Site icon SEMBILAN NEWS

Andre Rosiade Tegas! Preman Pasar Raya Padang Diminta Hentikan Pemalakan

Pasar Raya Padang Diminta Hentikan Pemalakan

Pasar Raya Padang Diminta Hentikan Pemalakan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan peringatan tegas kepada oknum preman atau ‘tuan takur’ yang melakukan pemalakan terhadap pedagang.

Ia meminta agar praktik pungutan liar dihentikan segera dan menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan sewenang-wenang. Andre juga memberi ultimatum 3 x 24 jam dan siap berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku. Langkah ini bertujuan melindungi pedagang kecil dan menjaga ketertiban pasar untuk kepentingan rakyat.

Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di .

 

Preman Pasar Raya Padang Ditindak Andre Rosiade

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengeluarkan peringatan keras kepada oknum ‘tuan takur’ atau pelaku premanisme yang melakukan pemalakan terhadap pedagang di kawasan Fase VII Pasar Raya Padang. Ia menegaskan tidak akan menoleransi praktik pungutan liar yang merugikan pedagang dan masyarakat.

Peringatan itu disampaikan saat penyerahan paket sembako dalam rangka HUT ke-18 Partai Gerindra, di halaman Kantor DPD Gerindra Sumatera Barat, Minggu (8/2). Andre hadir di tengah masyarakat dan kader partai untuk menekankan pentingnya melindungi kepentingan rakyat.

Ia menegaskan bahwa fasilitas publik seperti pasar dibangun untuk kepentingan pedagang kecil dan masyarakat, bukan untuk dijadikan ladang pemerasan oleh oknum tertentu. Andre menekankan, tindakan sewenang-wenang harus segera dihentikan demi menjaga ketertiban dan hak pedagang.

Ultimatum 3 x 24 Jam Untuk Pelaku Premanisme

Andre Rosiade memberikan ultimatum kepada oknum preman agar menghentikan aktivitas pemalakan di Fase VII Pasar Raya Padang. Ia menetapkan tenggat waktu 3 x 24 jam bagi para pelaku untuk menghentikan praktiknya.

Apabila praktik pemalakan masih terjadi setelah tenggat waktu tersebut, Andre menegaskan akan berkoordinasi langsung dengan Kapolda Sumatera Barat, Gatot Tri Suryanta, untuk mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. “Tidak boleh ada pekerjaan kotor yang merugikan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa laporan masyarakat menunjukkan adanya pihak yang merasa berkuasa menentukan siapa yang boleh menempati kios atau kedai. Praktik ini harus segera dihentikan untuk memastikan pasar dapat berfungsi sesuai tujuan awalnya, yaitu untuk kepentingan pedagang yang sah.

Baca Juga: Menuju 2029, Gus Idror Maimoen Tegaskan Persatuan Kader PPP Jateng

Hasil Perjuangan DPR Pasar Baru Untuk Pedagang

Andre menegaskan bahwa pembangunan Fase VII Pasar Raya Padang merupakan hasil perjuangan di tingkat pusat melalui alokasi dana APBN. Ia menekankan bahwa pasar dibangun untuk kepentingan rakyat dan pedagang kecil, bukan untuk keuntungan oknum preman.

“Jangan ada lagi yang mengganggu pedagang di Pasar Raya Padang. Pembangunan pasar ini menggunakan dana APBN dari Pemerintah Pusat, bukan semata-mata dari pemerintah daerah. Pasar ini dibangun untuk rakyat, bukan preman atau tuan takur,” tegas Andre.

Selain itu, Andre menyoroti pentingnya pengelolaan pasar yang bersih dan transparan agar pedagang dapat berjualan dengan aman dan nyaman. Ia mengingatkan bahwa fasilitas publik harus dijaga sebagai ruang bagi masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk praktik pungutan liar.

Agenda Strategis Lain Untuk Sumatera Barat

Selain menyoroti persoalan Pasar Raya Padang, Andre Rosiade juga menyinggung sejumlah agenda strategis lain untuk masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya adalah upaya legalisasi tambang rakyat di daerah seperti Pasaman, Sijunjung, dan Solok Selatan.

Legalisasi ini bertujuan agar aktivitas pertambangan masyarakat memiliki kepastian hukum dan tidak lagi dibayangi rasa takut atau intimidasi. Andre menegaskan bahwa perlindungan terhadap rakyat kecil adalah prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diperjuangkannya di DPR RI.

Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan masyarakat agar pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar tanpa intervensi oknum yang merugikan. Andre menegaskan, perjuangan DPR adalah untuk memastikan hak dan kesejahteraan rakyat terlindungi secara maksimal.

Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.


Sumber Informasi Gambar:

Exit mobile version