Menko Perekonomian Airlangga Hartarto rapai mengernai tentang RAPBN 2025 dengan Presiden Jokowi (Joko Widodo) di Istana, Jakarta, usai menjalani sidang konkurensi Pilpres pada Mahkamah Konstitusi. Airlangga menyampaikan respons jokowi terkait sidang MK.
“Mau lihat pada YouTube dulu,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Airlangga menjawab pertanyaan wartawan bagaimana respons jokowi terkait sidang MK hari ini. Airlangga menjelaskan dirinya sempat membahas sidang MK dengan Jokowi pada kedap. Juga Airlangga hanya melaporkan ke Jokowi bahwa beliau bersama 3 menteri lainnya hadir pada sidang MK.
“Ya tak langsung, yg krusial kita melapor telah hadir,” terangnya. Ketika ditanya apakah jokowi nonton sidang MK atau tidak, Airlangga menjawab Jokowi nonton di YouTube.
DAFTAR ISI
Airlangga Jawab Hakim MK: Tidak Ada Ekstra Acara Terkait dengan Pemilu
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada ekstra acara pada sektor ekonomi yg terkait menggunakan pemilu. Airlangga menyebut mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak terdapat yang berubah, baik yang setiap bulan juga setiap tahun. Hal itu disampaikan Airlangga pada sidang lanjutan konkurensi Pilpres 2024 pada Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mulanya, hakim Suhartoyo mengingatkan para menteri yg hadir pada sidang bahwa ada satu pertanyaan berasal hakim Saldi Isra yang belum dijawab.
Menjadi informasi menteri yang menyampaikan informasi pada sidang yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani.
Suhartoyo pulang mengulang pertanyaan Saldi Isra. Pertanyaan itu soal terdapat atau tidaknya pesan dari presiden atau usulan menteri mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan dalam pembagian bansos terutama saat pemilu. “Pertanyaan dari Prof Saldi yg belum dijelaskan berkaitan dengan ketika pembahasan donasi-bantuan ini khususnya pada era menjelang pemilu itu,” kata Suhartoyo.
“Apakah pada forum itu ada tak pesan-pesan asal presiden atau pun usulan asal para menteri, hal yang demikian itu terdapat perbedaan-perbedaan makna yang sensitif yang kemudian harus dilihat karena berkaitan dengan kepemiluan itu?” tanya Suhartoyo.
Baca Juga: Hakim MK Tolak Argumen ahli Prabowo soal Putusan 90 Terkait Gibran
Hakim Minta Penjelasan ke Muhajir Effendy atau Airlangga Hartarto
Hakim Suhartoyo memastikan lagi apakah pesan-pesan itu pernah disampaikan ketika ratas atau lainnya. Juga Hakim meminta penjelasan ke Muhadjir Effendy atau Airlangga Hartarto. “Pernah tidak pada proses ratas-ratas juga, mungkin mampu dijelaskan Pak Menko bidang PMK Atau perekonomian?” tanya Suhartoyo.
Airlangga kemudian menyebutkan soal itu. Airlangga mengatakan pembahasan dalam setiap rapat selalu penekanan terhadap pekrjaan kementerian. “Pertama kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian, jadi dalam pembahasan selalu penekanan pekerjaan kementerian,” ungkapnya.
Airlangga mengatakan pembahasan tentang pemilu dibahas pada Kementerian pada Negeri (Kemendagri). Beliau menegaskan pada sektor ekonomi tak pernah membahas soal pemilu.
“Terkait menggunakan pemilu tentu dibahas pada Kemendagri pembahasan dengan Kemendagri, jadi jikalau pada sektor tidak membahas terkait pemilu, demikian,” istilah Airlangga.
Suhartoyo balik bertanya soal bantuan-donasi sosial di beberapa titik daerah. Suhartoyo bertanya apakah ada pembahasan terkait itu.”Sebenarnya ini kaitan saat ada ploting soal donasi-bantuan tadi? tidak ada?” tanya Suhartoyo. Airlangga mengatakan bantuan itu terkait menggunakan El Nino yang sifatnya perbulan. beliau menyebut tidak terdapat ekstra program bantuan terkait pemilu.
“Bantuan ini kaitannya menggunakan El Nino, kembali lagi disampaikan bunda Mensos acara yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tak ada ekstra acara yang terkait menggunakan pemilu tidak ada sama sekali. Semuanya sinkron menggunakan apa yg dilakukan setiap bulan dan setiap tahun,” ujarnya.
Muhadjir Jawab Hakim MK: Kalau Ada Orang Bilang 100% Netral Itu Pasti bohong
Menko PMK Muhadjir Effendy menjawab pernyataan dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur dalam sidang sengketa akibat Pilpres 2024. Muhadjir ditanyai terkait dua dalil permohonan berasal pihak kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, yaitu tentang aparatur negara serta menteri yang lekat dengan kegiatan kampanye. Permohonan itu disebutkan Ridwan termasuk kaitannya dengan memakai fasilitas negara buat politik. Muhadjir berkata dalam teori administrasi publik ada yang dinamakan eksternalitas negatif.
“Eksternalitas negatif itu bisa disengaja atau mampu unavoided tidak terhindarkan. Contohnya jikalau kita punya baju dinas mau berangkat ke kantor, mau ngelayat dulu saudara kita yg meninggal tidak mungkin kita ganti baju sebab mau melayat baru lalu pakai dinas baju, itu adalah unavoided,” istilah Muhadjir.
Dia mengatakan sesuatu yg tidak sengaja itu membentuk pejabat publik menggunakan fasilitas yg bukan menjadi tanggung jawabnya. Beliau menilai kegiatan mirip itu sangat tergantung dengan masing-masing pejabat. “Akan tetapi memang terdapat eksternalitas negatif yg betul-betul disengaja serta itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing,” ujar Muhadjir.
Dia Menyebut Setiap Orang Pasti Mempunyai Kesamaan
Beliau mengatakan eksternalitas negatif menggambarkan insan yang pasti punya surat keterangan serta tendensi. “Yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu terus terjadi sebab setiap insan itu pasti punya surat keterangan, punya preferensi dan punya tendensi. Pasti punya pilihan dan punya kecenderungan dan itu tidak wajib melalui nalar sehat,” kata Muhadjir. Muhadjir berkata pengetahuan insan terdapat yang tidak harus berlandaskan asal pengalaman. Dia memberi model hal itu bisa diterima dari insting atau insting insan.
“Sebagai akibatnya seorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik termasuk siapapun. Karena itu jika terdapat orang bilang bahwa netral 100% itu pasti dusta ,” ungkap Muhadjir. “Orang bilang 100% imparsial pasti beliau dusta , sebab pada dasarnya manusia itu ditakdirkan ilahi memiliki preferensi serta kecenderungan. Tidak harus diperoleh secara logika sehat, perdebatan rasional, tapi yang irasional pun mampu digunakan. saya kira itu,” sambungnya.
Meski demikian, Muhadjir menekankan bahwa pihaknya meminimalisir eksternalitas negatif tadi. dia mengingatkan pulang soal amanah yang dipegang. “Bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik kita mengemban amanah termasuk kami berusaha benar buat meminimalisir terjadinya eksternalitas negatif terutama yang intended (disengaja) itu, jika terdapat yang unavoided sebab kita sebagai manusia tidak terlepas berasal surat keterangan serta kecenderungan,” ucapnya.