Bahlil Optimis Prabowo-Gibran Menang di Jatim

Bahlil Lahadalia meyakini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menang Pilpres 2024 termasuk meraih bunyi terbanyak di Jawa Timur. Bahlil menyebut tidak ada figur lain yang bisa menandingi Prabowo-Gibran. Apalagi, dua kali Pilpres sebelumnya Prabowo kalah berasal jokowi di mana ketika ini keduanya manunggal.
“Dua kali pilpres Prabowo tidak menang pada Jawa Timur karena melawan Pak joko widodo. Jikalau kini anaknya Pak jokowi dengan Pak Prabowo udah menyatu. Siapa kali yg mau mengalahkan bila begitu?,” istilah Bahlil usai menghadiri acara relawan Prabowo-Gibran di DBL Arena Surabaya.

Bahlil meyakini bergabungnya 2 kekuatan akbar yakni joko widodo dan Prabowo akan memudahkan langkah dan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Dulu Pak Prabowo dikalahkan sama Pak Joko Widodo. kini anaknya Pak joko widodo pasangan dengan Pak Prabowo, menang nggak? Insyaallah menang,” ucapnya.

Bahlil Lahadalia lalu jua menepis berita adanya dukungan berasal aparat terutama kepolisian kepada Prabowo-Gibran.

“sampai dengan sekarang saya tidak terdapat bukti (kepolisian mendukung Prabowo). Justru terdapat berita-info lain yang ada bukti ya. isu yang teken-teken itu ya (dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Ganjar Pranowo di Pilpres 2024). aku fair-fair saja, kita nggak boleh praduga tidak bersalah. Jangan kita berhalusinasi,” jelasnya.

Bahlil meminta semua pihak tak membawa perasaan pada berpolitik di Pilpres 2024.

“Saya katakan politik itu seni, politik jangan dibawa perasaan. Jangan dihalusinasi sendiri seolah-olah men-judge bahwa itu terjadi. Apabila itu terjadi buktikan aja,” tegasnya.

“Akan tetapi yg ada bukti kan institusi lain, yg telah teken-teken itu, akan tetapi kita pun nggak berpikir negatif. Dicek dulu kebenarannya sahih atau nggak. Gitu,” tambahnya.

Bahlil Sindir Keras Anies Soal IKN

Bahlil kemudian menyindir ketidakikhlasan Anies soal proyek IKN. beliau justru mempertanyakan jiwa NKRI Anies Baswedan.
“Dimana saya pertanyakan adanya ketidakhikhlasan salah satu capres-cawapres ketika IKN itu dipindah ke Kalimantan. Apakah mereka nggak menganggap Kalimantan itu bagian asal NKRI?” ucapnya.

“Toh jikalau memang itu (Anies) nggak pingin ya biarkan warga yg menilai, khususnya warga Kalimantan. Apakah capres-cawapres seperti ini ditempatkan seperti apa? satu,” tambahnya.

Bahlil menegaskan pemindahan mak kota dari Jakarta ke Kalimantan telah melalui banyak kajian yang dilakukan sang Presiden RI joko widodo.

“Yang ke 2 pemindahan mak kota ke Kalimantan itu sudah melewati banyak kajian serta itu yang dianggap Pak joko widodo membentuk Indonesia sentris. sebab di situ titik tengah. Titik tengah pada mana mendekatkan diri di Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua serta Jawa jua dekat ke sana,” ucapnya.

“Juga Surabaya itu menjadi pintu gerbang pengiriman seluruh logistik di kawasan timur. Ini merupakan strategi pada rangka membentuk daerah pertumbuhan ekonomi baru,” tambahnya.

Bahlil mempertanyakan dasar Anies yg koar-koar menyindir pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.

“Jadi keliru dari pandangan saya apa yg disampaikan oleh sekelompok orang tertentu bahwa pemindahan IKN tidak melahirkan pemerataan. asal mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu,” ucapdia.

menurut Bahlil, Anies hanya pernah bekerja pada Jakarta. dia tahu Anies belum bisa bicara banyak soal Indonesia yang luas berasal Aceh hingga Papua.

“Jadi sesungguhnya begini ini yg kita bicarakan negara dari Aceh sampai Papua, bicara negara tidak hanya Jakarta gitu loh. Jadi jangan hanya kita karena pengalaman Jakarta (pernah jadi Gubernur Jakarta), terus Jakarta aja terus,” ucapnya.

“Bagaimana memimpin negara Indonesia asal Aceh sampai Papua dengan aneka macam macam kultur, lalu syarat geografis, lalu taraf infrastruktur yg belum merata. Ini yg harus dimaknai menjadi bagian yang wajib diperjuangkan sang pemimpin siapapun itu,” ucapnya.

Baca Juga:Cak Imin Harap ada Debat khusus Cawapres 

Bahlil: Bapak jikalau marah diam, Jokowi disebut Bentak KPK Soal perkara Setnov

Dalam pengakuan mantan koordinator komisi pemberantasan korupsi Agus Rahardjo soal Presiden Joko Widodo yg meminta komisi pemberantasan korupsi menghentikan kasus korupsi e-KTP yg menyeret nama mantan koordinator dpr Setya Novanto (Setnov) bikin heboh. Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal tudingan itu.
Bahlil mengaku tak yakin Bila jokowi murka -murka mirip yg diungkap Agus Rahardjo. Menurutnya, joko widodo Bila sedang marah tak pernah hingga membentak-bentak.

“Saya sih nggak tahu ya, saya tahun 2017 belum masuk anggota kabinet. tapi jikalau yg aku lihat kan katanya Pak joko widodo marah-marah, ya,” ucap Bahlil.

“Mohon maaf, yg aku tahu Pak jokowi bila marah bukan suaranya yang akbar, nggak pernah tuh suara akbar Pak joko widodo. Jadi tidak selaras sekali antara yang diutarakan dengan apa yg aku lihat selama menjadi anggota kabinet,” tambahnya.

Juga Bahlil, Bila Presiden joko widodo murka atau tidak berkenan hatinya, maka joko widodo akan diam. Beliau tak akan membagikan kemarahannya apalagi hingga membentak-bentak.

“Bapak itu palingan, ya, bila, mohon maaf, ya, jika nggak berkenan ya membisu. Boleh tanya mantan menteri dan menterinya atau orang yg pernah dekat menggunakan presiden jokowi,” ucapnya.

“Apabila marahnya bapak kayak apa, ya diam. Selayaknya orang Jawa (jikalau murka diam). Apabila orang Papua bila marah mungkin ribut-ribut, banting-banting meja. Orang Jawa di umumnya kalau marah membisu,” tambahnya.

Bahlil menjelaskan perlu adanya bukti Bila joko widodo disebut murka -murka apalagi sampai membentak-bentak.

“Jadi apa yang disampaikan bentak-bentak, cita rasanya sih dari aku ya perlu dicek lah siapa saksinya. akan tetapi rasanya sih, saya kurang percaya,” tandasnya.
Agus menceritakan ketika itu dirinya dipanggil joko widodo ke Istana. “saya terus jelas di saat perkara E-KTP saya dipanggil sendirian sang Presiden.

Anies Sentil Proyek IKN, Bahlil: terdapat Undang-undang, Jalan Terus

Kritik keras pada pembangunan bunda Kota Negara (IKN) Nusantara dilontarkan sang kubu calon presiden Anies Baswedan. Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi kritik tadi.
Bahlil justru mengingatkan bahwa bunda kota baru yang dibangun di Kalimantan Timur sudah ada Undang-undangnya. Merupakan, seluruh pihak wajib mengikuti amanat aturan tadi.

Justru Bahlil Lahadalia mempertanyakan kritik yang diungkapkan sang kubu Anies Baswedan soal IKN. Pasalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui UU IKN disahkan di dewan perwakilan rakyat.

“Apa yang mau dikritik itu kan PKB pula sepakat itu kan Undang-undangnya. Jadi kita itu pada negara ini berjalan wajib sesuai Undang-undang. Partai (yg mendukung) AMIN itu kan juga PKB-kan dan itu terdapat Undang-undang dan kini IKN jalan terus,” ucap Bahlil.

“Jadi ini seharusnya artinya kewajiban, apa yg menjadi masalah,” ucanya.

Sekarang ini ditanya apakah kritik-kritik yang dilontarkan pihak Anies Baswedan merusak investor, Bahlil membantah hal tadi.

“Nggak mungkin (ganggu investor), menghambat pasangan AMIN kali, investor nggak,” ucap Bahlil.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyinggung proyek ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilainya tidak menghasilkan pemerataan.