Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjukkan perhatian besar pada pelestarian budaya dan alam Indonesia dengan kirim surat penting ke Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Surat ini berisi pesan krusial mengenai status terbaru Geopark Kaldera Toba yang mendapatkan “kartu kuning” dari UNESCO, sebuah peringatan yang menuntut perhatian serius dan tindakan cepat dari pemerintah daerah, khususnya para kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara.
Di bawah ini SEMBILAN NEWS akan membahas surat penting dari Megawati yang di kirim ke Masinton terkait peringatan “kartu kuning” UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba dan upaya pelestariannya.
DAFTAR ISI
Peringatan UNESCO Terhadap Geopark Kaldera Toba
Geopark Kaldera Toba, sebuah kawasan yang diakui secara internasional karena keunikan geologi dan keanekaragaman budaya, kini menghadapi tantangan besar setelah UNESCO memberikan “kartu kuning” dalam rapat UNESCO Global Geopark yang berlangsung pada September 2023 di Maroko.
Kartu kuning ini merupakan simbol peringatan karena pengelolaan kawasan Geopark oleh badan pengelola dianggap tidak memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan UNESCO. Dengan status ini, Kaldera Toba berada di bawah pengawasan ketat internasional dan berpotensi kehilangan keanggotaannya apabila tidak ada pembenahan signifikan.
UNESCO menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan ini dilakukan secara berkelanjutan, dengan menjaga keanekaragaman ekologi, hayati, dan budaya yang ada di kawasan tersebut.
Peringatan itu menuntut agar semua pihak yang berkepentingan berupaya keras menyesuaikan tata kelola kawasan dengan standar internasional demi memastikan keberlangsungan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Geopark.
Megawati Turun Tangan Untuk Keadilan Lingkungan
Pada penutupan Pembekalan Kepala Daerah PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5/2025), Megawati Soekarnoputri secara simbolis menyerahkan surat tersebut kepada Masinton Pasaribu yang juga merupakan kader PDIP dan Bupati Tapanuli Tengah, wilayah yang masuk kawasan Geopark Kaldera Toba.
Isi surat itu berasal dari pembahasan Megawati di pertemuan UNESCO di Meksiko, sekaligus sebagai amanah untuk terus memperjuangkan tata kelola yang berkelanjutan bagi Geopark Kaldera Toba. Melalui surat itu, Megawati mengingatkan para kepala daerah PDI Perjuangan di Sumatera Utara untuk bersama-sama memperbaiki dan menyuarakan pengelolaan Geopark yang sesuai dengan standar internasional.
Pesan itu tak hanya menuntut pengelolaan fisik kawasan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat agar semua unsur terkait dapat terlibat aktif dan sinergis dalam menjaga warisan bumi yang berharga itu.
Baca Juga:
- Budi Arie Disebut Dapat Komisi 50 Persen Untuk Amankan Situs Judi Online
- Ini Alasan Jokowi Tidak Hadir Sidang Mediasi Gugatan Ijazah di PN Solo
Perlindungan Wilayah Pesisir dan Penanaman Mangrove
Selain soal Geopark Kaldera Toba, Megawati juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kawasan pesisir pantai di sekitar Toba melalui penanaman mangrove. Mangrove memiliki peran vital dalam menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan akibat abrasi dan perubahan iklim.
Kepedulian Megawati merupakan bagian dari visi pelestarian lingkungan yang menyeluruh. Visi ini memuliakan warisan bumi sekaligus mengharmonikan alam dan budaya demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Komitmen Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Berkelanjutan
Masinton Pasaribu menegaskan komitmennya menindaklanjuti amanah dari Megawati terkait peringatan UNESCO. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk serius merespons situasi ini. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten sekitar Toba, dan pemerintah pusat sangat penting.
Kementerian Pariwisata juga berperan aktif dalam memperbaiki tata kelola Geopark. Masinton menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini agar pembangunan tidak hanya fokus fisik, tapi juga menghargai aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar.
Respons Kader PDIP di Kawasan Geopark
Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Nababan, menunjukkan respons aktif terhadap isu Geopark Kaldera Toba. Ia hadir dalam acara penutupan pembekalan kepala daerah PDIP bersama Megawati dan Masinton.
Wilayah Humbang Hasundutan termasuk bagian dari kawasan Geopark Kaldera Toba. Oloan menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Megawati. Ia bertekad membenahi pengelolaan kawasan demi menjaga kelestarian dan status UNESCO.
Dampak dan Harapan ke Depan
Status “kartu kuning” dari UNESCO menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Geopark Kaldera Toba dalam jaringan UNESCO Global Geopark yang diakui sejak 7 Juli 2020. Keanggotaan ini merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap kekayaan geologi Kaldera Toba serta potensinya dalam pembangunan berkelanjutan.
Tiga pilar utama yang diusung adalah konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, setelah dua tahun menerima peringatan, kondisi pengelolaan kawasan dinilai belum mengalami kemajuan yang berarti. Badan pengelola bahkan belum berjalan optimal dalam dua tahun terakhir.
Situasi ini semakin genting mengingat kunjungan asesmen dari UNESCO dijadwalkan pada Juni 2025. Artinya, waktu tersisa kurang dari satu bulan sejak surat Megawati disampaikan. Dalam suratnya, Megawati menekankan pentingnya perhatian serius terhadap tata kelola Kaldera Toba. Seruannya menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk segera bertindak.
Dukungan dari pemerintah pusat, daerah, hingga keterlibatan aktif masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan. Hanya dengan langkah konkret dan kolaboratif, Kaldera Toba dapat mempertahankan statusnya sebagai warisan geologi dunia yang membanggakan Indonesia. Ikuti SEMBILAN NEWS dan dapatkan berita informasi terupdate menarik lainnya setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.okezone.com