Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II dpr RI siang ini. KPU berkata tingkat partisipasi pemilih di Pilpres serta Pileg 2024 pada atas 81 persen. “Perolehan Suara nasional untuk pemilu presiden, yaitu 164.227.475 Suara sah, penetapan, tingkat partisipasi pemilih (Pilpres) 81,78%,” kata koordinator KPU Hasyim Asy’ari.
Dalam tayangan laporan yang disertakan KPU, terlihat Bila taraf partisipasi pemilih dalam Pilpres sebesar 81,78%. Hasyim pula menjabarkan perolehan Suara sah nasional partai politik peserta Pemilu anggota dpr.
“Suara sah nasional Pemilu untuk anggota dewan perwakilan rakyat, yaitu 151.796.631 Suara,” ucap Hasyim. Adapun perolehan Suara itu didapat dari 84 wilayah pemilihan. Tercatat, partisipasi pemilih partai politik peserta Pemilu berada di nomor 81,42%. “Perolehan Suara sah masing-masing partai politik serta calon anggota dpr wilayah pemilihan di 84 wilayah pemilihan tercantum dalam lampiran III Keputusan KPU nomor 360 tahun 2024,” imbuhnya.
Yusril, Otto Hasibuan Sampai Hotman Semeja Bahas Somasi Kubu 01 dan 03
Tim hukum pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan kedap kemarin buat membahas sengketa Pilpres 2024. Tim hukum Prabowo-Gibran dalam posisi menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan nomor register kasus buat mendaftar menjadi pihak terkait. Pada dokumentasi yg diterima, kedap tim aturan itu dihadiri eksklusif oleh koordinator Tim hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra. Hadir mendampingi yakni pengacara Otto Hasibuan, Hotman Paris Hutapea sampai Waketum Gerindra Habiburokhman. Hadir pula O.C. Kaligis sampai anggota dewan perwakilan rakyat Hinca Pandjaitan.
Rapat itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Total terdapat sekitar 45 lawyer yg mengikuti kedap pada suatu hotel di Jakarta tadi. “Kemarin kami Tim Pembela Prabowo-Gibran telah mengadakan rapat,” istilah Yusril.
Dia berkata registrasi Tim aturan Prabowo-Gibran akan dilakukan usai MK menerbitkan angka register perkara yg dimohonkan kubu 01 serta 03. Beliau mengatakan Jika tim aturan 02 tiba sebelum permohonan perkara teregister, maka pendaftaran pihak terkait bersifat prematur.
“Kalau nomor register belum ada, tentu kasus diklaim belum terdaftar. Dalam keadaan demikian, kalau kami datang mendaftar sebelum ada angka register, registrasi kami akan dianggap prematur,” ujar Yusril.
Yusril menyebut pihaknya ketika ini pada posisi menunggu. Ia ingin memastikan dulu permohonan masalah tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud teregister oleh KPU.
“Di jadwal MK hanya disebutkan jadwal para pemohon buat mendaftarkan permohonannya. Itu telah dilakukan Anies dan Ganjar. Tetapi tidak terdapat jadwal kapan MK akan menerbitkan nomor register. Jadi kami menunggu saja,” imbuhnya.
Prabowo Hadiri program Buka Puasa Bareng TKN Prabowo-Gibran
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar acara silaturahmi serta buka puasa bersama. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara buka puasa tadi. Prabowo tiba lebih kurang pukul 17.17 WIB. Dirinya terlihat mengenakan baju kemeja berwarna putih dengan peci hitam. Setelahnya dirinya menyalami para ketum dan anggota TKN yang sudah hadir sebelumnya. Dirinya pula duduk satu kursi dengan para ketum yg terdapat.
Turut hadir di lokasi yaitu koordinator awam partai Pengusung Prabowo-Gibran yaitu Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, Ketum Gelora Anis Matta, Ketum PRIMA Agus Jabo, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menko PMK Muhadjir Efendy, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenaker Afriansyah Noor,
koordinator TKN Rosan Roeslani, Dewan ahli TKN Ace Hasan, Dewan Penasihat TKN besar Tanjung, Sekretaris TKN Nusron Wahid, Dewan Pembina TKN Wiranto, Dewan Pembina TKN Hatta Rajasa, Jubir Gibran Emil Dardak, Dewan pakar TKN Budiman Sudjatmiko, Dewan Pembina TKN Agum Gumelar, Dewan Pembina TKN Aburizal Bakrie, Wakil ketua awam Demokrat Benny K Harman, Wakil ketua umum Golkar Ridwan Kamil.
Mendagri: 450 ASN Dilaporkan ke Bawaslu, 240 Disanksi Langgar Netralitas
Menteri pada Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkata sebanyak 450 aparatur sipil negara (ASN) dilaporkan ke Bawaslu menggunakan dugaan melanggar netralitas. 240 di antaranya dinyatakan terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Hal tadi disampaikan Tito pada kedap dengar pendapat (RDP) menggunakan Komisi II dpr terkait penilaian Pemilu 2024. Hadir dalam kesempatan itu, koordinator KPU Hasyim Asy’ari, ketua Bawaslu Rahmat Bagja hingga Komisioner KPU Idham Holik.
“Tetapi tak menutup isu, bahwa banyak, ada juga bukan banyak, pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN. Laporan setidaknya terdapat 450 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu, melanggar netralitas,” istilah Tito dalam rapat pada kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pusat.
Tito mengatakan dari 450 ASN itu, 240 di antaranya terbukti melanggar netralitas. Sementara 180 lainnya ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian. “Berasal sejumlah itu ada 240 ASN terbukti melanggar serta dijatuhi hukuman. Lalu 180 ASN telah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian menggunakan penjatuhan hukuman,” katanya.
Ia berkata ada beberapa pejabat yang juga dilaporkan ke Bawaslu. Tito menyebut ada 5 ASN yang telah dilakukan penggantian. “Terdapat lima kita lakukan penggantian. Dikarenakan terdapat inisiatifnya sendiri buat ke arah pasangan tertentu. tidak spesifik satu pasangan, tapi terdapat pasangan ini, pasangan ke sana, ada pasangan ke sini, kita berikan sanksi juga menggunakan penggantian,” imbuhnya.
Hasto PDIP Bicara Peluang Megawati & Prabowo Bertemu
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara terkait peluang pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto setelah diumumkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto berkata tidak ada persoalan menggunakan pertemuan Megawati dan Prabowo.
“Jadi bila bertemu ya tak ada dilema, namun hal-hal yg sangat mendasar tadi tetap akan dipersoalkan sang PDI perjuangan,” kata Hasto di DPP PDIP.
Hasto menuturkan pertemuan antara koordinator DPP PDIP Puan Maharani dengan Prabowo pun tidak ada problem buat dilakukan. Terlebih, istilah dia, Puan berstatus koordinator dewan perwakilan rakyat RI dan Prabowo ialah Menhan.
Namun, Hasto menuturkan PDIP akan penekanan terlebih dulu terhadap gugatan konkurensi Perselisihan akibat Pemilihan umum (PHPU) yang diajukan ke MK. Hasto menyebut saat ini pihaknya masih menunggu hasil keputusan MK.
“Terkait menggunakan pilpres kita masih menunggu hasil dari di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada duduk perkara pertemuan-pertemuan itu dilakukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menekankan Megawati mempunyai rekam jejak dalam melawan rezim otoriter. Hasto menilai ke depan sementara waktu pihaknya akan penekanan terhadap tema melawan rezim hingga pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas terutama legitimasi dia bersama PDI pada pada melawan rezim yg otoriter, yg antidemokrasi,” tuturnya.