Prabowo Subianto disebut sudah pilah-pilih calon menteri keuangan (menkeu), meski belum resmi ditahbiskan sebagai pemenang Pilpres 2024. Boleh saja, terlebih suaranya di Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai 75.366.699 alias 58,83 persen. Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka unggul jauh asal 78,09 persen data yang masuk ke KPU.
Sementara itu, pasangan calon angka urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mengantongi 24,49 persen alias 31.377.773 suara. Apalagi Ganjar Pranowo serta Mahfud MD yg harus puas tersenyum dengan perolehan 16,68 % atau 21.375.519 suara.
Pilah pilih menteri oleh Prabowo itu diungkap oleh media asing Bloomberg. Media tadi mengungkap terdapat 4 nama bankir yang diincar Prabowo menjadi menkeu. Mereka artinya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, koordinator Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Direktur primer PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar. Ya, memang tidak ada Sri Mulyani. Entah mengapa Bendahara Negara tadi tidak masuk dalam bursa calon menkeu. Prabowo belum pernah bersuara soal ini.
akan tetapi, Anggota Dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo pernah menyebut sosok menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden joko widodo itu tidak cocok menggunakan Prabowo. Keduanya punya pandangan tidak sama. “Tapi jikalau saya menjadi ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo menggunakan Mbak Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan,” tutur Drajad ketika berbincang dengan media di Jakarta.
Bloomberg menyebut Prabowo memang butuh sosok menkeu yg siap memikul tugas akbar melawan banyak sekali risiko geopolitik. Khususnya gangguan rantai pasok global dampak persaingan Alaihi Salam-China. Ketua Umum Partai Gerindra itu kata mereka juga butuh menkeu yg siap mengamankan pendanaan janji politiknya, tapi dengan permanen menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.
Baca Juga:Prabowo Akan Dilantik 20 Oktober, Sahroni: Percaya Diri Boleh Aja
Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani itu Diperlukan Bisa Mengamankan Pendanaan
Menkeu baru pengganti Sri Mulyani itu diperlukan bisa mengamankan pendanaan yg cukup buat mendukung planning belanja akbar Prabowo. Selain disiplin fiskal, orang tersebut dituntut mampu menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menegaskan siapapun menteri keuangan nanti, tidak boleh hanya ‘berasal bapak suka ‘. Terlebih, terdapat sederet tantangan akbar yang dihadapi Indonesia ke depan.
“Utang makin banyak, program pemerintah makin banyak, kemiskinan masih belum turun signifikan, serta pertumbuhan ekonomi harus tinggi guna mencapai visi Indonesia Emas,” istilah Esther. Menurutnya, terdapat 3 kriteria primer yg wajib dipenuhi bendahara negara baru tersebut. Pertama, wajib sosok bertenaga dan berkomitmen pada negara. Itulah mengapa Esther menyinggung tidak mampu hanya sekadar orang yg ‘asal bapak senang’. “Strong dan komitmen terhadap negara, supaya tidak ‘yes man, yes man’ buat mengeluarkan aturan tanpa ada di budget list,” tegasnya.
Kedua, Esther menyebut menkeu pengganti Sri Mulyani wajib bisa mengurangi utang serta mengalokasikan aturan menggunakan efektif serta efisien buat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, bisa menyampaikan pilihan acara yang prioritas buat dibiayai supaya ekonomi Indonesia lebih produktif.
Sementar itu, Peneliti Makroekonomi serta Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky menyoroti sisi fiskal, khususnya peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, pendapatan Indonesia kini terbilang rendah. menggunakan kondisi itu, menkeu anyar kudu sanggup putar otak menggenjot penerimaan.
“Asal sisi pengeluaran, tentu perlu terdapat efisiensi. Perlu mengurangi subsidi-subsidi yang tidak sempurna sasaran, kemudian mendorong spending yg produktif buat mem-boost pertumbuhan ekonomi, serta pula menebalkan jaring pengaman sosial,” jelasnya.
Dia berkata penerimaan tidak mampu ditopang tanpa adanya ruang fiskal yg relatif. Riefky mengatakan itu baru bisa diperoleh menggunakan peningkatan penerimaan dan efisiensi belanja.
Belajar Asal kelebihan dan kekurangan Sri Mulyani
Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyanjung kiprah Sri Mulyani Indrawati. beliau menilai perempuan yang akrab disapa Ani itu populer menjadi figur menggunakan integritas dan dapat dipercaya yg baik sehingga mendapatkan kepercayaan tinggi asal pelaku pasar dan komunitas internasional.
Yusuf menyebut Ani menjadi sosok menkeu yang non-partisan dan lebih banyak dituntun sang pertimbangan profesional serta argumentasi rasional dalam membuat kebijakan. sikap inilah yg menurutnya sebagai kunci kepercayaan banyak pihak terhadap sosok menteri keuangan Indonesia Jika Sri Mulyani tidak dipilih jadi menkeu.
“Namun, terlepas asal apresiasi banyak pihak atas kepemimpinannya pada Kementerian Keuangan selama ini, dari saya Menkeu Sri Mulyani memiliki sejumlah kelemahan fundamental. karena itu, sebagai catatan krusial bagi figur menkeu berikutnya,” ucap Yusuf. Terdapat 2 pelajaran yang bisa diambil dari kepemimpinan Sri Mulyani pada Kemenkeu. Pertama, kegagalan meningkatkan penerimaan perpajakan.
Ia berkata penerimaan perpajakan Indonesia tidak banyak berubah. Padahal, ada sederet kebijakan reformasi perpajakan yg digulirkan Presiden jokowi, mulai berasal Tax Amnesty, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), hingga pengembangan core tax system.
Yusuf Menyoroti Tax Ratio di 2023 yang Hanya 10,23 % Dari Produk Domestik Bruto (PDB)
Pasalnya, rasio itu lebih rendah asal capaian di awal era joko widodo yg sebanyak 10,76 persen berasal PDB di 2015 lalu. Jika tidak bisa dikatakan menurun, dia menegaskan kinerja penerimaan perpajakan Indonesia stagnan pada satu dekade terakhir.
Kedua, penilaian yang bisa diambil dari kinerja Sri Mulyani artinya bagaimana mengelola utang negara. Menurutnya, Ani gagal menahan beban utang pemerintah yang semakin membebani anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) secara signifikan.
Di akhirnya, kemampuan APBN menurun pada menstimulus perekonomian serta melindungi rakyat miskin. Beban bunga utang pula terus meningkat dalam 10 tahun terakhir, terutama pasca-pandemi yg melejit sangat tinggi. Beliau menyinggung data beban bunga utang baru di 2015 kurang lebih Rp150 triliun. namun, beban itu sudah mendekati Rp500 triliun di APBN 2024. Beban bunga utang itu diklaim melonjak berasal 17,9 persen asal penerimaan perpajakan pada 2019 menjadi 24,4 persen asal penerimaan pajak di 2020.
Pada 2023 diperkirakan rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak masih akan berada pada kisaran 20,6 persen. Sedangkan pada tahun ini diproyeksikan di kisaran 21,lima %, jauh pada atas batas safety di kisaran 7 % hingga 10 %.
“Maka, kondisi sosok menkeu berikutnya yang terpenting berdasarkan saya artinya memiliki program serta kapasitas buat menaikkan kinerja penerimaan perpajakan serta menurunkan beban utang pemerintah. Menkeu berikutnya tidak boleh lagi melanggar disiplin makroekonomi atas nama apapun,” tegasnya.
“Menkeu berikutnya juga wajib bisa mempertinggi penerimaan perpajakan tanpa bergantung di harga komoditas global. Penyehatan APBN pasca-pandemi banyak terbantu sang kenaikan harga komoditas dunia, terutama batu bara dan crude palm oil (CPO) sehingga tax ratio kita membaik dengan cepat,” sambung Yusuf. Terakhir, Yusuf menegaskan menteri keuangan berikutnya wajib mampu menurunkan beban utang pemerintah. Dia berkata beban utang negara sudah berada di tingkat yang sangat memberatkan.
Jaya Darmawan Memprediksi Sulit Bagi Prabowo Mencari Pengganti Menkeu Sekelas Sri Mulyani
Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan memprediksi sulit bagi Prabowo mencari pengganti menkeu sekelas Sri Mulyani. Terlebih, track record oleh menteri keuangan relatif mentereng, termasuk di global internasional. Jaya menegaskan tidak terdapat sosok di internal timses Prabowo-Gibran yang levelnya menyamai Sri Mulyani, apalagi melebihi.
“Dari aku , pada kubu Prabowo-Gibran kini tidak ada sosok tokoh yg mampu menggantikan Sri Mulyani. Belum terdapat yang sebanding, apalagi melebihi. karena track record Sri Mulyani di global ekonomi dan internasional telah panjang,” ucap Jaya. “Kecuali, mau merogoh sosok profesional di luar tim atau pendukung, aku kira masih ada beberapa tokoh yg mampu, seperti Faisal Basri atau Chatib Basri (menteri keuangan 2013-2014). tapi, tampaknya nama pertama (Faisal Basri) yg saya sebutkan tak berkenan masuk kabinet sebab pandangan kritisnya pada kebijakan pemerintah selama ini,” sambungnya.
Di lain sisi, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan sulit mengharapkan Sri Mulyani sudi buat pulang maju menjadi menkeu. Apalagi, Prabowo dan Gibran punya cita-cita membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yg berada pribadi di bawah presiden.
Bila BPN terbentuk, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan dipisahkan berasal Kemenkeu.
“yg kentara, jikalau menterinya SMI (Sri Mulyani Indrawati) atau Chatib Basri, Badan Penerimaan Negara tidak akan jadi. bila nama lain. Berpeluang akan memaksakan pembentukan Badan Penerimaan Negara,” ramal Huda. Meski begitu, ia menilai Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran diisi sang tokoh mumpuni. Ada koordinator TKN Rosan Roeslani, Wakil koordinator TKN Wishnu Wardhana, sampai Menteri BUMN Erick Thohir.
Huda Menilai Nama-nama Berpeluang Menggantikan Posisi Sri Mulyani
Terlebih, ketiganya berpengalaman menjadi pengusaha serta disebut paham mengenai ekonomi dan keuangan. Ia juga menyinggung satu nama lain yg pernah beranjak pada INDEF, yakni Drajad Wibowo, yang kini merupakan anggota Dewan pakar TKN. “Terdapat Dradjad Wibowo yg aku rasa berpengalaman menjadi direktur pada forum riset ekonomi,” sebut Huda. “Akan tetapi, saya cenderung melihat akan pada luar tim yang kini di belakang Prabowo. Sri Mulyani masih berpeluang menjadi menteri keuangan, terdapat pula Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro (menkeu 2014-2016). Nama tadi tentu harus diterima sang investor ataupun forum internasional karena menkeu punya peran sentral kepada investor,” tutupnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal enggan menyebut spesifik nama-nama potensial pengganti Sri Mulyani. Faisal menekankan dirinya menghindari penyebutan tokoh tadi. ia khawatir akan digunakan menjadi ajang promosi nama yg diklaim. “Aku percaya dari sisi kapasitas, banyak sebetulnya yang cukup bisa atau mumpuni menjadi menteri keuangan. Walaupun, secara experience tidak akan menyamai Bu Sri Mulyani,” celoteh Faisal.
Dia berpandangan positif ihwal siapa sosok yg mampu mengganti menkeu era SBY dan joko widodo itu. Menurutnya, ada beberapa orang yg memang bisa mengelola APBN menggunakan lebih baik. Faisal lantas memberi catatan kepada siapapun penerus Sri Mulyani. ia menuntut rekam jejak, integritas, dan kapasitas yang harus betul-betul diperhatikan. “Sebab Kemenkeu galat satu pos yang penting pula mempengaruhi bukan hanya perekonomian. Tapi jua agama pasar serta ini krusial juga melihat arah ke depan,” tuturnya.
“Ke depan Kemenkeu dan APBN ini semakin berat, apalagi terdapat tuntutan akselerasi lebih tinggi serta beberapa janji berasal Prabowo-Gibran yg terdapat konsekuensi besar terhadap APBN. sehingga menuntut kompetensi berasal menkeu berikutnya,” tandas Faisal.