Skripsi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), diunggah ke sistem Perpustakaan Terpadu Digital (PTD) UGM pada 2019 dan sempat memicu spekulasi publik.
Pasalnya, Jokowi telah menyelesaikan studinya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1985. Lalu, mengapa skripsi tersebut baru diunggah oleh UGM ke sistem digital sekitar tiga dekade kemudian? Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya memberikan penjelasan resmi yang membuktikan bahwa tidak ada unsur pidana dalam proses digitalisasi ini.
Di bawah ini SEMBILAN NEWS akan membahas mengapa skripsi Presiden Jokowi baru diunggah oleh UGM pada tahun 2019 sekaligus penjelasan resmi dari Bareskrim terkait proses tersebut.
DAFTAR ISI
Proses Digitalisasi dan Unggah Skripsi Jokowi
Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, digitalisasi skripsi Jokowi sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun, digitalisasi tersebut baru diunggah secara resmi ke aplikasi Perpustakaan Terpadu Digital UGM pada 2019, karena adanya kebijakan internal yang membatasi akses dan proses unggahan dokumen digital di kampus tersebut.
Aplikasi Perpustakaan Terpadu Digital milik UGM sendiri baru mulai aktif dan digunakan sejak tahun 2010. Sebagian besar arsip skripsi yang tersedia secara digital di fakultas, khususnya Fakultas Kehutanan tempat Jokowi menempuh pendidikan, umumnya berasal dari lulusan tahun 1990 ke atas.
Karena itu, skripsi Jokowi menjadi satu-satunya karya ilmiah alumnus Fakultas Kehutanan sebelum tahun 1990 yang diunggah secara digital dan dapat diakses melalui PTD UGM.
Wujud Kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM
Bareskrim mengungkapkan alasan utama mengapa skripsi Jokowi baru diunggah 2019 adalah sebagai bentuk kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM terhadap alumninya yang sukses menjadi Presiden Republik Indonesia. Admin perpustakaan fakultas memutuskan untuk mengupload karya ilmiah tersebut sebagai penghormatan dan pengakuan atas pencapaian Jokowi sebagai tokoh nasional yang menjadi presiden.
Fakultas Kehutanan sendiri memang belum sempat melakukan digitalisasi skripsi keseluruhan angkatan sebelum tahun 1990. Karenanya, skripsi Jokowi menjadi satu-satunya dokumen dari periode tersebut yang tersimpan dalam PTD dan bisa diakses secara terbatas di lingkungan kampus.
Baca Juga:
Kebijakan Akses Data Digital UGM
Meskipun skripsi Jokowi telah tersedia secara digital, akses terhadap dokumen tersebut tetap bersifat terbatas dan tidak bisa diakses oleh publik secara bebas. Hal ini merupakan kebijakan internal UGM yang mengatur berbagai data digital di kampusnya, menjaga privasi serta keamanan arsip akademik.
Pihak Bareskrim menjelaskan bahwa tidak semua data digital di PTD UGM bisa diakses publik. Hal ini wajar karena menyangkut aspek internal kampus yang perlu dilindungi demi integritas institusi pendidikan.
Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Kontroversi terkait digitalisasi skripsi Jokowi tidak terlepas dari laporan dugaan ijazah palsu yang pernah dilayangkan oleh beberapa pihak masyarakat. Bareskrim melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan keaslian ijazah dan integritas akademis yang bersangkutan.
Hasil uji banding antara dokumen ijazah Jokowi dengan tiga rekan kuliahnya yang juga alumni Fakultas Kehutanan UGM menunjukkan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik dengan ijazah teman-temannya. Pengujian meliputi bahan kertas, teknik cetak, tinta tulisan, stempel, dan tanda tangan pejabat kampus pada saat itu.
Bahkan, map ijazah Jokowi yang sudah menunjukkan tanda-tanda keausan sama dengan map yang dimiliki rekannya saat menerima ijazah. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa ijazah tersebut asli dan sah.
Tidak Ada Unsur Pidana Dalam Digitalisasi Skripsi Jokowi
Setelah melakukan gelar perkara secara intensif, Bareskrim menyatakan tidak ditemukan unsur tindak pidana apapun terkait unggahan skripsi Jokowi ke dalam sistem digital UGM . Penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim berlangsung secara menyeluruh dan profesional untuk menjernihkan persoalan yang menyeruak di masyarakat.
Menurut Brigjen Djuhandhani, penyelidikan bertujuan untuk merespons laporan pengaduan dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, penyelidikan juga diharapkan dapat menurunkan tensi politik akibat rumor tersebut.
Kesimpulan
Kasus unggahan skripsi Jokowi oleh UGM menjadi sorotan publik. Hal ini menunjukkan penghormatan UGM terhadap alumninya yang menjadi Presiden. Digitalisasi skripsi dilakukan pada 2016. Namun, dokumen tersebut baru diunggah pada 2019. UGM menyebut ini sebagai bentuk kebanggaan akademik. Skripsi Jokowi berasal dari Fakultas Kehutanan. Bareskrim telah menyelidiki keaslian dokumen tersebut.
Hasilnya, tidak ditemukan unsur pidana. Penjelasan ini memberi kejelasan yang dibutuhkan publik. Masyarakat diharapkan mengedepankan fakta dan proses hukum. Isu ini bisa menjadi pelajaran untuk menjaga diskursus publik yang sehat. Ikuti SEMBILAN NEWS dan dapatkan berita informasi terupdate menarik lainnya setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari www.merdeka.com