Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan organisasi profesi yang memiliki peran vital dalam dunia jurnalistik di Indonesia.
Untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan organisasinya, evaluasi dan perencanaan program kerja secara berkala menjadi sebuah keniscayaan. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI Sumatera Utara (Sumut) tahun 2025 menjadi salah satu momentum krusial untuk meninjau kembali perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah ke depan.
Simak beragam informasi menarik lainnya yang terbaru dan terviral tentang politik cuman hanya ada di seputaran SEMBILAN NEWS.
Rakerda, Momentum Evaluasi Dan Perencanaan Terukur
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa Rakerda PWI Sumut adalah kesempatan emas untuk evaluasi mendalam. Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana program kerja yang telah berjalan memberikan dampak positif. Proses ini melibatkan peninjauan capaian, kendala, serta potensi pengembangan.
Munir menekankan pentingnya perencanaan program kerja yang terukur dan bermanfaat. Hal ini berarti setiap program yang dirumuskan harus memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan potensi dampak yang signifikan bagi anggota PWI maupun masyarakat luas. Perencanaan yang matang akan menjadi fondasi kuat untuk kemajuan organisasi.
Sebagai organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia, PWI memiliki tanggung jawab besar. Manfaat PWI tidak hanya harus dirasakan oleh publik, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan, termasuk anggotanya sendiri. Rakerda menjadi wadah untuk memastikan PWI tetap relevan dan berkontribusi secara nyata.
Tiga Fokus Utama Penguatan PWI
Akhmad Munir, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, menguraikan tiga fokus utama PWI saat ini. Pertama adalah penguatan kelembagaan organisasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas manajemen, struktur internal yang solid, dan tata kelola yang transparan untuk menjaga integritas PWI.
Kedua, PWI memprioritaskan peningkatan kompetensi wartawan melalui pendidikan dan pelatihan. Di era digital yang terus berkembang, wartawan dituntut untuk terus mengasah keterampilan dan pengetahuan. Program pelatihan diharapkan dapat menghasilkan jurnalis yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.
Fokus ketiga adalah peningkatan manfaat sosial PWI bagi anggota dan masyarakat. PWI diharapkan tidak hanya menjadi wadah profesional, tetapi juga rumah yang memberikan nilai tambah bagi anggotanya, serta berperan aktif dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada publik.
Baca Juga: Tiba di Sumbar, Prabowo Langsung Rapat Bersama Panglima TNI & Kapolri
Membangun Soliditas Dan Kontribusi Jurnalisme Berkualitas
Munir mengajak seluruh pengurus PWI kabupaten/kota di Sumut untuk memperkuat soliditas organisasi. Soliditas adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan visi bersama. PWI diharapkan menjadi “rumah besar” bagi wartawan profesional yang memiliki etika tinggi.
Wartawan juga diimbau untuk berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara melalui karya-karya jurnalistik yang berkualitas. Jurnalisme yang beretika dan informatif adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dan kritis. Karya jurnalistik yang baik dapat memberikan pencerahan dan kontrol sosial.
Munir menganalogikan hubungan ini seperti “ikan dan kolam”, yang berarti harus ada kolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang baik. Kolaborasi antara PWI, anggotanya, dan pemangku kepentingan lainnya sangat esensial untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan dampak positif yang lebih luas.
Dukungan Pemerintah Dan Peran Pers dalam Demokrasi
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara, Surya, berharap insan pers di Sumut terus menyebarluaskan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Informasi ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, menjadi penyeimbang informasi di tengah gempuran berita yang belum tentu benar.
Surya menekankan peran krusial pers sebagai pilar demokrasi, tidak hanya sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi juga sebagai kontrol sosial. Pers memiliki kekuatan untuk menyuarakan kebenaran dan mengawal jalannya pemerintahan, memastikan akuntabilitas publik.
Namun, Wagub mengingatkan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan absolut. Ia harus selalu mempertimbangkan norma dan kode etik profesi. Kepatuhan terhadap etika akan menjadikan pers sebagai sahabat sejati masyarakat, yang berani memberikan kritik membangun sekaligus dukungan yang diperlukan.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari radarmojokerto.jawapos.co