Kemendagri mendorong pemerintah daerah segera menyelaraskan program dengan pusat agar pembangunan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
Sekjen Tomsi Tohir menekankan pentingnya kolaborasi Sekda dan Bappeda dalam menyelaraskan prioritas pembangunan serta mengatasi hambatan anggaran dan program. Berikut ini SEMBILAN NEWS memberikan informasi terbaru soal Kemendagri mendorong pemda menyelaraskan program dengan pemerintah pusat.
Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Tomsi Tohir menekankan bahwa tujuan utama sinkronisasi program adalah untuk memastikan seluruh program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah saling melengkapi, bukan saling bersaing atau menimbulkan pemborosan. “Kami berharap Pemda terus menajamkan semua program-programnya. Sehingga program pusat dan daerah itu betul-betul sinkron, saling menguatkan, dan tidak tumpang tindih,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut Tomsi, sinkronisasi program juga penting untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Dengan menyelaraskan prioritas antara pusat dan daerah, pemerintah bisa memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan hasilnya lebih terasa oleh masyarakat.
Arahan Bagi Sekda dan Bappeda
Dalam Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Tomsi meminta seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyamakan persepsi. “Harapannya, di Pemda terjadi sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan daerah,” kata Tomsi.
Selain itu, Kemendagri menekankan pentingnya integrasi kebijakan pembangunan di semua level. Hal ini mencakup penyusunan prioritas kebutuhan daerah, identifikasi program yang relevan, hingga pelaporan hambatan pembangunan. Dengan pendekatan ini, pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan.
Baca Juga: MKD Dipersoalkan, Tak Punya Wewenang Pecat Anggota DPR Nonaktif
Dukungan Kemendagri Untuk Daerah Terdampak Penyesuaian Dana
Kemendagri juga berkomitmen memberikan dukungan kepada daerah yang terdampak oleh penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026. Tomsi menekankan agar pemerintah daerah tidak patah arang. Pemda didorong rutin melaporkan setiap hambatan pembangunan yang muncul, agar pemerintah pusat bisa memberikan solusi bersama.
“Tujuan kumpul di sini para Sekda dan Bappeda itu untuk menyelesaikan seluruh persoalan dan hambatan, kita bicarakan bersama,” jelas Tomsi. Ia menambahkan, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Pemda. Jika ada daerah yang kesulitan mengelola anggaran hingga pembangunan terganggu, pemerintah pusat siap turun tangan memberikan bantuan teknis maupun finansial.
Evaluasi Anggaran dan Efisiensi Belanja Daerah
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyampaikan arahan kepada Sekda dan Bappeda saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 27 Oktober 2025. Tito melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendapatan dan belanja daerah serta rencana pembangunan tahun 2026.
Tito menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia memberi contoh beberapa daerah yang sudah berhasil mengefisienkan belanja birokrasi sehingga anggaran bisa dialihkan ke program pembangunan. “Beberapa daerah bisa melakukan efisiensi dengan baik, seperti di Kabupaten Lahat yang mampu mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” ujar Tito.
Harapan ke Depan Program Pembangunan
Rakor yang berlangsung sejak 26 hingga 29 Oktober 2025 ini diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga, dengan tujuan menyelaraskan program pembangunan di seluruh Indonesia. Tomsi Tohir berharap setelah proses sinkronisasi ini, semua program pembangunan di daerah dapat selaras dengan prioritas nasional.
“Setelah exercise ini, akan terjadi penyaringan terhadap hal-hal yang benar-benar prioritas pemerintah pusat, terutama Kemendagri. Nanti kami sampaikan kepada kementerian/lembaga untuk menentukan aspirasi dan prioritas di mana K/L akan berinteraksi dengan daerah,” jelas Tomsi.
Dengan langkah-langkah ini, Kemendagri berharap pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sinkronisasi program pusat dan daerah diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpercaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari suara.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com