DPR mendukung upaya Kemenkominfo menutup situs pemerintah yang tidak aktif demi meningkatkan keamanan siber dan mencegah judi online, namun efektivitas pemblokiran situs judi online masih dipertanyakan.
Identifikasi penyebab ketidakaktifan situs pemerintah dan langkah-langkah strategis pasca penutupan menjadi penting untuk keberlanjutan upaya ini. Disini SEMBILAN NEWS akan membahas dukungan DPR, Tutup Situs Pemerintah yang Tak Aktif.
DAFTAR ISI
Dukungan DPR Terhadap Penutupan Situs
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendukung inisiatif Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup situs web dan akun media sosial milik pemerintah yang tidak aktif. Dukungan ini didasari oleh keyakinan bahwa langkah tersebut esensial dalam meningkatkan keamanan siber nasional dan secara efektif mencegah penyebaran praktik judi online yang meresahkan.
DPR merasa bingung dengan klaim Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebutkan bahwa Kominfo sudah memblokir 800.000 situs judi online.
Alasan dan Tujuan Penutupan Situs Pemerintah
DPR memberikan dukungan kepada Kemenkominfo dalam penutupan situs-situs pemerintah yang terbengkalai didasari oleh beberapa pertimbangan krusial. Sebagai respons konkret terhadap maraknya praktik judi online yang memanfaatkan celah keamanan pada situs-situs tersebut.
Banyak pelaku judi online menggunakan situs-situs yang tidak terawat sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ilegal mereka. Penutupan ini menjadi langkah penting dalam memberantas perjudian online, juga merupakan upaya proaktif untuk meningkatkan postur keamanan siber Indonesia secara keseluruhan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengklaim berhasil memblokir puluhan bahkan ratusan ribu website yang diduga sebagai situs online.
Tantangan dan Efektivitas Pemblokiran Situs Judi Online
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin merasa bingung dengan klaim Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebut Kominfo sudah memblokir 800.000 situs judi online. Nurul mempertanyakan efektivitas dari kebijakan blokir situs judi online yang Kominfo lakukan selama ini.
Sebab, pada Januari-Maret 2024 saja, masih ada transaksi judi online sebesar Rp 100 triliun. Menurut Abraham Sridjaja, Anggota Komisi I DPR fraksi Golkar saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital, situs yang diblokir oleh Kemenkominfo waktu itu, bukan situs judi online, tapi situs wordpress.
Baca Juga: Presiden Perintahkan Penguatan Upaya Komitmen, Pemberantasan Judi Online
Analisis Penyebab Ketidakaktifan Situs Pemerintah
Identifikasi penyebab utama mengapa situs-situs pemerintah menjadi tidak aktif adalah langkah penting yang perlu dilakukan oleh Kemenkominfo. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi termasuk keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan situs, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dan memperbarui konten situs, serta masalah teknis lainnya.
Kemenkominfo perlu melakukan audit menyeluruh terhadap situs-situs yang tidak aktif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Dengan memahami penyebab ketidakaktifan, Kemenkominfo dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Dampak Positif dan Langkah-Langkah
Penutupan situs pemerintah yang tidak aktif memiliki sejumlah manfaat positif yang signifikan. Pertama, tindakan ini secara efektif memutus rantai penyebaran judi online yang sering kali memanfaatkan celah keamanan pada situs-situs yang tidak terurus.
Dengan menutup akses ke situs-situs ini, pemerintah mempersempit ruang gerak pelaku judi online dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan sosial yang diakibatkan oleh perjudian. Kedua, penutupan ini secara langsung meningkatkan keamanan siber pemerintah.
Situs-situs yang tidak aktif rentan terhadap serangan peretas yang ingin mencuri data sensitif atau menyebarkan malware. Dengan menutupnya, risiko terjadinya insiden keamanan siber dapat diminimalkan secara signifikan.
Keamanan Siber dan Kerentanan Situs Web
Website yang rentan bisa menjadi target empuk bagi serangan siber, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Tidak memperbarui website dapat membuatnya rentan terhadap serangan siber, infeksi malware, atau pelanggaran data.
Banyak serangan umum dapat dikalahkan dengan perlindungan yang tersedia dan terjangkau yang gagal diterapkan oleh korban. Rata-rata waktu dari publikasi patch perangkat lunak atau mitigasi lain.
Untuk menutup kerentanan yang baru ditemukan hingga pemasangan tindakan perlindungan aktual oleh organisasi sektor swasta. Dan publik adalah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, padahal seharusnya hanya beberapa jam atau hari.
Biaya Pemeliharaan Website Pemerintah
Biaya pembuatan website pemerintah di Indonesia bervariasi tergantung jenis website dan kompleksitasnya. Mulai dari 50 juta untuk website kecamatan hingga lebih dari 1 miliar untuk website kementerian.
Pemeliharaan rutin membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan yang bisa membuat situs diretas yang mengakibatkan situs digunakan untuk menyebarkan virus. Database juga bisa diakses dan informasi pengguna yang sensitif bisa terancam.
Kesimpulan
Dukungan DPR terhadap penutupan situs pemerintah yang tidak aktif oleh Kemenkominfo merupakan langkah positif. Dalam meningkatkan keamanan siber dan memberantas judi online. Namun, efektivitas pemblokiran situs judi online perlu dievaluasi lebih lanjut, mengingat masih tingginya transaksi judi online.
Identifikasi penyebab ketidakaktifan situs pemerintah dan langkah-langkah strategis pasca penutupan menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan alternatif strategi pengelolaan situs web, seperti pengarsipan atau konsolidasi, serta meningkatkan keamanan situs web yang aktif.
Simak dan ikuti terus SEMBILAN NEWS agar Kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar berita-berita politik di Indonesia.