Bupati Trenggalek tegas: WFH bukan libur santai! ASN wajib capai efisiensi 20% atau dianggap tak produktif.
Bupati Trenggalek menegaskan bahwa WFH bukan kesempatan untuk bermalas-malasan. ASN diwajibkan mencapai target efisiensi 20% agar produktivitas tetap terjaga.
Kebijakan ini menjadi peringatan tegas bagi semua pegawai agar memanfaatkan waktu kerja dari rumah dengan bijak dan fokus pada hasil nyata. SEMBILAN NEWS ini mengulas motivasi, strategi, dan tantangan penerapan WFH efisien di Trenggalek.
Bupati Trenggalek Tegaskan WFH Harus Efisien
Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin menyatakan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sekadar menjadi kenyamanan tanpa dampak. Menurutnya, WFH baru sah jika terbukti dapat menghemat biaya operasional pemerintah daerah sampai sekitar 20 persen.
Ia menjelaskan bahwa angka 20 persen itu muncul dari perhitungan bahwa jika ASN bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu, maka proporsi jam kerja kantor turun sekitar 4 dari 25 hari kerja, atau setara 20 persen.
Bupati Arifin menegaskan bahwa tanpa efisiensi konkret, kebijakan WFH dianggap hanya sebagai slogan. Jika tidak ada penghematan nyata dalam biaya operasional dan struktur anggaran, maka penerapan WFH dinilai tidak bermanfaat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Perhitungan Efisiensi Yang Diusulkan
Menurut Arifin, penghitungan efisiensi biaya operasional meliputi beberapa komponen, termasuk konsumsi listrik kantor, biaya perjalanan dinas, dan makan minum pegawai saat bekerja di kantor. Jika WFH dijalankan, semua komponen ini seharusnya mengalami penurunan sekitar 20 persen.
Bupati menambahkan bahwa jika indikator efisiensi ini tidak terlihat secara signifikan, maka pemerintah daerah perlu mengevaluasi ulang pola kerja hybrid atau WFH yang diterapkan.
Proyeksi efisiensi ini turut disusun untuk mengetahui apakah sumber daya pemerintah benar‑benar dimanfaatkan secara lebih baik dengan mengintegrasikan kerja jarak jauh tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Baca Juga: Kritik! Jiddan Soroti Dampak Sistem Layanan Keuangan Yang Dinilai Rumit!
WFH Masih Menjadi Bagian Transformasi Kerja
Kebijakan WFH bukan sekadar fenomena lokal Trenggalek; pemerintah pusat juga sedang mengimplementasikan work from home sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan birokrasi di seluruh Indonesia. Penerapan WFH untuk ASN, misalnya, diberlakukan setiap Jumat satu hari dalam seminggu sejak 1 April 2026 untuk mengurangi kebutuhan mobilitas dan konsumsi energi secara nasional.
Langkah pemerintah ini dimasukkan dalam skema transformasi budaya kerja untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Dan biaya perjalanan, dengan potensi penghematan mencapai triliunan rupiah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, sejumlah pihak menyoroti bahwa efektivitas WFH sebagai kebijakan hemat energi perlu dilengkapi dengan strategi tambahan. Misalnya pengurangan konsumsi listrik gedung dan penggunaan transportasi umum secara lebih luas.
Tantangan Implementasi Di Trenggalek
Meski Bupati Arifin optimistis, pelaksanaan WFH di Trenggalek menghadapi beberapa tantangan nyata. Pertama. Sebagian ASN masih harus tetap hadir di kantor untuk pelayanan publik esensial, sehingga pengurangan kehadiran fisik harus hati‑hati agar layanan masyarakat tak terganggu.
Arifin juga mengungkapkan perlunya simulasi biaya riil agar penghematan dapat terukur. Dan terintegrasi dalam struktur anggaran daerah, bukan hanya diukur dari kehadiran di kantor saja.
Lebih jauh, tantangan lain mencakup budaya kerja lama yang masih menilai produktivitas berdasarkan kehadiran fisik. Sehingga perlu ada pendekatan baru yang mendukung output dan hasil kerja sebagai tolok ukur utama.
Respons ASN Dan Masyarakat
Respons awal ASN di Trenggalek terhadap target efisiensi ini beragam. Sebagian menyambut baik upaya pemerintahan daerah dalam menciptakan sistem kerja yang lebih modern dan efisien.
Namun, sebagian lain menyatakan kekhawatiran bahwa tanpa panduan yang jelas, penilaian efisiensi dapat menjadi tekanan tambahan. Terutama bagi ASN yang tugasnya melayani publik secara langsung.
Masyarakat setempat memandang kebijakan ini sebagai langkah progresif. Terutama jika terbukti mampu meningkatkan kinerja birokrasi dan mendorong pelayanan publik yang lebih profesional serta efisien.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari suara.com