Skip to content
logo 9 news
Menu
  • PILPRES 2024
Menu
DPR Bahas Usulan Tambahan Anggaran Rp986 Miliar Untuk KPU 2026

DPR Bahas Usulan Tambahan Anggaran Rp986 Miliar Untuk KPU 2026

Posted on July 7, 2025July 8, 2025 by Edi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar untuk tahun anggaran 2026.

DPR Bahas Usulan Tambahan Anggaran Rp986 Miliar Untuk KPU 2026

Usulan ini disampaikan oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 7 Juli 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tambahan anggaran ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan program KPU.

Mengingat pagu anggaran indikatif sebesar Rp2,77 triliun yang telah ditetapkan pemerintah dianggap belum mencukupi kebutuhan prioritas lembaga. SEMBILAN NEWS akan membahas bagaimana penggunaan tag dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pemilu di KPU

tebak skor hadiah pulsa  

DAFTAR ISI

  • Latar Belakang Pagu Anggaran KPU 2026
  • Rincian Alokasi Tambahan Anggaran
    • 1. Belanja Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai
    • 2. Dukungan Program Strategis
  • Urgensi Tambahan Anggaran
  • Proses Rapat Dengar Pendapat
  • Harapan KPU ke Depan

Latar Belakang Pagu Anggaran KPU 2026

Pagu anggaran indikatif yang telah ditetapkan pemerintah untuk KPU RI tahun 2026 adalah sebesar Rp2,77 triliun, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tertanggal 15 Mei 2025. Anggaran ini terbagi menjadi dua pos utama, belanja operasional pegawai sebesar Rp1,61 triliun dan belanja operasional kantor sebesar Rp1,16 triliun.

Namun, Afifuddin menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut belum mencakup beberapa kebutuhan mendesak dan prioritas KPU untuk tahun 2026. Oleh karena itu, KPU memandang perlu adanya tambahan anggaran untuk memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan optimal.

Rincian Alokasi Tambahan Anggaran

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar tersebut dibagi ke dalam dua kategori kebutuhan utama:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Sebesar Rp695,82 miliar dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja bagi 2.808 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 3.486 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran ini juga mencakup kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan dasar bagi CPNS baru yang diangkat pada tahun 2025.

2. Dukungan Program Strategis

Sebesar Rp290,24 miliar diperuntukkan bagi sejumlah program penting KPU. Program-program ini meliputi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan penyuluhan produk hukum, pengelolaan kehumasan, pendidikan bagi pemilih pemula dan kelompok rentan, pendataan daftar pemilih tetap (DPT) berkelanjutan, serta penyusunan peta indeks partisipasi pemilih.

Baca Juga: Polemik Surat Istri Menteri UMKM ke Eropa, KPK Diminta MAKI Usut Tuntas

Urgensi Tambahan Anggaran

DPR Bahas Usulan Tambahan Anggaran Rp986 Miliar Untuk KPU 2026

Tambahan anggaran ini dianggap krusial untuk memastikan kelancaran kinerja KPU dalam melaksanakan tugas dan programnya di tahun 2026. Kebutuhan untuk gaji dan tunjangan bagi ribuan CPNS dan PPPK baru menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan sumber daya manusia yang akan menjalankan berbagai operasional KPU.

Selain itu, program-program strategis seperti pendidikan pemilih, pengelolaan data pemilih, dan penyuluhan hukum merupakan bagian integral dari upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, KPU khawatir akan ada kendala dalam menjalankan fungsi-fungsi esensial tersebut.

Proses Rapat Dengar Pendapat

Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, KPU, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI ini tidak hanya membahas usulan tambahan anggaran KPU, tetapi juga meninjau laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) KPU dan Bawaslu tahun 2024.

Selain itu, rapat juga mengagendakan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026. Kehadiran Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam rapat ini menunjukkan koordinasi antara lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dengan legislatif dalam perencanaan anggaran dan kinerja ke depan.

Harapan KPU ke Depan

KPU berharap usulan tambahan anggaran ini dapat disetujui oleh DPR. Dengan persetujuan tersebut, KPU bisa menjalankan seluruh program dan tugasnya secara optimal pada tahun anggaran 2026. Anggaran ini juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, anggaran akan memperkuat sumber daya manusia dan program strategis untuk meningkatkan partisipasi serta pendidikan pemilih. Simak dan ikuti terus SEMBILAN NEWS agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari www.antaranews.com
  2. Gambar Kedua dari www.pantau.com

Berita Terupdate

  • Paripurna DPR Resmi Renstra Jalan Mulus Omnibus Law RUU Politik!
  • Sinergi dan Efisiensi Anggaran Jadi Harapan Komisi XIII Untuk KemenHAM
  • DPR Bahas Usulan Tambahan Anggaran Rp986 Miliar Untuk KPU 2026
  • Presiden Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Brasil
  • Bupati Aceh Utara Perjuangkan 1.596 Rumah Sejahtera, Harapan Baru Warga!
©2025 SEMBILAN NEWS | Design: Newspaperly WordPress Theme
Go to mobile version