Menanggapi meningkatnya frekuensi dan dampak bencana alam akibat perubahan iklim, MPR mendorong percepatan pengesahan RUU Perubahan Iklim.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menyusul dampak perubahan iklim yang semakin meluas pada 2025. Disini kita akan membahas mengenai MPR Dorong Pengesahan RUU Perubahan Iklim di Tengah Ancaman Bencana,ikuti terus berita viral lainnya hanya ada di SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
MPR Dorong Percepatan RUU Perubahan Iklim Jelang 2026
Menjelang Tahun Baru 2026, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai langkah strategis. Untuk pencegahan dan mitigasi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat.
Eddy menyoroti anomali iklim yang terjadi sepanjang 2025, termasuk banjir yang terjadi di musim kemarau. Sehingga menyulitkan masyarakat untuk membedakan antara musim hujan dan musim kemarau.
Eddy menekankan percepatan RUU penting untuk segera menerapkan adaptasi dan mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi pemerintah. Serta mengurangi risiko bencana dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
Anomali Iklim Picu Bencana Hidrometeorologi
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem, termasuk periode tanam dan panen petani yang tidak menentu serta tekanan bagi nelayan akibat banjir rob di pesisir.
Menurut Eddy, kondisi iklim yang tidak stabil ini memicu bencana hidrometeorologi hampir di seluruh wilayah Indonesia, menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar.
Beberapa contoh nyata yang ia sebut antara lain banjir besar di Bali yang terjadi setelah hampir 60 tahun. Serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menewaskan ribuan orang. Eddy menekankan perlunya adaptasi, mitigasi, dan pengesahan RUU Perubahan Iklim untuk meminimalkan risiko bencana di masa depan.
Eddy Dorong Percepatan Pengesahan RUU
Sebagai anggota DPR Bidang Lingkungan Hidup, Eddy Soeparno berkomitmen memperjuangkan percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di parlemen. Ia menyambut baik masuknya RUU ini ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai langkah strategis untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata di seluruh Indonesia.
Eddy menegaskan bahwa perjuangan belum selesai, dan langkah selanjutnya adalah mempercepat RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi undang-undang. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat agar RUU ini segera memiliki kekuatan hukum resmi.
Dengan pengesahan menjadi undang-undang, pemerintah akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim secara terkoordinasi dan sinergis.
Baca Juga: Menteri Agama Ajak Maknai Penghujung Tahun Dengan Refleksi Diri Bukan Hura-Hura
Koordinasi dan Penegakan Hukum
Eddy Soeparno mendorong agar RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menegaskan komitmen negara dalam mencegah dampak perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan lingkungan.
Menurutnya, undang-undang ini harus menjadi landasan hukum yang jelas bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Eddy menekankan penanganan perubahan iklim harus taktis, koordinatif, dan responsif tanpa hambatan birokrasi, mendorong koordinasi pusat-daerah serta penyusunan Perda. Untuk memperkuat efektivitas adaptasi, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah.
Percepatan RUU Perubahan Iklim Jadi Prioritas Eddy
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai tahun 2025 menjadi peringatan penting bagi seluruh kalangan untuk bersatu dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menekankan urgensi pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai langkah konkret untuk mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif di Indonesia.
Eddy mengajak pemerintah, akademisi, aktivis, hingga pelaku usaha untuk bersinergi dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak agar proses legislasi berjalan lebih cepat dan hasilnya lebih tepat sasaran.
Selain itu, Eddy membuka ruang bagi masukan publik agar undang-undang yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan efektif. Dengan demikian, RUU ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi kebijakan nasional dalam menghadapi risiko dan dampak perubahan iklim secara menyeluruh.
Ikuti terus informasi berita terlengkap tentang SEMBILAN NEWS yang akan kami berikan terupdate setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari BeritaSatu.com
- Gambar Kedua dari Metro TV