebab sudah clear datanya, datanya yang salah -galat sudah diperbaiki. Nanti jikalau kini aku kasih memahami comot satu, comot satu, nanti bilang dimakan leak lagi. Hilang asal awalnya suara banyak sekarang turun,” istilah Lidartawan.