NasDem mengecam pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar, mendesak Mendagri segera menindaklanjuti.
Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Ujang Bey, menyoroti pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud senilai Rp 8,5 miliar. Kritik ini dilayangkan karena pemimpin seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Kasus ini menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan polemik di berbagai kalangan.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Sorotan NasDem Terhadap Anggaran Mobil Dinas
Ujang Bey, perwakilan Fraksi NasDem di Komisi II DPR, mengutarakan keprihatinannya atas pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai Rp 8,5 miliar. Baginya, ini adalah masalah kepekaan pemimpin terhadap situasi riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya sense of crisis agar pemimpin terhindar dari polemik di masyarakat.
Ujang berpendapat bahwa seorang pemimpin seharusnya mendahulukan kebutuhan masyarakat dan menghindari pemborosan yang dapat menimbulkan persepsi negatif. Anggaran yang sangat besar untuk kendaraan dinas ini dianggap tidak mencerminkan empati dan prioritas pembangunan yang seharusnya.
Kritik ini mencerminkan harapan publik agar pejabat publik lebih bijaksana dalam mengelola anggaran, terutama untuk fasilitas pribadi. NasDem menyerukan agar pemerintah daerah lebih fokus pada pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat.
Permintaan Panggilan Mendagri
Menyikapi polemik yang kian memanas, Ujang Bey secara tegas meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera memanggil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Ujang khawatir jika masalah ini tidak segera ditangani, akan berlarut-larut dan merugikan kepercayaan masyarakat. Ia melihat peran Kemendagri sangat krusial dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Seharusnya Mendagri memanggil dan berdiskusi dengan Gubernur Kaltim, polemik mobil dinas ini jangan terlalu berlarut-larut, sesuaikan saja dengan asas kepantasan dan fungsi,” ujar Ujang. Permintaan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meninjau ulang kelayakan dan fungsi pengadaan mobil dinas tersebut.
Panggilan dari Kemendagri diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi kesempatan untuk meninjau ulang prosedur dan pertimbangan di balik anggaran tersebut.
Baca Juga: Buku Nusantara Ini Ungkap Keberhasilan MBG Yang Mendunia
Pentingnya Kepekaan Dan Pembangunan Infrastruktur
Ujang Bey juga mengingatkan agar kebijakan pengadaan kendaraan dinas tidak menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat. Ia menyoroti ironi ketika masih banyak masalah infrastruktur di daerah, namun anggaran besar justru dialokasikan untuk mobil dinas mewah. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan publik.
“Jangan sampai ada adagium dalam masyarakat, jika jalannya yang rusak, jangan harga dan kualitas mobil yang mengikuti kondisi jalan,” tegas Ujang. Pernyataan ini menegaskan bahwa prioritas utama pemimpin seharusnya adalah memperbaiki kondisi daerah, bukan sekadar memenuhi kebutuhan fasilitas mewah.
Lebih lanjut, Ujang menyatakan bahwa pemimpin harus mampu menghadapi tantangan dengan memperbaiki keadaan yang menjadi tugasnya, yaitu melakukan pembangunan di daerah. Ini adalah inti dari tanggung jawab seorang kepala daerah, yang harus mendahulukan kesejahteraan dan fasilitas publik.
Klarifikasi Dari Gubernur Kaltim Dan Sekda
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, telah memberikan penjelasan terkait anggaran Rp 8,5 miliar untuk mobil dinasnya. Ia menyatakan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai aturan dan dilakukan untuk menjaga “marwah” atau kehormatan Provinsi Kaltim. Ini menunjukkan bahwa ada alasan institusional di balik keputusan tersebut.
Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, turut menjelaskan bahwa rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah. Menurutnya, kendaraan operasional ini diperlukan mengingat karakteristik geografis Kaltim yang ekstrem, dengan medan yang berat.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok… Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni. Klarifikasi ini menekankan aspek fungsionalitas dan kebutuhan lapangan sebagai dasar pengadaan mobil tersebut.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari tribunnews.com