Golkar kritik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud soal mobil dinas Rp8,5 M, publik heboh dan soroti penggunaan uang negara.
Golkar menyoroti penggunaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, yang memicu protes publik. Kritik ini muncul karena dianggap pemborosan anggaran negara di tengah kebutuhan pelayanan publik. Bagaimana tanggapan pemerintah dan apa alasan dibalik pembelian mobil dinas super mahal ini? Berikut ulasan lengkapnya hanya di SEMBILAN NEWS.
Golkar Sentil Rudy Mas’ud Soal Mobil Dinas Rp8,5 Miliar
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyoroti rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar. Golkar menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik sebelum mengambil keputusan besar.
Sarmuji menyampaikan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Rudy. Partai meminta agar gubernur lebih peka terhadap kondisi rakyat di tengah kebutuhan efisiensi anggaran negara yang semakin mendesak.
Kritik ini muncul karena publik menyoroti harga mobil yang fantastis, sementara masyarakat berharap dana pemerintah bisa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan yang lebih nyata. Golkar menekankan bahwa keseimbangan antara hak pejabat dan kepentingan rakyat harus diperhatikan.
Alasan Dan Penjelasan Rudy Mas’ud
Rudy menjelaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas itu sudah diketok pada 2024, namun mobil dengan spesifikasi yang direncanakan membutuhkan waktu inden. Ia menekankan pentingnya kendaraan untuk mobilitas di wilayah Kaltim yang luas dengan medan berat.
Gubernur menilai kendaraan ini akan menunjang tugasnya sebagai kepala daerah, terutama karena Kaltim merupakan wilayah penyangga IKN. Jabatan tersebut menuntut sering menerima tamu, baik dari pemerintah pusat, kepala daerah lain, maupun tamu internasional.
Rudy menegaskan pengadaan kendaraan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, yang menetapkan mobil jenis sedan maksimal 3.000 cc dan jeep maksimal 4.200 cc. Kendaraan yang dipilih sesuai aturan, dengan fokus pada spesifikasi dan kualitas, bukan harga semata.
Baca Juga: PGR Usulkan Ambang Batas Parlemen Nol Persen, Partai Kecil Bisa Masuk DPR
Penggunaan Mobil Pribadi Dan Efisiensi Anggaran
Sarmuji menekankan bahwa meski gubernur berhak atas mobil dinas, penggunaan mobil pribadi sementara merupakan langkah bijak untuk efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap kondisi publik dan pengelolaan keuangan negara yang lebih hemat.
Rudy hingga kini masih menggunakan mobil pribadinya sebagai kendaraan dinas. Langkah ini mendapat apresiasi karena mencerminkan sikap sadar anggaran dan menunjukkan bahwa mobilitas kepala daerah dapat dilakukan tanpa segera membeli kendaraan mewah.
Golkar menegaskan bahwa kepala daerah harus menyesuaikan keputusan besar dengan kondisi masyarakat. Keputusan yang terlalu fokus pada kebutuhan pribadi bisa memicu protes publik dan merusak citra pemerintah daerah.
Mobil Dinas Sebagai Simbol Marwah Kaltim
Rudy menjelaskan mobil dinas baru tidak hanya soal kendaraan, tetapi juga simbol marwah Kaltim. Sebagai wilayah penyangga IKN, gubernur sering menerima tamu penting dari dalam dan luar negeri, sehingga kendaraan menjadi bagian dari representasi resmi kepala daerah.
Menurut Rudy, Kaltim merupakan “miniatur Indonesia” di wilayah ibu kota baru. Kualitas kendaraan dinas ikut menentukan citra pemerintah daerah, sehingga pemilihan mobil tidak hanya soal kenyamanan pribadi, tetapi juga soal protokoler dan citra formal.
Kendaraan yang akan diadakan memiliki kapasitas 3.000 cc sesuai ketentuan Permendagri. Harga mobil mengikuti spesifikasi dan kualitas, bukan sekadar nominal, sehingga legal dan sesuai aturan. Rudy menegaskan aspek ini untuk menegaskan bahwa pengadaan tetap sesuai regulasi.
Pesan Golkar Dan Harapan Publik
Golkar menekankan kepala daerah harus mendengar aspirasi publik sebelum mengambil keputusan yang berbiaya besar. Kritik ini sekaligus menjadi pengingat agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Komunikasi antara partai dan gubernur berjalan baik. Rudy dianggap terbuka menerima masukan, sehingga penggunaan mobil dinas dapat menyesuaikan efisiensi dan kepentingan masyarakat tanpa mengurangi kebutuhan formal kepala daerah.
Kritik ini disampaikan secara resmi pada Jumat (27/2). Golkar berharap keputusan akhir tetap memprioritaskan kepentingan publik sekaligus menjaga citra kepala daerah. Publik menunggu tindakan nyata agar mobilitas pejabat tetap profesional tanpa menimbulkan kesan pemborosan anggaran.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari infobanknews.com