Skip to content
logo 9 news
Menu
  • PILPRES 2024
Menu
Ketua MPR Dukung Langkah Tegas Penertiban Ormas Rusuh di Tangsel!

Ketua MPR Dukung Langkah Tegas Penertiban Ormas Rusuh di Tangsel!

Posted on May 24, 2025 by Ilham

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, dukung langkah penertiban ormas rusuh di Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua MPR Dukung Langkah Tegas Penertiban Ormas Rusuh di Tangsel!

Pernyataan ini muncul menyusul kasus pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh ormas GRIB Jaya yang menimbulkan keresahan publik dan menghambat investasi. SEMBILAN NEWS akan membahas mengenai ketua MPR yang dukung penertiban ormas setelah adanya kerusuhan yang terjadi di Tangerang Selatan.

tebak skor hadiah pulsa  

DAFTAR ISI

  • Dukungan Ketua MPR Terhadap Penertiban Ormas
  • Laporan BMKG dan Tindakan Aparat
  • Dampak Negatif Ormas Rusuh Bagi Investasi
  • Peran Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri
  • Proses Hukum dan Penegakan Aturan
  • Harapan Untuk Kondusivitas dan Kemajuan Daerah
  • Kesimpulan

Dukungan Ketua MPR Terhadap Penertiban Ormas

Ahmad Muzani menilai fenomena ormas yang melakukan tindakan premanisme dan penguasaan lahan ilegal sangat mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia menyebutkan, “Fenomena ini agak mengusik karena dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha.”

Oleh karena itu, Muzani menegaskan perlunya penertiban dan penataan ulang terhadap ormas-ormas yang meresahkan tersebut agar dunia usaha dapat berjalan lancar.

Laporan BMKG dan Tindakan Aparat

Kasus ini bermula dari laporan BMKG yang meminta bantuan pengamanan atas aset tanah milik negara seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Tangsel. BMKG melaporkan adanya penguasaan lahan secara sepihak oleh ormas GRIB Jaya, yang juga mengelola aktivitas komersial tanpa izin.

Menanggapi laporan tersebut, Polda Metro Jaya melakukan penindakan dengan menangkap sejumlah anggota ormas dan membongkar posko ilegal yang berdiri di atas lahan BMKG.

Dampak Negatif Ormas Rusuh Bagi Investasi

Ketua MPR menyoroti bahwa keberadaan ormas yang bertindak di luar batas hukum tidak hanya merugikan pemerintah. Hal ini juga dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor.

Muzani mengingatkan pentingnya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar roda perekonomian dapat berjalan optimal.

Baca Juga: IKM Jadi Simbol Persatuan Masyarakat Minang di Perantauan, Ucap Fadli Zon

Peran Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri

Peran Pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri

Muzani menyerahkan sepenuhnya kebijakan penertiban ormas kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian terkait. Ia berharap pemerintah segera merumuskan langkah strategis untuk menertibkan ormas-ormas yang bertindak di luar batas hukum.

“Mungkin Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait bisa mendiskusikan bagaimana caranya,” ujarnya, mengajak dialog lintas kementerian untuk mencari solusi terbaik.

Proses Hukum dan Penegakan Aturan

Selain penertiban fisik, proses hukum terhadap anggota ormas yang melakukan pelanggaran juga terus berjalan. Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar fenomena penguasaan lahan ilegal dan premanisme ormas tidak berulang.

Komisi III DPR RI juga meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas ormas yang menguasai lahan BMKG di Tangsel. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap aset negara dan penegakan hukum.

Harapan Untuk Kondusivitas dan Kemajuan Daerah

Ketua MPR berharap penertiban ormas rusuh ini dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan pembangunan di Tangerang Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Dengan suasana yang aman dan tertib, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat terwujud.

Langkah tegas pemerintah dan aparat menjadi sinyal positif bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan publik dan menegakkan supremasi hukum.

Kesimpulan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dan aparat dalam menertibkan ormas. Yang dimana mereka melakukan penguasaan lahan ilegal dan tindakan premanisme di Tangerang Selatan. Kasus pendudukan lahan BMKG oleh ormas GRIB Jaya menjadi contoh nyata bagaimana ormas yang bertindak di luar batas hukum dapat mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Muzani menyerahkan sepenuhnya kebijakan penertiban kepada Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. Ia sekaligus mengajak semua pihak untuk bersinergi menciptakan situasi yang kondusif bagi kemajuan daerah dan negara.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang dan Indonesia dapat terus maju dengan stabilitas sosial dan ekonomi yang terjaga.

Buat kalian yang ingin mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya mengenai partai politik, SEMBILAN NEWS adalah pilihan terbaik buat anda, yang dimana akan selalu memberikan informasi terbaru dan ter-update setiap harinya.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
  2. Gambar Kedua dari tvonenews.com

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terupdate

  • Pendidikan Gaya Militer, Solusi IQ Anak Rendah? Ini Kata Dedi Mulyadi
  • BMKG Ambil Alih Lahan yang Diduduki Ormas GRIB: 17 Orang Diamankan
  • Partai Gerindra Bawa Usulan Kenaikan Dana Bantuan Partai Jadi 10 Kali Lipat
  • Ketua MPR Dukung Langkah Tegas Penertiban Ormas Rusuh di Tangsel!
  • IKM Jadi Simbol Persatuan Masyarakat Minang di Perantauan, Ucap Fadli Zon
©2025 SEMBILAN NEWS | Design: Newspaperly WordPress Theme
Go to mobile version