PDIP secara tegas meminta Indonesia keluar dari Board of Peace menyusul ketegangan global akibat serangan AS-Israel ke Iran.
Situasi geopolitik global memanas setelah serangan AS-Israel ke Iran, memicu reaksi keras berbagai pihak, termasuk di Indonesia. Politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, tegas menyerukan Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP). Desakan ini muncul karena kekhawatiran terhadap integritas politik luar negeri dan komitmen pada prinsip bebas aktif.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
Ancaman Terhadap Prinsip Bebas Aktif
TB Hasanuddin menyoroti partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini, yang diamanatkan konstitusi, seharusnya menjadikan Indonesia aktif menjaga perdamaian dunia tanpa memihak. Namun, keterlibatan dalam BoP, terutama setelah agresi militer terhadap Iran, dianggap menunjukkan keberpihakan yang tidak sesuai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi. Keberadaan dalam organisasi yang dianggap membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain menimbulkan persepsi negatif. Ini secara langsung berlawanan dengan semangat bebas aktif yang seharusnya dipegang teguh oleh Indonesia.
Penarikan diri dari BoP dianggap sebagai langkah krusial untuk mengembalikan marwah politik luar negeri Indonesia. Langkah ini akan menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang independen dan berpihak pada keadilan, bukan sebagai pendukung tindakan agresi yang dilakukan oleh pihak tertentu.
Sikap Tidak Tegas Dan Konsekuensinya
Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. Ketiadaan pernyataan atau tindakan yang kuat dari pemerintah memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi ini. Hal tersebut secara tidak langsung melemahkan komitmen Indonesia terhadap penghormatan kedaulatan negara lain.
Sikap yang dianggap tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk pandangan masyarakat internasional. Terlebih lagi, hal ini berpotensi merusak citra Indonesia di mata rakyat Palestina. Hubungan baik yang telah terjalin dengan Palestina dapat terancam akibat persepsi ketidakadilan ini.
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi menghadapi penolakan. Indikasi penolakan ini bahkan telah muncul dari perwakilan Hamas. Mereka secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza, serta mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai hal ini.
Baca Juga: Heboh! Menteri PPPA Puji Menpora Ciptakan Olahraga Bebas Kekerasan
Beban Fiskal Dan Geopolitik Berbahaya
Alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara. Dalam kondisi fiskal yang tertekan, penggunaan anggaran untuk tujuan yang bersifat spekulatif harus dipertimbangkan dengan sangat cermat. Terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh dampak invasi AS-Israel ke Iran.
Invasi tersebut telah memicu gejolak ekonomi yang berpotensi mempengaruhi stabilitas fiskal Indonesia. Oleh karena itu, pengalihan anggaran untuk BoP dianggap tidak bijaksana. Pemerintah diminta untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran, mengutamakan kepentingan nasional yang lebih mendesak dan konkret.
Selain beban fiskal, Indonesia juga berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. Keanggotaan dalam BoP dapat membuat Indonesia dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel. Hal ini dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik regional yang kompleks dan tidak sesuai dengan prinsip perdamaian.
Mengembalikan Posisi Indonesia
TB Hasanuddin menegaskan bahwa keluar dari BoP bukan berarti Indonesia mengabaikan isu perdamaian dunia. Sebaliknya, langkah ini justru krusial untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten. Konsistensi dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif adalah kunci.
Penarikan diri dari BoP akan menegaskan independensi Indonesia di mata dunia. Hal ini akan menunjukkan bahwa Indonesia tidak terikat pada kepentingan pihak manapun, melainkan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Ini adalah cara untuk kembali kepada amanat konstitusi.
Langkah ini akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa. Indonesia akan kembali dipercaya sebagai aktor yang objektif dalam diplomasi internasional. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas politik luar negeri.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari liputan6.com
- Gambar Kedua dari cnbcindonesia.com