Presiden Jokowi (jokowi) tidak ingin berkomentar soal namanya yg diseret-seret dalam sidang perselisihan sengketa hasil Pilpres 2024. Jokowi diduga terlibat pada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
“Aku tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK,” istilah jokowi usai menghadiri program Pembukaan Kongres HIKMAHBUDHI ke-XII di Hotel Mercure. Jokowi tidak menanggapi pertanyaan lain lebih lanjut, beliau langsung meninggalkan lokasi.
Pada sidang sengketa Pilpres 2024, nama jokowi dibawa-bawa oleh tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mereka menyinggung kecurangan yg bersifat terstruktur, sistematis, serta masif (TSM). Mereka menyatakan ada nepotisme sampai politisasi bansos yg dilakukan Jokowi. Sebab itu, mereka menyimpulkan terdapat penyalahgunaan kekuasaan yg terkoordinasi buat memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 pada satu putaran.
Keduanya pun menuntut supaya Pilpres 2024 diulang balik. Tim Anies-Muhaimin meminta pemilu diulang tanpa Gibran, sementara Tim Ganjar-Mahfud meminta pilpres diulang menggunakan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.
Pihak Istana dalam hal ini sudah buka suara. Staf khusus Presiden Bidang aturan Dini Shanti Purwono mengingatkan segala dugaan atau tuduhan wajib dibuktikan menggunakan alat bukti bertenaga pada dalam persidangan.
Bawaslu pada Sidang MK: Jokowi tak Langgar Netralitas Bagikan Bansos
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan aktivitas Presiden jokowi (jokowi) yang ikut menunjukkan bantuan sosial (bansos) menggunakan spanduk bergambar pasangan Prabowo-Gibran tak memenuhi unsur pelanggaran. Hal itu disampaikan Bagja pada sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta sentra.
“Berkenaan menggunakan Presiden jokowi diduga melanggar asas netralitas waktu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambar pasangan calon angka urut 02 menggunakan tindak lanjut anugerah status temuan, berdasarkan akibat kajian terhadap laporan angka 001 Tahun 2024 lepas 18 Januari 2024, tidak ditindaklanjuti, sebab laporan tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” kata Bagja. Bagja menyampaikan terdapat satu laporan lagi dengan masalah serupa. namun, laporan tadi sama tidak memenuhi unsur pelanggaran.
Viral Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran di Tengah Masyarakat
Sebelumnya, viral beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran di tengah masyarakat jelang di musim kampanye. Beras itu adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.
Direktur primer Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah mengklarifikasi beras itu telah dijual ke masyarakat. Bulog tidak bisa mengatur peruntukan beras itu sesudah dibeli masyarakat.
“Beras SPHP tersedia pada mana-mana, di pasar-pasar, pada minimarket. Siapa saja sangat simpel mendapatkan beras SPHP,” ucap Bayu. Bagja pula pernah mengingatkan kampanye Pemilu atau Pilpres 2024 menggunakan membagi-bagikan sembako secara cuma-cuma dilarang.
Bagja menyebut tim kampanye hanya boleh menggunakan sembako pada bentuk bazar. sebagai akibatnya, kata beliau, tidak disalahartikan menjadi politik uang. “Jika pembagian [sembako] itu free [gratis]. yg tidak boleh yg free, kan pemberian sembako, bukan beli sembako,” kata Bagja.
Polemik bagi-bagi bansos ini balik dibahas dalam konkurensi akibat Pilpres. Yakub Hasibuan, Kuasa aturan kubu Prabowo-Gibran membantah tuduhan adanya politisasi program bantuan sosial (bansos) buat memenangkan Paslon 02.
Yakib menyebut bansos artinya program pemerintah yang sudah dibuat lama. Beliau menyebut pengadaan bansos itu jua telah diseapkati oleh dpr.
“Mengingat seluruh program kerja presiden dan para menterinya telah direncanankan jaih hari dengan pengajuan anggaran dan sudah disetujuu. sehingga bagaiaman mungkin program pemerintah tersebut dikait kaitkankan dengan kontestasi pilpres 2024,” ujar Yakub.
Ahli Asing Prediksi Perilaku Prabowo Soal Info Laut China Selatan
Ahli politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch dari Australia, Ian Wilson, memprediksi perilaku Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto, soal isu laut China Selatan (LCS) saat resmi menjabat. Dia merespons pertanyaan soal kapal patroli China yang sempat memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. “Perilaku Indonesia saya merasa tetap tidak akan penekanan ke konflik dengan China sebab itu tidak menguntungkan siapa pun,” ujar Wilson
Menurut dia, bisa saja Indonesia bersikap “agak keras” ke China di hadapan publik tapi pada pulang pintu mereka terus bernegosiasi dan menjalin kolaborasi. Di kesempatan itu, Wilson pula menyinggung soal perselisihan China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
China selama ini mengklaim sebagian besar daerah LCS. Filipina sempat membawa problem ini ke Pengadilan Arbiter Internasional pada 2016. Waktu itu, pengadilan menetapkan klaim China tidak legal. namun, Beijing tak peduli serta terus mengakui secara sepihak.
China juga kerap dianggap melakukan tindakan provokasi terhadap coast guard Filipina pada LCS. Tetapi Filipina, pada mata Wilson, relatif tegas menggunakan China. Lebih lanjut, beliau menilai Indonesia bisa sebagai penengah terkait berita laut China Selatan menggunakan negara-negara Asia Tenggara. “Itu memang sebenarnya mampu membuka peluang Indonesia buat sebagai suatu mediator pada permasalahan itu,” kata dia.
Baca Juga: KPU Minta MK Tolak Seluruh Gugatan Ganjar-Mahfud di Pilpres
AMIN Sindir Bansos dan Politik Gentong Babi ala Jokowi di Pilpres 2024
Anggota Tim hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto menyoroti pengerahan donasi sosial (bansos) dan politik ‘gentong babi’ atau pork barrel politics yg disebut dipergunakan Presiden jokowi pada Pilpres 2024 dalam gugatannya di MK.
pria yang akrab disapa BW ini merinci di Februari 2024 kemudian politisasi Bansos untuk kepentingan pasangan Prabowo-Gibran dilakukan pemerintah makin menggila.
“BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus jelang pemungutan suara. Bahkan buat kepentingan politisasi bansos pemerintah keluarkan kebijakan automatic adjustment, dana-dana asal pos-pos lainnya dihold sebesar Rp51,1 triliun,” kata BW.
BW lantas membandingkan hadiah Bansos pada tahun 2022, 2023 serta 2024. di Januari 2023 hanya Rp3,8 triliun. namun di Januari 2024 melonjak hingga Rp12,4 triliun.”Fantastis dan incredible, apa yang jadi dasar itu. tidak lain itu karena dekati pilpres,” istilah beliau.
Di sisi lain, BW jua menyoroti terdapat penelitian terkait politik gentong babi. Konsep ini menyebutkan soal penyalahgunaan asal daya negara seperti bansos yang dipergunakan raup bunyi dalam pemilu. “Serta ini terbukti efektif di lima negara termasuk Indonesia Jadi seluruh penerimaan bansos saat di konfirmasi dan overlay menggunakan suara calon terbukti disini. serta dibenarkan oleh survei,” kata beliau. “Jadi ada survei yg benarkan penerimaan bansos 69 % itu yg mereka memilih Prabowo-Gibran. Ini pula menarik. Politisasi bansos sang jokowi mendongkrak suara Prabowo,” istilah beliau.
Tim Prabowo Tegaskan Bansos Tidak Masalah
Merespons hal tadi, kuasa aturan Prabowo-Gibran, Hotman Paris menyatakan paket bansos yang disinggung timnas AMIN artinya sah dan tak melanggar hukum. “Apa yang dibahas bansos 90 % isi asal permohonan itu adalah wacana bansos serta itu mampu dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu ialah sah sinkron dengan peraturan,” istilah Hotman usai sidang pada MK.
Hotman berpendapat apabila terdapat penyalahgunaan pada pembagian paket bansos selama ini seharusnya komisi pemberantasan korupsi turut tangan mengusut. Selain itu, dia juga menyatakan MK tidak berwenang buat menilai bansos yang menjadi permohonan kubu AMIN. “Pada sejarah karir saya inilah contoh surat permohonan homogen gugatan yg paling mengambang, paling mengambang yang digugat,” ucap beliau.