Anggota DPR Fraksi NasDem, Jiddan, menyoroti sistem layanan keuangan yang dinilai rumit, menyulitkan masyarakat mengakses kredit dan fasilitas keuangan resmi.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem, Jiddan, mengkritik SLIK dan layanan keuangan digital yang menyulitkan masyarakat. Sistem yang seharusnya memudahkan akses kredit justru terasa rumit dan mempersempit peluang memperoleh fasilitas keuangan. Kritik ini disampaikan untuk mendorong reformasi layanan keuangan lebih inklusif dan ramah pemohon.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
Kritik Jiddan Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan
Jiddan menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kurang ramah bagi masyarakat dengan literasi keuangan rendah. Proses pengajuan kredit terasa rumit, berbelit, dan sangat bergantung pada data historis yang mungkin sudah tidak relevan. Ketergantungan pada satu sistem ini mempersempit ruang bagi mereka yang ingin membangun rekam jejak keuangan.
Ia juga menyoroti SLIK sering dianggap “daftar hitam” sehingga masyarakat enggan mengajukan kredit, meski memiliki potensi wirausaha. Kekhawatiran salah langkah membuat banyak orang menghindari perbankan dan memilih jalur informal yang lebih berisiko. Jiddan menekankan sistem seharusnya menjadi penolong, bukan penghambat.
Anggota Komisi XI DPR ini mengusulkan perlunya penyederhanaan prosedur dan penjelasan aturan SLIK yang lebih mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, digitalisasi layanan keuangan harus diikuti dengan edukasi berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan teknologi tanpa memperhatikan kemampuan pengguna untuk menyesuaikan diri.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Hambatan Bagi Masyarakat dan Usaha Kecil
Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan sulitnya masuk sistem perbankan karena persyaratan ketat dan SLIK yang kurang fleksibel. Laporan keuangan sederhana sering tidak diakui sebagai bukti, sehingga akses ke kredit mikro sangat terbatas. Jiddan menyebut situasi ini menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.
Orang berpenghasilan tidak tetap, seperti pekerja musiman atau harian, juga kesulitan memenuhi standar formal SLIK. Mereka kerap gagal verifikasi data, meski riwayat keuangan sebenarnya stabil. Jiddan menegaskan sistem seharusnya fleksibel dan menilai kemampuan bayar secara lebih proporsional.
“Hal ini sangat membebani masyarakat menengah ke bawah. Jika aturan SLIK tidak bisa dijalankan dalam ekosistem keuangan, hapus saja,” tegas Jiddan dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan OJK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia menyebut regulasi yang mempersempit akses tidak pantas dipertahankan, apalagi jika merugikan rakyat biasa.
Baca Juga: Tekanan Meningkat! MPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kehadiran Pasukan RI Di Lebanon
Perlunya Penyederhanaan dan Pendampingan Masyarakat
Jiddan menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur dalam layanan keuangan, terutama bagi masyarakat awam. Dibutuhkan formulir jelas, panduan mudah diikuti, dan layanan pengaduan cepat saat terjadi kesalahan data. Ia menegaskan literasi keuangan tidak bisa hanya bergantung pada masyarakat, tetapi juga harus didukung desain sistem yang intuitif.
Anggota DPR mendorong peran aktif lembaga keuangan dan pemerintah dalam mendampingi calon debitur. Sosialisasi dan workshop singkat tentang penggunaan SLIK, analisis kredit, serta tips pengelolaan keuangan dinilai penting. Masyarakat yang paham akan lebih percaya diri mengakses layanan keuangan resmi.
Di sisi regulator, Jiddan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait untuk tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga perbaikan ekosistem layanan keuangan. Ia menilai bahwa sistem yang baik adalah yang mengayomi, melindungi, dan mendorong masyarakat, bukan hanya mengawasi dan menakuti dengan data historis yang tidak selalu adil.
Pesan Untuk Reformasi Layanan Keuangan Ke Depan
Jiddan menegaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan pemerataan, bukan hanya mengonsentrasikan akses pada kelompok yang sudah terbiasa dengan sistem formal. Ia mendorong langkah lanjutan berupa penataan ulang kebijakan, evaluasi aturan SLIK, serta peningkatan layanan pelanggan di sektor perbankan dan non‑bank.
Menurutnya, negara dan lembaga finansial bertanggung jawab memastikan sistem keuangan tidak hanya kompleks di atas kertas, tetapi juga dapat diakses petani, pedagang kaki lima, pekerja lepas, dan masyarakat desa. Keterbukaan data, pelibatan masyarakat dalam uji coba sistem baru, serta penanganan masalah data secara cepat sangat dibutuhkan.
Di akhir, Jiddan menyerukan agar kritik ini dijadikan momentum untuk membangun sistem layanan keuangan yang lebih manusiawi. Layanan yang tidak lagi dinilai rumit oleh masyarakat biasa, tetapi justru membuka jalan bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui akses keuangan yang adil, terarah, dan berkelanjutan.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasdemdprri.id
- Gambar Kedua dari astagunadhya.com