Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamengkunegoro, menjadi sorotan publik setelah mengunggah kritik terhadap kondisi Indonesia melalui media sosial Instagram.
Unggahan tersebut, yang berbunyi Nyesel gabung Republik dan Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi, memicu beragam reaksi dan perbincangan di kalangan warganet. Kritik ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus korupsi.
Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, dan penangguhan status Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Disini SEMBILAN NEWS akan membahas Mengapa Putra Mahkota Keraton Solo Kritik Kondisi Indonesia Di Medsos.
DAFTAR ISI
Unggahan Kritik dan Reaksi Publik
KGPAA Hamengkunegoro, yang dikenal juga sebagai Gusti Purbaya, menyampaikan kritiknya melalui Instagram story pribadinya @kgpaa.hamangkunegoro. Unggahan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial, salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter @BebySoSweet dengan tagar #IndonesiaGelap.
Reaksi terhadap unggahan ini beragam, ada yang mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa, namun ada juga yang menyerang balik putra mahkota karena dianggap tidak becus menyejahterakan rakyat. Beberapa warganet menyinggung status Keraton Surakarta yang masih “diopeni” (diasuh) oleh NKRI, serta konflik internal keluarga keraton.
Alasan di Balik Kritik
Pengageng Sasana Wilapa Karaton Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat, menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh KGPAA Hamengkunegoro. Merupakan respons atas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Masalah-masalah tersebut antara lain adalah kasus BBM oplosan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Sritex, korupsi timah, dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam kasus pagar laut.
Selain itu, Dany juga menambahkan bahwa kritik ini dipicu oleh status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang belum diberikan oleh pemerintah, serta hak-hak dan aset Keraton Solo yang belum dikembalikan. Dany juga menyampaikan bahwa unggahan putra mahkota merupakan kritik sosial untuk negara.
Baca Juga: BGN Pastikan Pengendalian Mutu Makanan MBG Berjalan dengan Baik
Kritik Sebagai Bentuk Kepedulian
Dany Nur Adiningrat menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan oleh KGPAA Hamengkunegoro adalah bentuk kepedulian sebagai anak bangsa yang ingin memperbaiki tata kelola negara. Ia menilai bahwa pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas.
Karena seorang putra mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Dany juga menambahkan bahwa KGPAA Hamengkunegoro merasa tidak tega melihat rakyat kecil terus menangis karena kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.
“Beliau tidak tega melihat rakyat kecil terus menangis karena kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” terang Dany, Jumat (28/2/2025).
Unggahan Lain yang Mendukung Kritik
Selain menuliskan “Nyesel gabung Republik” dan “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi,” KGPAA Hamengkunegoro juga mengunggah postingan lain yang mendukung kritiknya. Ia mengutip cuitan jurnalis Dandhy Laksono mengenai kasus pembunuhan aktivis Munir dan kasus dugaan korupsi. Tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga.
Dalam salah satu cuitan yang diunggah ulang, Dandhy Laksono menulis, “Bahkan saat berniat baik pakai Pertamax karena merasa tak berhak disubsidi pun, kita tetap ditipu di negara ini”. Hal ini menunjukkan bahwa KGPAA Hamengkunegoro tidak hanya fokus pada satu isu, tetapi juga menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Harapan Untuk Perbaikan Tata Kelola Negara
Kritik yang disampaikan oleh KGPAA Hamengkunegoro diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola negara dan lebih memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Sebagai seorang putra mahkota, KGPAA Hamengkunegoro memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinan terhadap kondisi bangsa.
Unggahan-unggahannya di media sosial menjadi bukti bahwa ia peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dany mengungkapkan bahwa keresahan Gusti Purboyo berakar pada ketidakadilan dalam pengelolaan negara.
Dana Pemeliharaan Keraton Solo
Selain masalah-masalah nasional, kritik yang disampaikan oleh KGPAA Hamengkunegoro juga disinyalir berkaitan dengan dana pemeliharaan Keraton Solo. Adik raja Keraton Surakarta Hadiningrat SISKS Pakubuwana (PB) XIII, GKR Wandansari Koesmurtiyah alias Gusti Moeng.
Pernah mengungkapkan bahwa dana subsidi yang diberikan pemerintah daerah untuk pemeliharaan Keraton Solo hanya sebesar Rp 1,3 miliar per tahun. Jumlah ini dinilai tidak cukup untuk membiayai gaji abdi dalem dan menggelar upacara adat.
Moeng menjelaskan bahwa Keraton Solo berhak mendapatkan dana pemeliharaan dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 1964. Ikuti terus SEMBILAN NEWS agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.