KPK Langsung OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Tanpa Koordinasi

Kasus OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer menyoroti pentingnya transparansi dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pada 20 Mei 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel.

Penangkapan ini mencuatkan pertanyaan mengenai prosedur koordinasi antara KPK dan kementerian terkait, mengingat posisi Immanuel sebagai pejabat tinggi di pemerintahan. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran SEMBILAN NEWS.

 

Profil Singkat Immanuel Ebenezer

Immanuel Ebenezer Gerungan, atau Noel, dikenal sebagai aktivis relawan yang mendukung Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Ia kemudian diangkat menjadi Wamenaker dalam Kabinet Indonesia Maju.

Sebelum menjabat, Noel pernah menjadi komisaris di beberapa BUMN dan aktif dalam organisasi buruh. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) dan Prabowo Mania, dua kelompok relawan yang mendukung pasangan calon presiden tersebut.

Penggeledahan KPK di Kantor Kemnaker

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Selasa tersebut.

Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan secara rinci siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga: Anggota DPR Bambang Haryo Dorong Peningkatan Tunjangan Untuk Veteran

Dugaan Tindakan KPK Tanpa Koordinasi

Ketiadaan informasi yang diterima oleh pejabat Kemnaker terkait penggeledahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur koordinasi antara KPK dan kementerian terkait.

Idealnya, dalam pelaksanaan tugasnya, KPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran proses hukum dan menjaga hubungan kerja yang baik antara lembaga pemerintah.

Namun, dalam kasus ini, tidak ada indikasi bahwa KPK melakukan koordinasi sebelumnya dengan Kemnaker.

Hal ini dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap proses administrasi dan operasional di Kemnaker, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.

Pemerasan Dalam Sertifikasi K3

Menurut informasi yang dihimpun, Noel diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 untuk perusahaan-perusahaan tertentu.

Sertifikasi K3 merupakan proses penting untuk memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Proses ini biasanya melibatkan evaluasi dan audit oleh pihak berwenang, dan adanya dugaan pemerasan dalam proses ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang.

KPK telah mengamankan Noel bersama dengan 10 orang lainnya dalam OTT tersebut. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan secara rinci identitas tersangka lainnya dan peran mereka dalam kasus ini.

Reaksi Pemerintah dan Istana

Setelah penangkapan Noel, Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi. Namun, beberapa pejabat pemerintah menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan menegaskan bahwa pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Menteri Ketenagakerjaan, yang merupakan atasan langsung Noel, juga belum memberikan komentar resmi mengenai penangkapan tersebut.

Beberapa pihak menilai bahwa penangkapan ini dapat mempengaruhi citra pemerintah, terutama dalam hal komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa langkah KPK ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi negara.

Buat kalian yang ingin mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi menarik lainnya mengenai partai politik SEMBILAN NEWS adalah pilihan terbaik buat anda.