Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyuarakan desak keras agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) segera di copot dari jabatannya.
Kritik ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh serangkaian permasalahan ketenagakerjaan yang dianggap belum mampu diselesaikan dengan baik oleh Menaker. Mulai dari isu pengupahan, outsourcing, hingga perlindungan terhadap pekerja migran, semua menjadi sorotan tajam dari KSPI.
Dibawah ini SEMBILAN NEWS akan membahas kegagalan dalam menangani kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) semakin memperkuat keyakinan KSPI bahwa Menaker tidak kompeten dalam mengemban tugasnya.
Gelombang Kritik Terhadap Kinerja Menaker
KSPI menilai bahwa Menaker lebih fokus pada pencitraan dan kegiatan seremonial dibandingkan menyelesaikan masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh para pekerja. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat posisi Menaker seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
“Kami melihat Menaker lebih sibuk dengan kegiatan yang kurang substansial, sementara masalah-masalah mendasar seperti pengupahan dan PHK massal terus menghantui para pekerja,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (2 Maret 2025).
Sritex: Bukti Nyata Kegagalan Menaker
Kasus Sritex menjadi puncak kekecewaan KSPI terhadap kinerja Menaker. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, Sritex mengalami masalah keuangan yang serius hingga berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerjanya. KSPI menilai bahwa Menaker gagal mengantisipasi dan mencegah terjadinya PHK massal tersebut.
Selain itu, KSPI juga menyoroti lambatnya respons pemerintah dalam memberikan solusi bagi para pekerja yang terkena PHK. “Menaker seharusnya memiliki data dan informasi yang akurat mengenai kondisi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, termasuk Sritex. Dengan demikian, Menaker dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar,” tegas Said Iqbal.
KSPI juga mempertanyakan kemampuan Menaker dalam bernegosiasi dengan pihak manajemen Sritex untuk mencari solusi terbaik bagi para pekerja. “Jika mengurus masalah Sritex saja tidak mampu, bagaimana Menaker bisa mengurus masalah ketenagakerjaan yang lebih kompleks?” sindir Said Iqbal.
Tuntutan Konkret KSPI: Copot Menaker!
Dengan berbagai pertimbangan dan evaluasi yang telah dilakukan, KSPI secara tegas menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menaker dari jabatannya. KSPI menilai bahwa Menaker saat ini tidak memiliki visi dan kemampuan yang memadai untuk mengatasi berbagai tantangan di dunia ketenagakerjaan.
Selain itu, KSPI juga meragukan komitmen Menaker dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. “Kami butuh Menaker yang benar-benar berpihak pada pekerja, bukan hanya pada pengusaha atau kepentingan politik tertentu,” tegas Said Iqbal. KSPI juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Presiden Prabowo. “Kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi kami.
Kami tidak akan berhenti sampai Menaker benar-benar diganti dengan sosok yang lebih kompeten dan berpihak pada pekerja,” ancam Said Iqbal. KSPI berharap agar Presiden Prabowo dapat mendengarkan aspirasi para pekerja dan mengambil tindakan yang tepat demi kemajuan dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
Baca Juga:
Respons Pemerintah Terhadap Desakan KSPI
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait desakan KSPI untuk mencopot Menaker. Namun, beberapa pihak di lingkungan pemerintahan memberikan sinyal bahwa mereka sedang mengevaluasi kinerja Menaker. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa Presiden Prabowo selalu terbuka.
Terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari serikat pekerja. “Presiden akan mempertimbangkan semua masukan dan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Fadjroel. Sementara itu, beberapa anggota DPR RI juga ikut memberikan komentar terkait desakan KSPI. Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Mengatakan bahwa Komisi IX akan segera memanggil Menaker untuk memberikan penjelasan terkait berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi sorotan KSPI. “Kami akan meminta Menaker untuk menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,” kata Saleh.
Dampak Politik dari Tuntutan KSPI
Desakan KSPI untuk mencopot Menaker memiliki dampak politik yang signifikan. Sebagai salah satu organisasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, KSPI memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menggalang dukungan dari para pekerja.
Jika KSPI terus melakukan tekanan terhadap pemerintah, hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara. Selain itu, tuntutan KSPI juga dapat menjadi momentum bagi organisasi-organisasi serikat pekerja lainnya untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Pemerintah perlu merespons tuntutan KSPI dengan bijak dan hati-hati. Jika pemerintah mengabaikan tuntutan KSPI, hal ini dapat memicu gelombang protes yang lebih besar. Namun, jika pemerintah langsung memenuhi tuntutan KSPI tanpa pertimbangan yang matang, hal ini dapat menimbulkan preseden buruk dan membuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk melakukan tekanan serupa.
Kesimpulan
Ke depan, KSPI akan terus desak ke Prabowo untuk desak Menaker agar jabatannya di copot, memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. KSPI akan terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pekerja dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
KSPI juga mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama demi mencapai tujuan yang lebih baik. Ikutin terus pembahasan yang kami berikan setiap harinya dengan berita-berita viral hanya di SEMBILAN NEWS.