Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Namun, hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak mempercayai isu tersebut. Survei yang dilakukan pada 28 Mei hingga 12 Juni 2025 ini melibatkan 1.200 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Berikut SEMBILAN NEWS akan menjelaskan tentang alasan publik menolak isu ijazah palsu Jokowi oleh LSI Denny JA.
DAFTAR ISI
Mayoritas Publik Tidak Percaya Isu Ijazah Palsu
Survei LSI Denny JA mengungkapkan bahwa sebanyak 74,6% responden tidak mempercayai isu ijazah palsu Jokowi. Hanya 12,2% yang menyatakan percaya, sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Ketidakpercayaan ini merata di berbagai segmen demografi, termasuk tingkat pendidikan, wilayah, hingga pilihan politik.
Rekam Jejak Administratif yang Kuat
Salah satu alasan utama publik tidak mempercayai isu tersebut adalah rekam jejak administratif Jokowi yang panjang dan transparan.
Sebagai mantan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan dua periode Presiden, Jokowi telah melalui berbagai proses verifikasi dokumen yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya. Proses ini diyakini telah memastikan keaslian ijazah yang dimiliki.
Klarifikasi dari Institusi Resmi
Klarifikasi dari lembaga resmi turut memperkuat keyakinan publik. Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menempuh pendidikan, secara resmi menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan. Selain itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Usulkan Pilkada Tak Langsung Jadi Opsi
Isu dengan Muatan Politik
Sebagian besar publik, sekitar 64,2%, melihat isu ijazah palsu sebagai bagian dari dinamika politik yang bertujuan untuk mendiskreditkan Jokowi. Munculnya isu ini dianggap terkait dengan kontestasi politik, terutama setelah kemenangan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 .
Dampak Psikologis yang Terbatas
Meskipun mayoritas publik tidak mempercayai isu tersebut, sekitar 22,6% responden mengaku bahwa kepercayaan mereka terhadap Jokowi sedikit banyak terpengaruh.
Kelompok yang paling terpengaruh mencakup warga berpendidikan tinggi dan pengguna media sosial, terutama platform X (dulu Twitter). Namun, dampak psikologis ini tidak cukup signifikan untuk mengubah persepsi publik secara keseluruhan .
Penegakan Hukum yang Jelas
Jokowi sendiri telah melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan kepastian hukum. Langkah ini menunjukkan komitmen Jokowi untuk menuntaskan isu tersebut secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Publik menghargai sikap terbuka dan kooperatif yang ditunjukkan oleh Jokowi dalam menghadapi tuduhan ini .
Isu mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi tidak berhasil meyakinkan mayoritas publik. Rekam jejak administratif yang kuat, klarifikasi dari institusi resmi, serta kesadaran publik akan muatan politik di balik isu ini menjadi alasan utama ketidakpercayaan publik.
Meskipun ada dampak psikologis pada sebagian kecil responden, secara keseluruhan, isu ini tidak memengaruhi legitimasi Jokowi sebagai pemimpin nasional. Penegakan hukum yang jelas juga menunjukkan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan.
Dapatkan berita politik terkini lainnya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Gambar:
- Gambar pertama dari www.merdeka.com
- Gambar kedua dari www.dialeksis.com