Komisi V DPR, BBWS, dan Pemkot Makassar bersinergi menata kota melalui perbaikan infrastruktur, pengelolaan air, dan pembangunan.
Kota Makassar, sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, terus menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, pengelolaan air, dan tata ruang perkotaan. Untuk mengatasi hal ini, Komisi V DPR, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pemerintah Kota Makassar menggandeng kekuatan bersama.
Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Sinergi Komisi V DPR Dengan Pemkot Makassar
Kolaborasi antara Komisi V DPR dan Pemkot Makassar merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam membangun kota yang modern dan terencana. Komisi V, yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan sumber daya air, berperan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan proyek-proyek strategis. Dukungan dari DPR memastikan setiap pembangunan memiliki payung hukum dan alokasi anggaran yang tepat.
Pemkot Makassar, di sisi lain, menjalankan peran sebagai pelaksana teknis di lapangan. Mulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan jalan, hingga pengelolaan banjir, pemerintah kota memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan warga. Kolaborasi ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan prioritas nasional dan daerah.
Tidak hanya sebatas perencanaan, Komisi V DPR dan Pemkot Makassar juga rutin melakukan rapat koordinasi untuk memantau progres proyek. Hal ini penting agar setiap rencana pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan perkotaan yang terus berkembang.
Peran Strategis BBWS Dalam Pengelolaan Air
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memiliki peran vital dalam mengelola sumber daya air di Makassar. Dengan kondisi iklim tropis dan musim hujan yang ekstrim, pengelolaan sungai dan saluran drainase menjadi kunci mencegah banjir. BBWS berfokus pada rehabilitasi sungai, normalisasi saluran air, serta pembangunan tanggul dan bendungan.
Kolaborasi dengan Pemkot Makassar memungkinkan implementasi program pengelolaan air menjadi lebih efektif. Misalnya, proyek normalisasi sungai yang dikerjakan BBWS disesuaikan dengan rencana tata ruang kota sehingga tidak mengganggu kawasan pemukiman. Selain itu, integrasi data hidrologi dan pemetaan wilayah rawan banjir juga semakin akurat.
Selain fisik, BBWS juga menekankan pada edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Kesadaran warga sangat menentukan keberhasilan tata kelola air, karena sampah yang menumpuk sering menjadi penyebab banjir dan kerusakan lingkungan.
Baca Juga: Atribut Gerindra Bikin Macet! Sekjen Sugiono Angkat Bicara, Maaf Dan Perintah Pencopotan!
Peningkatan Infrastruktur Kota Makassar
Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama kolaborasi ini. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang memadai akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek pembangunan jalan protokol dan akses ke kawasan industri di Makassar menjadi prioritas pemerintah kota.
Komisi V DPR ikut mengawal proses pembangunan agar sesuai standar nasional dan terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah. Pengawasan ini mengurangi risiko proyek terbengkalai atau anggaran tidak tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi ini membuka peluang bagi pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, seperti trotoar hijau, jalur sepeda, dan taman kota.
Tidak kalah penting, sistem transportasi juga menjadi sorotan. Pemerintah kota bersama DPR tengah mengkaji integrasi moda transportasi agar mobilitas lebih lancar dan ramah lingkungan. Ini termasuk pengembangan transportasi umum, perbaikan lampu lalu lintas, dan manajemen kemacetan di pusat kota.
Pembangunan Kota Berkelanjutan
Makassar tidak hanya menata fisik kota, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi DPR, BBWS, dan Pemkot mendukung konsep pembangunan kota hijau, pengelolaan sampah terpadu, dan pengurangan risiko bencana. Strategi ini penting agar pertumbuhan kota tidak merusak ekosistem sekitar.
Program penghijauan menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Penanaman pohon di sepanjang jalan, taman kota, dan bantaran sungai membantu menurunkan suhu, menyerap polusi, dan mencegah erosi tanah. Selain itu, inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas mulai diterapkan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.
Pembangunan berkelanjutan juga terkait dengan penggunaan teknologi pintar. Pemkot Makassar mulai mengadopsi sistem monitoring banjir, traffic management, dan smart lighting. Dukungan BBWS dalam integrasi data hidrologi memperkuat strategi mitigasi bencana, sehingga kota lebih siap menghadapi fenomena alam yang ekstrem.
Tantangan Dan Harapan Kolaborasi
Meskipun kolaborasi ini membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada. Koordinasi antar lembaga, perbedaan prioritas, hingga keterbatasan anggaran menjadi hambatan yang harus diatasi. Namun, melalui komunikasi terbuka dan perencanaan matang, masalah ini bisa diminimalkan.
Harapan utama dari kolaborasi ini adalah terciptanya kota Makassar yang nyaman, aman, dan berkelanjutan. Warga tidak hanya mendapat fasilitas publik yang memadai, tetapi juga lingkungan yang sehat dan risiko bencana yang berkurang. Selain itu, proyek yang berhasil akan menjadi model bagi kota lain di Indonesia dalam mengelola perkotaan secara terpadu.
Ke depan, sinergi antara Komisi V DPR, BBWS, dan Pemkot Makassar diharapkan terus berkembang. Tidak hanya fokus pada infrastruktur dan tata ruang, tetapi juga pada inovasi, teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Hasil kolaborasi ini akan menentukan wajah Makassar selama beberapa dekade ke depan.
Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari ANTARA News Makassar
- Gambar Kedua dari publikasionline.id