Golkar kritik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud soal mobil dinas Rp8,5 M, publik heboh dan soroti penggunaan uang negara. Golkar menyoroti penggunaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud,…
NasDem mengecam pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar, mendesak Mendagri segera menindaklanjuti. Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Ujang Bey, menyoroti pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud senilai…
Buku Rasa Bhayangkara Nusantara menghadirkan kekayaan kuliner Indonesia sekaligus menyoroti keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Buku ini menjadi instrumen diplomasi kultural, membantu Duta Besar Indonesia menjelaskan kebijakan sosial dan gizi nasional…
PDIP mendorong perampingan fraksi DPR untuk meningkatkan efektivitas, memicu pertanyaan apakah Pemilu 2026 bakal lebih ketat. Usulan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi…
BSKDN Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah menerapkan kebijakan publik berbasis data untuk memastikan setiap program tepat sasaran dan efektif. Dengan strategi data-driven, pemerintah dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menargetkan bantuan…
Pemerintah melalui Menteri PANRB memastikan lulusan baru mendapatkan perhatian khusus dalam seleksi CPNS 2026. Fresh graduate kini memiliki peluang besar untuk berkarier di birokrasi, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kompetensi…
Rapat DPRD Manggarai Barat memanas ketika anggota dewan bersitegang akibat perbedaan pandangan soal gaji guru honorer, mengejutkan publik. Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Manggarai Barat memanas. Anggota Fraksi Gerindra, Fidelis Syukur, marah…
DPR meminta pemerintah mengkaji ulang rencana impor mobil untuk koperasi desa (Kopdes), simak alasan, dampak terhadap industri otomotif. Rencana pemerintah untuk mengimpor kendaraan operasional bagi koperasi desa (Kopdes) menuai perhatian publik. Kebijakan…
MKD menegaskan penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR telah sesuai tata tertib dan mekanisme internal DPR. Polemik mengenai penetapan pimpinan Komisi III DPR sempat menjadi perbincangan hangat di ruang publik….
PDIP merespons keputusan Presiden Jokowi terkait UU KPK, menegaskan perbaikan harus dilakukan secara objektif tanpa kepentingan politik. Polemik UU KPK kembali memanas setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pengembalian UU ke versi…