Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat mencerminkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu satu minggu dan 8 poin jangka panjang yang ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026.
Tuntutan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari reformasi demokrasi, penegakan hukum, hingga perlindungan hak-hak masyarakat sipil.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Deadline Tiba 5 September 2025
Hari ini, Jumat, 5 September 2025, merupakan batas waktu yang ditetapkan untuk pemenuhan 17 tuntutan jangka pendek dari gerakan ini.
Para penggerak gerakan, seperti Jerome Polin, Abigail Limuria, dan Andovi da Lopez, telah menyerahkan dokumen tuntutan tersebut secara langsung kepada DPR RI pada Kamis, 4 September 2025.
Mereka menekankan pentingnya tindakan konkret, bukan sekadar janji, dari pemerintah dan lembaga legislatif.
Tanggapan Pemerintah Dialog Terbuka
Pemerintah juga merespons tuntutan ini dengan membuka ruang dialog. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendengarkan dan menanggapi tuntutan masyarakat, khususnya terkait pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan perlindungan hak-hak pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menegaskan komitmennya untuk membuka dialog dengan masyarakat guna mencari solusi atas berbagai isu yang diangkat dalam tuntutan tersebut.
Baca Juga: Dirjen Haji Kemenag Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Respons DPR Enam Poin Keputusan
Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI telah mengeluarkan enam poin keputusan yang disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR. Beberapa keputusan penting antara lain:
- Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025.
- Melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.
- Menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik terkait.
Namun, beberapa tuntutan lain, seperti pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan terhadap demonstran, belum mendapatkan jawaban pasti dari DPR.
Tuntutan Untuk Tindakan Nyata
Meskipun telah ada respons dari DPR dan pemerintah, banyak elemen masyarakat yang menuntut tindakan konkret. Mereka menekankan bahwa jawaban normatif atau janji-janji saja tidak cukup.
Abigail Limuria menegaskan bahwa rakyat menginginkan bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Selain itu, mereka juga menuntut agar semua tuntutan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, segera direalisasikan.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Dengan berakhirnya deadline pada hari ini, masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah dan DPR. Apakah mereka akan memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan yang dijanjikan?
Atau, akankah ini menjadi sekadar retorika politik tanpa implementasi nyata? Waktu akan menjawab, namun yang pasti, rakyat akan terus mengawal dan menuntut agar suara mereka didengar dan direspons dengan tindakan yang sesuai.
Ini adalah momentum penting bagi bangsa untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Kini, bola ada di tangan pemerintah dan DPR untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mendengarkan dan siap bertindak demi kepentingan rakyat.
Buat kalian yang ingin mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya mengenai partai politik SEMBILAN NEWS adalah pilihan terbaik buat anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari megapolitan.kompas.com
- Gambar Kedua dari www.dailymotion.com