PDIP mendorong perampingan fraksi DPR untuk meningkatkan efektivitas, memicu pertanyaan apakah Pemilu 2026 bakal lebih ketat.
Usulan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen menuai tanggapan berbagai pihak. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan kenaikan PT perlu dipertimbangkan serius. Tujuannya menyederhanakan jumlah fraksi di parlemen demi efektivitas kerja legislatif.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Perlunya Penyederhanaan Fraksi di Parlemen
Andreas Hugo Pareira dari PDIP menegaskan bahwa peningkatan parliamentary threshold merupakan langkah penting. Hal ini bertujuan agar partai yang berhasil masuk parlemen menjadi lebih selektif. Dengan demikian, diharapkan jumlah partai yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPR tidak terlalu banyak, sehingga menghasilkan komposisi fraksi yang lebih solid.
Menurut Andreas, fraksi-fraksi di DPR perlu memiliki kekuatan keanggotaan yang memadai. Kondisi ini memungkinkan setiap fraksi untuk siap mengisi alat-alat kelengkapan DPR RI (AKD) dengan optimal. Dengan jumlah anggota yang cukup, fokus kerja setiap anggota dapat lebih terarah dan tidak terpecah.
Lebih lanjut, Andreas menyoroti masalah rangkap jabatan anggota DPR saat ini. Keterbatasan jumlah anggota fraksi seringkali memaksa satu anggota untuk merangkap di beberapa AKD. Situasi ini mengurangi fokus anggota dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, sehingga kinerja Dewan menjadi kurang maksimal.
Dampak Positif Ambang Batas Parlemen Yang Lebih Tinggi
Andreas Hugo Pareira menjelaskan bahwa dengan menaikkan parliamentary threshold, diharapkan tidak ada lagi kasus rangkap pengisian AKD. Setiap anggota DPR dapat lebih fokus pada satu atau dua AKD saja, sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini akan meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja legislatif secara keseluruhan.
​”Idealnya di DPR diisi 5 atau 6 fraksi,” ujar Andreas.​ Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, diperlukan simulasi mendalam mengenai angka PT yang tepat. Menaikkan PT menjadi pertimbangan utama, di samping peninjauan persyaratan pembentukan partai baru agar lebih selektif.
Selain itu, penyederhanaan jumlah partai di parlemen juga akan berkontribusi pada stabilitas pemerintahan. Dengan koalisi yang lebih ramping dan kuat, proses pengambilan keputusan politik dapat berjalan lebih efisien. Ini sejalan dengan cita-cita demokrasi yang membawa asas manfaat bagi rakyat.
Baca Juga:Â BSKDN Dorong Pemerintah Gunakan Data Untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Pentingnya Simulasi Dan Angka Ideal PT
Meskipun usulan 7 persen dari Surya Paloh menjadi perbincangan, Andreas Hugo Pareira menekankan bahwa besaran angka PT tidak boleh diputuskan secara sepihak. Ia menyarankan agar dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk menemukan angka yang paling optimal. Simulasi ini akan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin timbul.
“Soal angka sebaiknya disimulasikan dulu. Bisa sama, bisa lebih atau sedikit kurang dari 7 persen,” jelas Andreas. Tujuannya tetap untuk mencapai komposisi ideal 5 atau paling banyak 6 partai di parlemen. Hal ini akan menciptakan parlemen yang lebih efektif dan produktif.
Andreas juga menanggapi kekhawatiran terkait suara rakyat yang terbuang. Ia menegaskan bahwa tidak ada istilah suara rakyat akan terbuang. Rakyat tetap dapat menyalurkan suaranya melalui partai-partai yang memenuhi ambang batas parlemen. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap suara tetap memiliki representasi di legislatif.
Konsistensi NasDem Dan Cita-Cita Demokrasi
Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, sebelumnya telah menyatakan konsistensinya mendorong ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7 persen. Paloh meyakini bahwa PT 7 persen akan jauh lebih efektif dalam sistem politik Indonesia. Hal ini didasari pemikiran tentang efektivitas pemerintahan dan implementasi demokrasi.
Paloh berpandangan bahwa sistem multipartai yang terlalu banyak perlu dievaluasi. Ia berharap Indonesia dapat bergerak menuju sistem selected party, yang dinilai lebih efektif. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan kebebasan demokrasi membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
Menurut Paloh, banyaknya partai politik harus membawa asas manfaat dan konsistensi terhadap cita-cita kemerdekaan. Ia menekankan pentingnya kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas dalam berpolitik. Ini semua harus bergerak mendekati tujuan bersama bangsa.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari ringkas.co.id