Pembahasan terkait upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi penyaluran Bansos digital Kemendagri kini semakin serius dilakukan.
Melalui dukungan penuh Kementerian Dalam Negeri, program bansos perlahan masuk ke era digital agar penyalurannya lebih transparan, tepat sasaran, dan minim masalah di lapangan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pun menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan strategi nyata untuk menekan angka kemiskinan dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Digitalisasi Bansos Jadi Kunci Baru Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah terus mencari cara paling efektif untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu langkah yang kini didorong serius adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh mendukung percepatan digitalisasi bansos sebagai upaya memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
Dalam keterangannya di Jakarta, Ribka menyebut bahwa perluasan digitalisasi bansos akan dilakukan melalui program percontohan di 40 wilayah pada tahun 2026. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar program bantuan lebih transparan, akurat, dan minim penyimpangan.
Ribka menyampaikan pesan tegas kepada para kepala daerah. Ia mengatakan: “Kami berharap Bapak dan Ibu gubernur, bupati, dan wali kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini.”
40 Wilayah Percontohan Jadi Uji Coba Digitalisasi
Program percontohan digitalisasi bansos ini dirancang sebagai tahapan awal sebelum diterapkan secara nasional. Sebanyak 40 wilayah dipilih dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari kesiapan infrastruktur jaringan internet hingga komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pusat.
Ribka menjelaskan bahwa perluasan wilayah piloting ini sangat penting untuk menguji banyak aspek teknis di lapangan. Ia menegaskan: “Perluasan piloting menjadi tahapan penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan keakuratan sasaran penerima bantuan sosial.”
Ke-40 wilayah tersebut nantinya akan dibagi ke dalam tujuh wilayah koordinasi yang berada di bawah pengawasan kementerian dan lembaga terkait. Dengan pola ini, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan lebih terstruktur sehingga potensi kendala bisa cepat diatasi.
Keamanan Data KTP Jadi Perhatian Serius
Salah satu fokus utama dalam digitalisasi bansos adalah keamanan data kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ribka menekankan bahwa KTP menjadi basis utama dalam penyusunan data penerima bantuan sosial, sehingga sistem perekaman dan pengelolaannya harus benar-benar aman.
Menurutnya, digitalisasi tidak akan berjalan optimal tanpa jaminan perlindungan data masyarakat. Ia menyebut: “Keamanan sistem perekaman KTP harus dipastikan, termasuk di wilayah percontohan, karena data ini menjadi fondasi utama bansos.”
Dengan sistem digital yang aman dan terintegrasi, pemerintah berharap bisa menekan risiko data ganda, penerima fiktif, hingga penyalahgunaan bantuan. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program bansos yang dijalankan pemerintah.
Baca Juga: DPP PKB Tegaskan Politik Keteladanan Lewat Akademi Politik Kebangsaan
Digitalisasi Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Strategi
Ribka menegaskan bahwa digitalisasi bansos tidak boleh dipahami hanya sebagai penggunaan aplikasi atau sistem komputer semata. Lebih dari itu, digitalisasi adalah instrumen strategis untuk memetakan kondisi masyarakat miskin secara lebih jelas dan menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa data yang terkonsolidasi akan memudahkan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan. Ribka mengatakan:”Dengan data yang terintegrasi, intervensi penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan lebih tepat, mulai dari level paling bawah.”
Melalui digitalisasi, pemerintah dapat melihat kondisi riil masyarakat secara detail, termasuk wilayah yang paling membutuhkan perhatian. Hal ini membuat program bantuan tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih spesifik sesuai kebutuhan daerah dan warga penerima.
Peran Pemda dan Contoh Banyuwangi
Keberhasilan digitalisasi penyaluran bansos tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial atau Kemendagri. Ribka menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program ini. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar digitalisasi bisa berjalan maksimal.
Ia mengingatkan bahwa program ini sejalan dengan visi Astacita Presiden keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ribka menegaskan: “Inisiatif ini membutuhkan dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah.”
Sebagai contoh nyata, Ribka menyebut Kabupaten Banyuwangi yang lebih dahulu menjadi wilayah percontohan pada tahun 2025. Banyuwangi dinilai berhasil menjalankan digitalisasi penyaluran bansos dan mampu menjaga akurasi data penerima. Ia pun mendorong daerah lain untuk belajar dari pengalaman tersebut.
Ribka berharap daerah yang masuk piloting tahun 2026 dapat meniru praktik baik Banyuwangi, mulai dari kesiapan sistem hingga komitmen aparatur daerah. Dengan kerja sama yang solid, digitalisasi bansos diharapkan benar-benar menjadi solusi nyata dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Ikutin terus berita terupdate yang kami berikan buat Anda hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
1.Gambar Pertama Dari antaranews
2.Gambar Kedua Dari JejakBerita.com