Tentang hak angket buat mengusut kecurangan pemilu 2024 di dewan perwakilan rakyat terus bergulir. Planning ini pertama kali dihembuskan capres angka urut tiga sekaligus politikus PDIP Ganjar Pranowo.
Gayung pun mulai bersambut dari parpol pengusung Ganjar-Mahfud. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan putusan bulat dengan pengajuan hak angket buat mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Djarot menilai interpelasi serta hak angket adalah hak setiap anggota dewan mampu digunakan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban asal pemerintah serta penyelenggara Pemilu. Senada, koordinator Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romi mengatakan PPP ikut mendukung usul hak angket di dpr.
Tidak hanya dari internal koalisi Ganjar-Mahfud, dukungan juga hadir dari tiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yakni PKB, NasDem dan PKS.
Ketiga Sekjen Parpol Menggelar Pertemuan Sekjen Partai NasDem,
Hermawi Taslim usai pertemuan menegaskan 3 parpol sepakat mendukung hak angket. Terbaru, Calon Wakil Presiden angka urut 1 sekaligus ketua awam PKB Muhaimin Iskandar atauCak Imin memastikan tiga parpol koalisi pengusungnya akan mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024. “Koalisi parpol pengusung AMIN siap, solid dan akan mengajukan,” kata Cak Imin.
Daat ini jumlah kursi yg terdapat pada dewan perwakilan rakyat sebesar 575 kursi dari sembilan partai politik. Jika ditotal, fraksi yg mendukung tentang hak angket hingga waktu ini mencapai 314. Rinciannya, 128 kursi milik PDIP, 59 kursi Fraksi NasDem, 58 kursi PKB, 50 kursi milik PKS, dan 19 kursi PPP.
Di sisi lain, pihak yg menolak ihwal hak angket hadir dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran di parlemen yakni Gerindra, Golkar, Demokrat serta PAN. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai usulan hak angket tidak diharapkan. Koordinator umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai hak angket pada dewan perwakilan rakyat guna mengusut kecurangan Pilpres 2024 belum urgent.
Ialah, fraksi yang menolak hak angket ini mencapai 261. Rinciannya, 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 54 kursi Demokrat, dan 44 kursi milik PAN.
Bila sesuai planning, hak angket baru bisa digulirkan di pembukaan masa sidang dpr pada 5 Maret 2024 mendatang. Hak angket paling sedikit harus diusulkan 25 anggota dewan yang asal lebih berasal satu fraksi.
Baca Juga: Anies Buka Suara Soal Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta
Aksi Protes Pemilu Curang Menggema pada Sejumlah wilayah Indonesia
Aksi protes kecurangan pemilu terjadi pada sejumlah wilayah pada Indonesia, Jumat (sepertiga).
Di Surabaya, ratusan orang yg mengatasnamakan forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menggelar aksi pada depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya. Pedemo memprotes aplikasi Pilpres serta Pemilu 2024 yang diduga curang dampak tak netralnya Presiden jokowi (joko widodo) “Presiden [diduga] telah berpihak ke Paslon 2 [Prabowo-Gibran], dengan mengerahkan APBN, mengerahkan aparat, mengucurkan triliunan bansos untuk memenangkan anaknya,” istilah salah satu orator.
Setidaknya terdapat 3 poin pernyataan perilaku dan tuntutan FPPJ yang disampaikan dalam aksi pada DPRD Jatim. Pertama menolak akibat Pemilu 2024 yg dianggap penuh kecurangan. Kedua mendesak dpr-RI supaya segera melaksanakan hak angket buat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan Pemilu 2024.
Ketiga, massa menyatakan mosi tidak percaya pada Presiden RI yg tidak memberi tauladan yg baik dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dan mendesak dewan perwakilan rakyat RI untuk memakzulkan Presiden RI.
Aksi pada Lampung, Ibu-ibu geruduk kantor KPU
Sementara pada Lampung, ratusan massa aksi yg tergabung dalam Aliansi warga Lampung- Tolak Pemilu Curang (AML-TPC) menggelar aksi menyampaikan tuntutan berkaitan akibat Pemilu 2024 yang dinilai ditemukan banyaknya kejanggalan dan kecurangan.
Ratusan massa didominasi kaum mak atau emak-emak pada Lampung geruduk kantor KPU Lampung pada Jalan Gajah Mada No 87, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandarlampung.
Ketua aksi AML-TPC, Firmansyah memberikan ratusan massa aksi AML-TPC ini adonan dari relawan-relawan menolak hasil penghitungan perolehan suara melalui aplikasi Sistem info rekapitulasi (Sirekap). “Kami meminta, kecurangan-kecurangan hingga dugaan penggelembungan suara di berbagai daerah tidak boleh. Kami pula minta supaya KPU untuk bersikap jujur serta adil,”ujarnya.
Enam Poin Tuntutan Yang Akan Disampaikan Di KPU Lampung, Di Antaranya Ialah :
1. Mengecam dan menolak segala bentuk kecurangan yg dilakukan sang para pemegang kekuasaan yg terstruktur. Sistematis serta massif (TSM), terutama pada rekapitulasi yg dihasilkan melalui Sirekap KPU.
2. Menolak penggunaan aparatur negara baik itu tingkat pusat juga daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, ASN, aparat TNI-Polisi Republik Indonesia) pada mengerahkan, mengkondisikan para kepala desa (Kades) buat mendukung salah satu pasangan calon yang semestinya para pemangku pada pemerintahan bersikap netral.
3. Menolak pemanfaatan bantuan-donasi rakyat untuk dipergunakan dalam menggiring rakyat memilih salah satu calon apalagi pengeluaran bantuan yg tak sinkron menggunakan jadwal yang ditentukan.
4. Mendukung tim independen buat melakukan uji forensik terhadap IT KPU yg disebut bermasalah khususnya dalam pembacaan OCR dan OMR serta penggelembungan bunyi yg dijadikan menjadi dasar quick count serta salah satu calon buat mendeklarasikan kemenangan yang belum diputuskan sang KPU.
5. Mendorong KPU buat membentuk Pemilu yg Luber serta Jurdil (langsung, awam, bebas serta misteri dan amanah dan adil) pula mendorong agar pemilu mampu diikuti sang warga menggunakan antusias sebagai akibatnya persentase golput bisa ditekan agar tidak dijadikan komoditas curang oleh penyelenggara.
6. Kami Aliansi rakyat Lampung Tolak Pemilu Curang (AML-TPC). Mendorong kepada anggota dewan perwakilan rakyat RI sebagai wakil warga buat mengusulkan Hak Angket menjadi bagian dari konstitusional pada mencari pokok pertarungan carut marut proses Pemilu 2024.
Massa aksi mengecam, apabila tuntutannya tidak digubris sang KPU Lampung, mereka akan melakukan aksi dengan jumlah massa lebih banyak lagi. Bahkan mereka akan geruduk kantor DPRD Lampung, supaya para fraksi itu bersuara serta bisa segera mungkin melaksanakan hak angket.
Massa di Makassar Tuntut dpr Segera Gulirkan Hak Angket
Ratusan emak-emak juga menggelar aksi pada depan tempat kerja DPRD Sulawesi Selatan sambil membawa keranda mayat menuntut supaya dewan perwakilan rakyat RI segera membentuk Pansus Hak Angket atas aplikasi Pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan.
Aksi demo tersebut sebelumnya dilakukan pada tempat kerja Bawaslu serta KPU Sulsel buat menyampaikan aspirasinya terkait indikasi kecurangan Pemilu. Kemudian berjalan kaki dari Jalan AP Pettarani menuju ke kantor DPRD Sulsel pada Jalan Urip Sumohardjo.
Pada aksinya massa menilai Presiden jokowi telah mengobrak-abrik serta melabrak konstitusi sehingga Pemilu ini tak berjalan menggunakan baik. “Mereka memakai seluruh instrumen negara, termasuk ASN dan kepala daerah untuk memenangkan salah satu paslon. Aturan negara seperti bansos juga digunakan demi kepentingannya,” istilah ketua aksi, Irsan Yasir.
Dari Irsan kondisi negara waktu ini lebih parah asal di zaman orde baru. Karena, kata beliau presiden ingin menghadirkan dinasti. Lalu massa jua menyinggung anugerah bintang kehormatan terhadap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
“Dinasti berkuasa lebih kejam asal order baru. Bayangkan orang dipecat akan tetapi dinaikkan pangkatnya. Saya konfiden kita akan jadi anak Pramuka kalau Prabowo jadi presiden. Jangan hingga kita saling bertabrakan sesama anak bangsa,” ungkapnya. Sebagai akibatnya massa menuntut agar DPRD Sulsel merekomendasikan dpr RI agar segera mendorong hak angket.
Aksi teatrikal di Bundaran UGM Panggil 6 rektor versus Pemilu Curang
Di Yogyakarta, sebuah aksi teatrikal memperingati agresi umum 1 Maret digelar sang grup warga Dewe Yoben di kawasan bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (sepertiga) sore. Massa yang berjumlah lebih kurang sepuluh orang ini melakukan aksi teatrikal pada belakang spanduk yg mereka pasang pada Bundaran UGM bertuliskan ‘Kampus Jangan diam – Rektor UGM Mana???’.
Aksi pantomim atau seni bisu dilakukan sembari pembacaan puisi berjudul ‘Surat Cinta pada Penguasa – asal Si Bisu buat yang Dungu’. Puisi tersebut secara garis akbar mempunyai makna mengajak semua warga tertindas buat bersuara atas rusaknya. Demokrasi akibat ulah penguasa yang haus kekuasaan serta urusan duniawi.
“Wahai warga yang tertindas, buruh serta tukang becak, seniman dan kaum cerdik pintar, Jika kalian membisu pada siapa kami mengadu. Jangan biarkan kami menjadi suara si bisu yg membeku,” demikian suara petikan puisi tersebut. “Saat demokrasi dihancurkan, maka membisu bukanlah pilihan,” tutup puisi itu.
Hendri selaku ketua acara menuturkan. Aksi digelar usai melihat gejolak ketidakpuasan rakyat dengan akibat Pilpres 2024 yg mereka tengarai sarat akan kecurangan. Baik sebelum juga sesudah pencoblosan.
Hendri Mengaku Pihaknya Merasa Prihatin Melihat Perguruan Tinggi Sebagai Kaum intelektua Yang Cuma Diam
Hendri mengaku pihaknya merasa prihatin melihat perguruan tinggi sebagai mercusuar kaum intelektual. Yang cuma diam menyaksikan pesta demokrasi penuh kecacatan ini. Mereka pun mencari enam rektor perguruan tinggi yg berani menyuarakan kebenaran. Nomor enam dipilih menyesuaikan peristiwa bersejarah kala Indonesia. Lewat serangan berduasi selama enam jam, merebut ibu kota Yogyakarta berasal pendudukan Belanda.
Peristiwa yg kemudian dikenal sebagai serangan awam 1 Maret 1949 ini adalah bentuk usaha masyarakat Indonesia bahwa Indonesia masih berdaulat. “Kami mencari enam rektor bagak sinkron enam jam pada Jogja,” istilah Hendri.
Pihaknya mengajak civitas academica balik menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan. Kesewenang-wenangan penguasa, serta tidak membiarkan warga kecil berjuang sendirian pada menegakkan demokrasi.
Sementara alasan diadakannya aksi ini di Bundaran UGM artinya, mengingatkan pulang bahwa konvoi reformasi dulunya juga diawali dari kampus ini.
“(UGM) nggak ada suaranya, sebagai akibatnya masyarakat berteriak apapun tidak mampu. Hanya si bisulah yang menyuarakan ini kepada penguasa agar penguasa ini pula mendengar. Saat kita ramai-ramai dengan rombongan jua tidak akan didengar,” ucap Hendri.
“Tapi mungkin menggunakan si bisu yg seorang diri ini mungkin mereka akan dengar serta jua kita lihat mungkin pada sini di UGM ini. Rektor UGM akan dengar serta mungkin beliau akan bersuara mengajak seluruh civitas academica buat memulai gerakan ini. Buat menyuarakan agar negeri ini kembali, jangan hingga negeri ini sebagai rusak,” tutupnya.