Budi Arie, menjadi sorotan publik setelah dakwaan bahwa ia dapat komisi 50 persen dalam kasus pengamanan situs judi online.
Kasus ini mengemuka dalam persidangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memicu berbagai respons dari pihak terkait dan masyarakat luas. Diabwah ini SEMBILAN NEWS akan membahas secara mendalam isu kontroversial tersebut dari berbagai sudut pandang, mulai dari fakta dakwaan hingga reaksi politik dan hukum yang muncul.
Fakta Dakwaan Kasus Pengamanan Situs Judi Online
Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei 2025, terungkap bahwa ada kesepakatan tarif sebesar Rp 8 juta per situs judi online yang tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika).
Dalam proses tersebut, Budi Arie disebut menerima jatah komisi sebesar 50 persen dari keseluruhan pendapatan yang berasal dari pengamanan ratusan situs judi online yang semestinya diblokir oleh pemerintah. Para terdakwa lainnya seperti Zulkarnaen Apriliantony dan Adhi Kismanto juga mendapatkan bagian komisi masing-masing 30 persen dan 20 persen.
Mekanisme Pengamanan & Komisi Kasus judi online
Dakwaan menyebutkan mekanisme pengamanan situs judi online berupa pengawasan dan pemblokiran yang tidak dilakukan semestinya. Setelah adanya setoran komisi dari para pemilik situs kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang.
Salah satu terdakwa, Muhrijan alias Agus, menerima uang hingga Rp 48,7 miliar dari praktik pengamanan tersebut yang dilakukan terhadap sekitar 3.900 situs judi online. Uang tersebut kemudian dibagi ke sejumlah pihak berdasarkan kode-kode alokasi komisi yang tercatat dalam dokumen rahasia. Di antaranya kode “PM” yang merupakan bagian untuk Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen.
Baca Juga:
Reaksi Projo & Bantahan Terhadap Tuduhan
Menanggapi pemberitaan dan dakwaan yang menyebut keterlibatan serius Budi Arie dalam penerimaan komisi 50 persen tersebut. Pihak Projo, organisasi yang dipimpin Budi Arie dan memberikan bantahan keras. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyatakan bahwa tudingan itu merupakan “framing jahat” yang tidak didukung oleh bukti kuat.
Menurutnya, Budi Arie tidak mengetahui adanya pembagian sogokan itu maupun menerima sebagian atau keseluruhan komisi tersebut. Projo menegaskan pentingnya keutuhan informasi dan proses hukum yang transparan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang tidak benar.
Proses Hukum & Sidang yang Sedang Berlangsung
Kasus ini telah memasuki tahap persidangan sejak Mei 2025 dan menjadi salah satu sorotan publik di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum mengungkap fakta dan bukti selama sidang, serta menjelaskan peran berbagai terdakwa dalam jaringan pengamanan situs judi online yang merugikan negara.
Proses hukum yang berjalan secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menunjukkan keseriusan aparat. Penegak hukum dalam menangani kasus korupsi dan suap yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Implikasi Politik Dari Kasus Pengamanan Situs Judi Online
Kasus ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan implikasi politik yang signifikan. Budi Arie yang pernah menjabat sebagai Menteri Kominfo dan juga Ketua Umum DPP Projo menghadapi tekanan politik yang cukup kuat akibat tuduhan yang membelit namanya.
Konflik internal dan persaingan politik berpotensi makin memanas dengan adanya pemberitaan yang dianggap membentuk opini negatif terhadap figur politik tersebut. Pihak-pihak pendukung Budi Arie meminta agar kebijakan politik dan proses hukum dapat dijalankan fair tanpa intervensi. Manipulasi berita guna menghindari kerusakan reputasi yang tidak berdasar.
Perspektif Masyarakat & Harapan Penegakan Keadilan
Masyarakat menanggapi kasus ini dengan penuh perhatian, menuntut transparansi dan keadilan dalam penyelesaian perkara. Ada kekhawatiran yang mendalam mengenai praktik korupsi dan kolusi yang dapat merusak sistem pemerintahan dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Harapan besar disematkan pada jajaran penegak hukum agar mampu bekerja objektif tanpa ada tekanan politik maupun ekonomi. Agar kebenaran dapat terungkap secara menyeluruh dan pidana bagi pelaku secara adil dapat ditegakkan.
Kesimpulan
Kasus pengamanan situs judi online yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dapat komisi sebesar 50 persen. Merupakan peristiwa penting yang menguak praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Terungkapnya fakta dakwaan beserta mekanisme pembagian komisi memunculkan polemik hukum dan politik yang kompleks.
Walau demikian, bantahan dari organisasi Projo dan proses hukum yang transparan menjadi pijakan untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa prasangka. Ikuti terus pembahasan yang kami berikan setiap harinya dengan berita-berita viral hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama & Kedua dari megapolitan.kompas.com