Site icon SEMBILAN NEWS

DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen

Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen

Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen

Komisi I DPR RI resmi menyetujui hibah kapal patroli dari Jepang senilai 1,9 miliar yen, setara dengan empat kapal patroli baru.

Hibah ini akan memperkuat pertahanan laut Indonesia, terutama di wilayah perbatasan dan perairan rawan ilegal fishing. Pemerintah menekankan biaya pengadaan ditanggung Jepang, sehingga tidak membebani APBN.

Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di .

 

Hibah Kapal Patroli Jepang Resmi Disetujui DPR

Komisi I DPR RI resmi menyetujui rencana pemerintah untuk menerima hibah senilai 1,9 miliar yen dari Jepang, yang akan digunakan untuk pengadaan empat kapal patroli baru bagi Indonesia. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan laut nasional.

Menurut Ketua Komisi I DPR, Rieke Diah Pitaloka, hibah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pertahanan laut Indonesia, terutama di wilayah perbatasan dan perairan rawan ilegal fishing. Ia menambahkan bahwa kerja sama pertahanan ini menunjukkan hubungan baik antara Indonesia dan Jepang.

Pemerintah menekankan bahwa hibah ini tidak menimbulkan beban anggaran negara karena seluruh biaya pengadaan dan pengiriman kapal ditanggung oleh Jepang. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan aset strategis secara gratis untuk meningkatkan kapasitas patroli laut.

Rincian Hibah dan Fitur Kapal Patroli Jepang

Hibah senilai 1,9 miliar yen ini setara dengan empat unit kapal patroli kelas menengah yang dilengkapi dengan sistem navigasi modern, radar, dan kemampuan pengawasan maritim. Kapal-kapal ini akan ditempatkan di beberapa titik strategis, termasuk perairan Natuna dan Selat Malaka, untuk meningkatkan keamanan laut dan penegakan hukum.

Menurut Menteri Pertahanan, kapal patroli ini dapat digunakan untuk patroli rutin, penyelamatan laut, dan operasi anti-penyelundupan. Setiap kapal memiliki kapasitas untuk menampung 30 awak dan mampu beroperasi selama beberapa hari di laut terbuka tanpa suplai tambahan.

Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan bahwa hibah ini juga mencakup pelatihan awak kapal oleh pihak Jepang. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan SDM Indonesia mampu mengoperasikan kapal patroli secara efektif dan menjaga kemampuan teknis agar sesuai standar internasional.

Baca Juga: Geledah Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok, KPK Sita 50 Ribu Dolar AS

Dukungan DPR dan Komitmen Keamanan Laut

Keputusan Komisi I DPR mendapatkan dukungan penuh dari anggota dewan karena dianggap strategis untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Anggota DPR menekankan pentingnya memperkuat armada patroli laut, terutama mengingat meningkatnya aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Rieke Diah Pitaloka menegaskan, “Dengan tambahan kapal patroli dari hibah Jepang. Kita bisa lebih efektif mengawasi wilayah perairan kita dan melindungi nelayan serta sumber daya alam dari kegiatan ilegal.” Ia menambahkan bahwa kolaborasi internasional seperti ini menjadi langkah cerdas tanpa membebani APBN.

Selain itu, Komisi I DPR juga meminta pemerintah untuk memastikan transparansi dalam penggunaan hibah ini, termasuk pengelolaan kapal, perawatan, dan distribusi ke pangkalan-pangkalan strategis. Tujuannya agar kapal patroli bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Manfaat Strategis dan Upaya Pengawasan

Penambahan empat kapal patroli ini diharapkan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menegakkan hukum di laut, mengamankan jalur perdagangan, serta mencegah pencurian ikan dan penyelundupan. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antar-lembaga seperti TNI AL, Bakamla, dan Direktorat Jenderal Perikanan agar operasi patroli lebih efektif.

Hibah ini juga dianggap sebagai wujud diplomasi pertahanan yang positif antara Indonesia dan Jepang. Selain aset kapal, hubungan bilateral ini memperkuat kerja sama teknis dan pertukaran pengetahuan terkait pertahanan laut.

Pemerintah menegaskan bahwa hibah kapal patroli akan segera diterima dan dioperasikan setelah proses administrasi selesai. Dengan tambahan kapal patroli, diharapkan Indonesia mampu menjaga kedaulatan wilayah.

Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.


Sumber Informasi Gambar:

Exit mobile version