Kasus yang menimpa Bupati Inhu kini menjadi sorotan nasional setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor bupati serta rumah dinasnya pada Kamis, 18 Desember 2025.
Tim penyidik KPK tiba di kompleks pemkab sekitar sore hari dan langsung melakukan pemeriksaan ruang kerja hingga beberapa ruangan penting.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Kronologi Penggeledahan KPK di Kantor Bupati
Penggeledahan diawali pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB di Kantor Bupati Indragiri Hulu yang terletak di Jalan Lintas Timur, Rengat Barat.
Tim penyidik KPK tiba menggunakan beberapa unit kendaraan berwarna hitam dan langsung bergerak masuk ke dalam kompleks kantor. Pengamanan lokasi dilakukan secara ketat oleh aparat Brimob bersenjata lengkap, yang turut mensterilkan area dari awak media maupun warga.
Beberapa jam kemudian, pada sekitar malam hari, petugas keluar dari kantor bupati sambil membawa sejumlah berkas dan dokumen. Dua koper yang dibawa oleh tim KPK menjadi sorotan karena diduga berisi dokumen penting yang berkaitan dengan penyelidikan.
Hingga saat itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK mengenai apa sebenarnya fokus perkara tersebut. Sehingga banyak media dan publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut.
Situasi di lokasi digambarkan sangat tegang. Awak media yang mengikuti perkembangan di lapangan mencatat bahwa penggeledahan berlangsung lebih dari empat jam, dan seluruh akses dirahasiakan untuk sementara waktu demi kelancaran proses penyidikan.
Lanjutan Penggeledahan di Rumah Dinas
Penggeledahan KPK tidak hanya berhenti di kantor bupati. Setelah selesai di ruang kerja dan area kantor. Tim penyidik langsung melanjutkan operasi ke rumah dinas Bupati Inhu yang berada di Kota Rengat.
Detik perpindahan tim terlihat ketika tim KPK turun dari lantai dua kantor bupati dan kemudian menuju rumah dinas sekitar pukul 20.00 WIB.
Di rumah dinas tersebut, penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah ruangan. Termasuk kemungkinan dokumen di area pribadi kepala daerah. Proses ini juga dikawal ketat oleh aparat keamanan. Sementara media yang berada di luar lokasi terus menunggu perkembangan dari tindakan lembaga antirasuah itu.
Hingga berita diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Juru Bicara KPK mengenai detail kasus yang sedang ditangani atau dugaan pelanggaran apa yang menjadi dasar penggeledahan.
Menurut beberapa laporan, Bupati Ade Agus sempat memberikan keterangan singkat bahwa dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan seputar hubungan dan kemungkinan keterkaitan dengan kasus lain yang tengah dikembangkan oleh KPK. Namun penjelasan lebih rinci belum diungkap kepada publik.
Baca Juga: KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Senilai Rp 201 Miliar
Respons Pemerintah Daerah Inhu
Di tengah sorotan atas penggeledahan yang dilakukan KPK, Pemerintah Kabupaten Inhu belum memberikan pernyataan resmi komprehensif selain penyampaian singkat dari Bupati Ade Agus Hartanto mengenai proses pemeriksaan dirinya.
Aktivitas administrasi di tingkat pemerintah daerah sempat berjalan dengan keterbatasan karena sejumlah pejabat masih fokus pada perkembangan kasus ini.
Pihak sekretariat daerah turut mengimbau pegawai dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan untuk tetap menjalankan tugas sehari‑hari secara normal sambil menunggu informasi lebih lanjut dari lembaga antirasuah.
Namun, dinamika internal di pemerintahan tetap tak bisa sepenuhnya dipisahkan dari dampak kegiatan penyidik tersebut, terutama terkait proses pengambilan keputusan strategis dan pelayanan publik di kabupaten.
Sorotan ini turut menimbulkan diskusi di kalangan publik tentang pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dari pemerintah daerah di masa‑masa krusial seperti ini.
Reaksi Publik dan Media
Sorotan terhadap tindakan KPK ini muncul dari berbagai pihak. Publik umum, terutama masyarakat di Riau dan khususnya Inhu.
Menunggu kejelasan perkara dan apakah langkah penggeledahan ini berimplikasi pada dugaan pelanggaran hukum yang sifatnya serius.
Media lokal dan nasional ramai memberitakan kejadian ini, menyampaikan kronologi. Serta menggali latar belakang yang mungkin melatarbelakangi tindakan KPK.
Selain itu, muncul pula pertanyaan dari kalangan pemerhati hukum apakah tindakan ini berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan daerah.
Beberapa pihak menilai bahwa penggeledahan semacam ini mencerminkan komitmen keras KPK dalam menindak dugaan pelanggaran korupsi, terutama di wilayah yang sebelumnya kurang disorot.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kurangnya keterbukaan informasi dapat memicu spekulasi dan kebingungan di tingkat masyarakat. Hingga kini, KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi yang memuat detail kasus.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari ntvnews.id