Emil Dardak turut bertemu dengan capres 02 Prabowo Subianto di VVIP Juanda. Emil mengaku tidak bicara terkait posisi menteri. “Bertemu Pak Prabowo yang pasti makan siang bareng. Saya hanya diajak bertemu dengan Prabowo, saya ngobrol bertiga sama Pak Prabowo dan Pakde Karwo,” istilah Emil.
“Nggak ada nggak terdapat (pembicaraan menteri). Kan tahu sendiri kalau aku sama pakde (Karwo), ada Pak Prabowo, pasti ngomong ekonomi. Pak Prabowo sangat intelektual dan penekanan di perekonomian pada Indonesia, dan duduk perkara taktik perekonomian,” lanjut dia.
Kemudian, mantan bupati Trenggalek ini menyebut Prabowo juga mengajak bicara terkait perekonomian dunia. Selain itu, menurutnya, Prabowo jua membahas terkait syarat ekonomi pada Jawa Timur. “Kami bicara perekonomian di Jatim, tatanan perekonomian global, perimbangan keuangan pusat dan wilayah, jua bicara swasembada gula, bio etanol,” ujar dia.
“Lalu bicara pertanian, produktivitas pertanian, ngomong peternakan termasuk breeding sapi sampai ke banyak hal sih. Pak Prabowo sangat konsen pengembangan ekonomi wilayah, dia ingin mengombinasikan kekokohan ekonomi lokal dalam tatanan ketahanan global,” sambungnya.
DAFTAR ISI
Ternyata Ini Tujuan Prabowo Bertemu Luhut di Bali
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat menggelar pertemuan tertutup dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Nusa dua, Bali, belum usang ini. Prabowo diklaim ternyata hendak meminta pandangan dari seniornya di militer itu. Adapun itu digelar di sela program Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada salah satu resor. Dari Bali di lokasi mengungkapkan dalam rombongan itu terdapat Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) Bahlil Lahadalia serta Luhut. Gibran Rakabuming Raka pula dianggap-sebut berada pada lokasi.
Sejak petang hingga malam, resort tersebut ramai dengan orang dari jajaran Kemhan. terdapat satu ruangan kaca spesifik yang dijaga ketat. Di ruangan tadi, Prabowo terlihat duduk santai. Menteri Pertahanan itu mengenakan kemeja berwarna hijau. tetapi Gibran, Luhut, sampai Bahlil tak terlihat pada ruangan itu.
Prabowo Terima Kasih ke Luhut
Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, berkata isi rendezvous ke 2 tokoh itu dipastikan membahas bangsa dan negara. “Saya nggak tau persis isi Sementara tersebut, tetapi yg bisa dipastikan dia-beliau berbicara soal bangsa dan negara,” istilah Habiburokhman.
Habiburokhman menyebut Prabowo pula menyampaikan terima kasih kepada para tokoh yg sudah mendukungnya pada Pemilu 2024, termasuk Luhut. beliau menyinggung akibat quick count dan real count sementara yg menunjukkan bunyi Prabowo dan Gibran unggul.
“Pak Prabowo pastinya mengucapkan terima kasih kepada tokoh tokoh tersebut yg telah all out mendukung dia. akibat quick count dan real count yg kami lakukan benar-benar luar biasa bahkan melampaui ekspektasi kita,” ungkapnya.
Prabowo Minta Masukan
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan pertemuan itu layaknya antara seseorang junior dengan seniornya di militer. “Pertemuan biasa antara junior dan senior,” kata Nusron.
Nusron menyebut Prabowo pula hendak meminta pandangan dari Luhut mengenai suksesi pemerintahan Presiden joko widodo (jokowi) ke depan. “Sekaligus minta masukan langkah-langkah yang harus diambil pada melanjutkan pemerintahan Pak joko widodo mendatang,” ujarnya.
Politikus Golkar ini mengatakan hingga waktu ini TKN masih penekanan buat mengawal penghitungan bunyi di KPU. ia menyebut setiap pendukung Prabowo-Gibran juga wajib melakukan hal itu. “Ini tahapnya masih termin mengawal bunyi C1 dan rekap Plano C1,” istilah Nusron.
Tidak Bahas Kursi Kabinet
Ketika ditanyai pertemuan itu apakah buat membahas kabinet Bila nantinya Prabowo-Gibran terpilih, Nusron menepis. beliau berkata langkah seperti itu masih terlalu jauh.”Belum sampai ke sana (bahas kabinet),” kata Nusron. “Kalau dengan Pak SBY mengucapkan terima kasih atas supportnya Pak SBY yang luar biasa,” sambungnya
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Di Istana
Bila Dilantik, Prabowo-Gibran Akan Pisah Ditjen Pajak-Bea Cukai berasal Kemenkeu
Pasangan calon (paslon) angka urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut bakal memisah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta Direktorat Jenderal Bea serta Cukai (DJBC) asal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut diungkap Anggota Dewan ahli Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo.
Pemisahan tadi dilakukan Jika Prabowo-Gibran jadi dilantik sebagai presiden-Wakil Presiden 2024-2029. Drajad berkata pemisahan DJP dan DJBC berasal Kemenkeu akan dilakukan lewat pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yg akan berada pribadi di bawah presiden.
“Pembentukan BPN itu sebagai salah satu dari 8 acara hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran,” tutur Drajad. Rencana Prabowo-Gibran menghasilkan BPN telah tercantum pada dokumen visi misi dan program kerja. Meski begitu, acara itu diakui tak bisa terealisasi dengan cepat karena perlu persiapan bahkan jika perlu sejak transisi pemerintahan.
“Memang tidak akan terwujud pribadi pada hari-hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran karena peraturan perundang-undangannya kan harus disiapkan dengan matang. Mungkin perlu 1 tahunan atau lebih sedikit,” ucap Drajad.
Selama penyiapan peraturan, persiapan serta proses pra-transisi kelembagaan akan mulai dijalankan. Pra-transisi ini maksudnya desain kelembagaan dimatangkan serta sementara waktu masih dalam bingkai Kemenkeu.
“Sehingga kami tak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan terselesaikan, BPN telah bisa langsung berjalan cepat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gibran berkata BPN harus dibuat buat menaikkan penerimaan negara guna membiayai kebutuhan pembangunan yg besar . DJP dan DJBC akan dilebur dan dipisah asal Kemenkeu.
“Kami akan menghasilkan Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi eksklusif presiden, sebagai akibatnya mempermudah kementerian-kementerian terkait. DJP serta Bea Cukai akan dilebur jadi satu, penekanan ke penerimaan negara saja, tidak lagi akan mengurusi masalah pengeluaran,” kata Gibran.
Plus Minus Ditjen Pajak-Bea Cukai Dipisah asal Kemenkeu
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan sisi positif dua lembaga tersebut dipisah dari Kemenkeu, yakni memberikan wewenang yang lebih luas bagi pengambil kebijakan perpajakan dan kebijakan cukai. misalnya Bila mau menerapkan pajak karbon, maka mampu pribadi dieksekusi.
Selain itu, ekspansi objek kena cukai mirip cukai plastik, minuman berpemanis, dan lima barang kena cukai baru lainnya tidak perlu menunggu usang. “Koordinasi DJP-Bea Cukai dengan lintas forum jadi lebih fleksibel dan pribadi dibawah presiden sehingga bertenaga posisinya. Bahkan DJP bisa eksklusif diskusi dengan dpr soal taktik perpajakan serta target pajak,” katanya.
Kelemahannya, istilah Bhima, proses pemisahan butuh waktu tidak sementara waktu. Menurutnya, ego sektoral di Kemenkeu pula krusial dilihat.
“Ibaratnya jikalau DJP-Bea Cukai keluar asal Kemenkeu maka hilang sebagian wewenang menteri keuangan. Padahal soal rancangan APBN dirumuskan beserta dirjen serta forum pada bawah kendali Menkeu. Lalu anggaran buat pemisahan DJP juga tidak murah. Namanya bikin forum baru absolut terdapat biayanya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyebut sisi positif dari penggabungan ini artinya lembaga yang baru punya otoritas sendiri.
“Plusnya otoritasnya sendiri, target pajaknya serta sebagainya itu memang bisa bertanggung jawab presiden. Urusan kebijakan serta sebagainya presiden nanti yang lalu memerintahkan ke Kementerian Keuangan jikalau belanja dan sebagainya duitnya ada nggak,” terangnya.
beliau mengatakan fleksibilitas berasal penerimaan pajak lebih banyak. Hanya saja masalahnya, bila tidak terdapat penambahan sdm, teknologi dan ruang lingkup kebijakan, maka tidak akan jauh tidak sinkron.
“Waktu beliau berada pada institusi nggak mampu ditekan untuk mempertinggi pajak atau kebalikannya beliau mampu nekan, akan tetapi on rencana tidak mampu mendadak,” pungkasnya.