BSKDN Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah menerapkan kebijakan publik berbasis data untuk memastikan setiap program tepat sasaran dan efektif.
Dengan strategi data-driven, pemerintah dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menargetkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur secara akurat. Kepala BSKDN, Dr. Rina Santoso.
Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
BSKDN Dorong Kebijakan Berdasar Data
Badan Strategi Kebijakan dan Data Nasional (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy) untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah. Langkah ini bertujuan memastikan setiap kebijakan yang dibuat memiliki dasar data yang kuat, bukan sekadar asumsi atau kepentingan politis.
Kepala BSKDN, Dr. Rina Santoso, mengatakan bahwa penggunaan data dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan akurasi program dan memastikan anggaran publik terserap secara efisien. “Dengan berbasis bukti, pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Peningkatan kemampuan analisis data ini juga menjadi fokus utama BSKDN. Melalui kolaborasi lintas sektor, kementerian dapat mengumpulkan data dari berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, lembaga riset, dan sektor swasta, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif.
Strategi BSKDN Terapkan Kebijakan Berbasis Data
BSKDN memanfaatkan berbagai metode analisis, mulai dari data kuantitatif dan kualitatif, survei, hingga pemodelan statistik, untuk menilai dampak program pemerintah. Metode ini membantu mengidentifikasi permasalahan riil di masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.
Selain itu, BSKDN aktif melakukan capacity building bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memahami pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Pelatihan ini mencakup penggunaan dashboard data, analisis tren, dan teknik evaluasi program, sehingga ASN lebih siap membuat kebijakan berbasis bukti.
BSKDN juga mendorong pembentukan tim lintas sektor di pemerintah daerah untuk mempermudah pertukaran data antarinstansi. Pendekatan kolaboratif ini diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Geger! Saan Mustopa NasDem Datangi Pondok Pesantren Jepara, Inilah Tujuan Sebenarnya
Keuntungan Kebijakan Berbasis Data
Kebijakan berbasis bukti memiliki berbagai manfaat nyata, antara lain efisiensi anggaran, peningkatan efektivitas program, dan transparansi publik. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menargetkan program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara tepat sasaran.
Selain itu, evaluasi kebijakan berbasis bukti memungkinkan pemerintah menilai keberhasilan program secara objektif. Jika ada kebijakan yang kurang efektif, pemerintah dapat melakukan perbaikan lebih cepat dan tepat, sehingga mengurangi risiko kegagalan program.
Penerapan kebijakan berbasis data juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat dapat melihat bahwa keputusan pemerintah didukung oleh fakta dan analisis, bukan hanya janji atau kepentingan politik tertentu.
Kolaborasi dan Langkah Ke Depan
BSKDN terus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat basis data dan mendukung kebijakan berbasis bukti. Dengan sinergi ini, data yang dikumpulkan lebih lengkap dan relevan, sehingga kebijakan dapat lebih tepat sasaran.
Kementerian Dalam Negeri juga merencanakan pengembangan platform data terpadu nasional, yang memungkinkan seluruh instansi pemerintah mengakses data secara real-time. Hal ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan respons pemerintah terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Ke depan, BSKDN menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebijakan berbasis bukti sebagai standar dalam perumusan program pemerintah, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat berdampak positif bagi masyarakat luas, efisien secara anggaran, dan akuntabel.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari mmc.kalteng.go.id