Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membuka dukungan terhadap wacana pemilihan gubernur melalui DPRD, Ia menilai skema tersebut.
Namun, Sultan menegaskan pilkada langsung tetap penting bagi pemilihan bupati dan wali kota. Wacana ini dinilai perlu dibahas secara terbuka demi efektivitas pemerintahan dan penguatan demokrasi yang lebih efisien dan berkeadilan.
Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Ketua DPD RI Dukung Pilgub via DPRD
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang saat ini tengah didorong oleh mayoritas fraksi di DPR. Dukungan tersebut disampaikan Sultan sebagai pandangan pribadi.
Sultan menegaskan bahwa hingga saat ini DPD RI secara kelembagaan belum melakukan pembahasan maupun mengambil keputusan resmi terkait usulan perubahan mekanisme pilkada tersebut. Meski demikian, ia menganggap wacana tersebut layak didiskusikan secara terbuka, terutama untuk pemilihan gubernur di tingkat provinsi.
Menurut Sultan, pemilihan gubernur melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif sistem demokrasi yang tetap relevan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut bersifat terbatas dan tidak berlaku untuk seluruh jenjang pemerintahan daerah.
Alasan Logis Pilgub Lewat DPRD
Sultan menilai pemilihan gubernur melalui DPRD masih dapat dikategorikan masuk akal dan rasional. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, gubernur memiliki peran ganda, yakni sebagai kepala daerah sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Posisi tersebut dinilai berbeda dengan bupati dan wali kota.
Dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dinilai akan lebih efektif. Sultan menyebut bahwa jalur birokrasi dan pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih selaras karena gubernur dipilih oleh lembaga legislatif daerah yang memiliki hubungan struktural dengan pusat.
Meski demikian, Sultan menegaskan bahwa skema tersebut tidak semestinya diterapkan pada tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, bupati dan wali kota harus tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagai wujud demokrasi partisipatif yang paling dekat dengan masyarakat.
Baca Juga: Wamendagri Tegaskan Komitmen Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana
Pilkada Langsung Tetap Berlaku di Daerah
Sultan menekankan bahwa demokrasi tidak harus menyeragamkan seluruh mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menyebut bahwa pilkada langsung tetap memiliki urgensi, terutama untuk pemilihan bupati dan wali kota yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Tidak semua atas nama demokrasi harus dipilih langsung. Makanya ada pilkada bupati dan wali kota. Tapi ini ide pribadi, secara kelembagaan DPD belum memutuskan,” ujar Sultan. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menyikapi perubahan sistem politik yang berdampak luas.
Ia juga menilai bahwa partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota masih sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pemimpin daerah. Oleh karena itu, Sultan menolak jika wacana pemilihan lewat DPRD diterapkan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan daerah.
Tingginya Ongkos Politik Jadi Pertimbangan
Salah satu alasan utama yang mendorong Sultan mendukung wacana pilkada gubernur lewat DPRD adalah tingginya ongkos politik dalam setiap pemilihan umum. Ia menyebut biaya politik di Indonesia sangat mahal, baik untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif, dari tingkat daerah hingga nasional.
“Kita very high cost politik. Mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia,” ujar Sultan. Kondisi ini dinilai berpotensi melahirkan praktik politik transaksional dan membebani calon kepala daerah.
Berdasarkan pengalaman empirisnya mengikuti berbagai pemilu, Sultan menilai demokrasi langsung perlu dievaluasi secara objektif. Ia bahkan mengaku pernah menuangkan gagasan tersebut dalam sebuah buku, dengan pandangan bahwa demokrasi langsung tetap penting, namun perlu disesuaikan agar lebih efisien.
Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari jpnn.com