Cegah Korupsi di Pilkada, Ketua KPK Usulkan Biaya Politik Dibiayai Negara

KPK mengusulkan agar biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ditanggung oleh negara sebagai langkah pencegahan praktik korupsi.

Usulan tersebut muncul seiring tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah setelah terpilih. Biaya kampanye yang sangat besar sering menjadi pemicu utama munculnya praktik penyalahgunaan wewenang sebagai upaya pengembalian modal politik. Dalam situasi tersebut, negara dinilai perlu hadir untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih transparan serta adil.

Selama ini, pembiayaan pilkada lebih banyak dibebankan kepada kandidat. Kondisi ini membuat calon kepala daerah bergantung pada sponsor, donatur, atau jaringan politik tertentu.

Ketergantungan semacam itu membuka ruang kompromi kebijakan setelah terpilih, sehingga rawan melahirkan praktik koruptif. Usulan agar negara menanggung biaya politik bertujuan memutus mata rantai ketergantungan tersebut, sekaligus memperkuat integritas proses demokrasi.

Temukan informasi menarik dan berita paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di SEMBILAN NEWS.

 

Tingginya Biaya Politik Dalam Pilkada

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dikenal sebagai proses politik dengan biaya sangat tinggi. Kandidat harus menyiapkan dana besar untuk keperluan sosialisasi, logistik kampanye, alat peraga, hingga mobilisasi relawan.

Dalam banyak kasus, biaya tersebut bahkan melebihi kemampuan finansial pribadi calon, sehingga memicu pencarian dana melalui berbagai cara.

Tekanan biaya politik sering mendorong kandidat mencari sponsor dari pengusaha atau kelompok berkepentingan. Setelah terpilih, kepala daerah kerap merasa memiliki kewajiban balas budi terhadap pihak-pihak tersebut.

Pola inilah yang kemudian memicu terjadinya praktik korupsi, suap, ataupun gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, reformasi sistem pembiayaan pilkada menjadi isu krusial dalam agenda pemberantasan korupsi.

Gagasan Pembiayaan Pilkada Oleh Negara

Ketua KPK menilai bahwa negara perlu mengambil peran lebih besar dalam menanggung biaya politik guna menekan potensi penyimpangan.

Skema pembiayaan oleh negara diharapkan mampu menciptakan persaingan yang lebih sehat antar kandidat, tanpa dominasi modal besar. Setiap calon memiliki peluang setara untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat.

Konsep ini juga dipandang mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Kandidat tidak lagi terbebani tekanan finansial berlebihan, sehingga dapat lebih fokus pada adu gagasan serta program pembangunan.

Dengan sistem pembiayaan yang terukur, transparansi penggunaan anggaran menjadi lebih mudah diawasi, baik oleh lembaga negara maupun masyarakat luas. Skema tersebut diharapkan membangun iklim politik yang bersih, jujur, akuntabel.

Baca Juga: Pemkab-DPRD Serang Salurkan 14 Ton Beras Untuk Korban Banjir

Pembiayaan Negara Terhadap Pencegahan Korupsi

Jika biaya politik ditanggung negara, potensi praktik korupsi pascapilkada diperkirakan dapat ditekan secara signifikan. Kepala daerah terpilih tidak lagi memiliki beban pengembalian modal kampanye, sehingga kebijakan publik dapat diambil berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan sponsor politik. Langkah ini diyakini mampu mengurangi transaksi politik tersembunyi yang sering terjadi selama masa kampanye.

Selain itu, sistem pembiayaan negara berpotensi mempersempit ruang politik uang. Kandidat tidak lagi berlomba-lomba menggelontorkan dana besar untuk menarik simpati pemilih.

Sebagai gantinya, kompetisi politik akan lebih menitikberatkan pada kualitas program, integritas personal, rekam jejak kepemimpinan. Dalam jangka panjang, langkah tersebut berpeluang membentuk budaya politik baru yang lebih sehat.

Perspektif Hukum Serta Kebijakan

Gagasan pembiayaan pilkada oleh negara memerlukan kajian hukum mendalam, mengingat perubahan sistem ini berkaitan langsung dengan regulasi pemilu serta anggaran negara.

Penyesuaian undang-undang menjadi prasyarat utama agar kebijakan dapat diterapkan secara sah. Selain itu, mekanisme pengawasan ketat wajib dirancang guna memastikan penggunaan dana berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Keterlibatan lembaga pengawas, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi. Sistem audit berkala perlu diterapkan agar setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dengan dukungan regulasi kuat, sistem pembiayaan oleh negara berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam memerangi korupsi politik pada tingkat lokal.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT agar Anda tidak ketinggalan setiap perkembangan penting lainnya.

---