Aiman Witjaksono sebagai salah satu Jubir TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dia melaporkasn ke Polda Metro Jaya. Terkait dugaan pernyataannya yang menyebut Kepolisian tidak netral pada Pemilu 2024.

Jubir Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhruddin. Menganggap pernyataan presenter dan wartawan itu tidak berbasis data yang konkret dan benar, maka pihaknya melapor ke Polda Metro Jaya.

“Berhubungan dengan pernyataannya yang menyebut ada teman dari Kepolisian yang merasa keberatan mendapat perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Prabowo dan Gibran,” ucap Fikri saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin, 13 November 2023. “Maka dari itu kita menganggap saudara Aiman menyebarkan hoaks sepertinya dia melakukan itu karena benci,” ucap dia.

Fikri juga melihat pernyataan Aiman menimbulkan efek negatif bagi pihak Kepolisian. Ada juga, dia mengklaim masyarakat juga turut dirugikan.

Fikri membawa barang bukti terkait laporan tersebut. Salah satunya yakni diska lepas yang berisi video rekaman Aiman yang mengatakan aparat kepolisian tidak netral di Pemilu 2024 lewat akun instagram pribadinya @aimanwitjaksono.

Vidio di akun Instagramnya, @aimanwitjaksono, Aiman menyampaikan isu komandan polisi yang mendukung pasangan calon presiden Prabowo dan Gibran. Informasi itu secara eksklusif didapatkan Aiman melalui beberapa temannya di kepolisian.

“Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman di Kepolisian, mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan pemenangan pasangan Prabowo dan Gibran,” ucap Aiman dalam Instagram resminya @aimanwitjaksono.

TPN akan Antar Ganjar-Mahfud Ambil Nomor Urut Pasangan Besok

Komisi Pemilihan Umum menetapkan tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Mereka merupakan Anies dan Cak Imin , Ganjar dan Mahfud Md, Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Aria Bima sebagai Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan penetapan Ganjar dan Mahfud. Sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan didampingi tim pemenangan.

“Kedua pasangan yang diusung oleh TPN akan berangkat dari Cemara 19 Media Center TPN Ganjar-Mahfud yang menuju KPU dimana akan didahului dengan salat magrib bersama,” ucap Aria di Media Center TPN Ganjar dan Mahfud, Menteng Jakarta 12 November 2023.

Aria mengatakan pihaknya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung Ganjar dan Mahfud selama proses pendaftaran hingga penetapan pasangan oleh KPU hari ini. Aria klaim ekspresi dukungan masyarakat kepada Ganjar dan Mahfud bertambah hingga sekarang.

“Melihat dukungan semakin hari semakin luar biasa dengan kehadiran Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud,” ucap dia.

KPU)menetapkan 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Dari hasil sidang pleno KPU tertutup yang menetapkan tiga pasangan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden itu dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023. Sesudah penetapan, KPU akan mengundi nomor urut ketiga pasangan hari Selasa besok.

 

Baca Juga: Ganjar Akan Perluas Hilirisasi Apabila Terpilih Jadi Presiden 

 

Beda Respons Ganjar dan Anies Tanggapi Putusan Batas Usia Cawapres di MK Tetap Berlaku

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bakal menjadi calon presiden buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden . Putusan tersebut tetap berlaku meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah menetapkan bahwa terjadi pelanggaran etik berat dalam proses pemeriksaannya. Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, dicopot dari posisinya lantaran terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Gibran, yang merupakan keponakan Anwar Usman, maju menjadi pasangan Prabowo Subianto menjadi saingan Ganjar dan Anies dalam Pilpres 2024.

Ganjar dan Anies memberikan respons yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Dia mengaku terusik karena putusan itu masih berlaku setelah MKMK memberhentikan Anwar Usman. Walaupun itu, Anies memilih untuk fokus pada agenda yang akan dihadirkan tim kampanyenya di Pilpres 2024.

Pernyataan lengkap keduanya tentang perkara masalah batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pasca putusan MKMK.

Didalam postingan yang dimuat melalui akun instagramnya, bakal calon presiden Koalisi PDIP itu secara khusus mengungkapkan kegelisahannya mengenai putusan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden“Saya melihat dan kaget perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK,” ucapnya

 

Soal Baliho Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran, Ini kata TPN dan TKN

Disaat menjelang Pilpres2024, kali ini soal pemasangan dan penurunan baliho terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa video pencopotan poster dan baliho sempat beredar luas di dunia baru-baru ini dan saat ini viral. Tersiar kabar pula apabila pemasangan baliho Prabowo dan Gibran diduga dilakukan oleh aparat negara sehingga dianggap meningkatkan elektabilitas pasangan ini.

Kenapa , apa kata Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar dan Mahfud dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran?

Jubir TPN Ganjar dan Mahfud, Aiman Witjaksono. Menyebut sudah ada indikasi kecurangan dengan contoh pencopotan baliho Ganjar dan Mahfud di sejumlah daerah. Dia juga mengharapkan netralitas penyelenggara dan pengawas pemilu beserta aparatur sipil negara TNI-Polri tetap terjaga.

“Kita harus bergerak dalam hal ini, karena beberapa hal yang kami temukan di lapangan mengarah pada hal tersebut. Ini menjadi sebuah pengingat bahwa jangan sampai kita kembali ke era Orde Baru. Struktur negara ikut pemenangan dalam pemilu, yang didukung oleh pemerintahan status quo,” ucap Aiman.

Sejumlah video pencopotan poster dan baliho beredar luas Pencopotan itu terjadi di wilayah Kota Siantar. Sumatera Utara, dan diduga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Pemerintah Kota Siantar mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan karena menyalahi aturan, kerena dipasang di tempat yang tak diperbolehkan. Mereka menyatakan langkah itu dilakukan untuk penertiban dan berlaku untuk semua pihak, bukan baliho dan poster saja, semua yang tidak seharus nya ada di tempat itu di cabut.