Isu Pilkada melalui DPRD memanas, PDIP mengungkap lobi-lobi rahasia, menegaskan hak rakyat memilih pemimpin tak boleh dirampas.
Isu Pilkada lewat DPRD kembali mencuat, memicu perdebatan sengit. PDIP menolak keras dan menyoroti lobi-lobi intensif partai pendukung wacana itu. Anggota Komisi II, Deddy Sitorus, menegaskan hak rakyat memilih pemimpin tak boleh diwakilkan segelintir elite parlemen. Siapa saja terlibat dalam lobi panas ini, dan bagaimana PDIP menanggapinya? Simak selengkapnya.
Simak beragam informasi menarik lainnya yang terbaru dan terviral tentang politik cuman hanya ada di seputaran SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Manuver Politik di Balik Layar, Lobi-Lobi Pilkada via DPRD
Wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru dalam kancah politik Indonesia. Isu ini kembali mengemuka setelah beberapa partai politik menyatakan dukungannya, memicu kekhawatiran akan kembalinya sistem pemilihan yang kurang representatif. Deddy Sitorus dari PDIP mengakui adanya “lobi-lobi” dan “pembicaraan” yang intensif di balik layar.
Menurut Deddy, pembicaraan ini masih terbatas di lingkaran partai pendukung pemerintah, atau partai koalisi. Meskipun belum ada jadwal resmi, sinyal kuat upaya menggolkan wacana ini semakin jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif di balik dorongan mengembalikan Pilkada ke DPRD.
“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan. Baru di lingkaran partai pendukung pemerintah. Partai koalisi,” ujar Deddy kepada wartawan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pergerakan politik di balik layar sudah cukup aktif, meskipun belum ada pengumuman resmi.
Sikap Tegas PDIP, Tolak Pilkada Tak Langsung!
PDI Perjuangan sejak awal telah menunjukkan sikap yang sangat konsisten dan tegas dalam menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Deddy Sitorus menegaskan bahwa sikap partainya tidak akan berubah sedikit pun. Bagi PDIP, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah hak mutlak rakyat yang tidak dapat diganggu gugat.
“Dan, sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” tegas Deddy. Pernyataan ini mencerminkan komitmen PDIP terhadap prinsip demokrasi partisipatif, di mana suara rakyat adalah yang paling utama.
Sikap teguh PDIP ini berakar dari pengalaman masa lalu. Partai berlambang banteng moncong putih ini pernah merasakan dampak negatif dari Pilkada yang tidak langsung. Mereka mengevaluasi bahwa sistem tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat, seringkali menghasilkan pemimpin yang kurang berprestasi dan tidak inovatif.
Baca Juga: Inisiatif Nadiem Soal Chromebook Ditentang Jaksa Hakim Diminta Menolak
Dalang di Balik Dorongan Pilkada DPRD
Meskipun Deddy Sitorus tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama individu yang melakukan lobi, ia secara gamblang mengindikasikan bahwa inisiatif tersebut datang dari partai-partai pendukung pemerintah. Hal ini sontak menarik perhatian publik dan memicu spekulasi mengenai motivasi di balik dorongan tersebut.
“Ya kan sudah sangat tegas dari awal yang bicarakan itu Golkar, PAN, PKB, lalu diamini oleh Gerindra, kan gitu nih,” jelas Deddy. Ia menambahkan bahwa belakangan, Nasdem dan Demokrat juga turut menyatakan persetujuannya terhadap wacana ini. Daftar partai-partai ini adalah koalisi pemerintah yang saat ini berkuasa.
Pengungkapan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konfigurasi politik di balik isu Pilkada via DPRD. Peta politik menjadi terang benderang, menunjukkan bahwa partai-partai koalisi pemerintah memiliki kepentingan yang sama dalam mendorong perubahan sistem pemilihan kepala daerah ini. Hal ini tentu saja memantik perdebatan lebih lanjut di ruang publik.
Mengapa PDIP Tetap Teguh Pada Pilkada Langsung?
PDI Perjuangan memiliki alasan kuat untuk tetap teguh pada pendiriannya mendukung Pilkada langsung. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pemilihan oleh elite DPRD cenderung menghasilkan kepala daerah yang kurang akuntabel dan tidak berprestasi, sehingga evaluasi PDIP adalah sistem tersebut lebih banyak mudaratnya.
“Dan kita mengevaluasi karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan kita melihat bahwa pilkada langsung itu bisa menghasilkan banyak kepala daerah yang berprestasi, punya inovasi, kreatif,” ungkap Deddy. Ini adalah inti argumen PDIP, yakni Pilkada langsung mampu melahirkan pemimpin berkualitas.
Oleh karena itu, PDIP yakin bahwa perubahan arah politik mereka tidak akan terjadi. Mereka akan terus berjuang agar hak rakyat dalam memilih pemimpinnya tetap terjaga melalui mekanisme pemilihan langsung. Pertarungan ideologis ini akan terus menjadi sorotan utama dalam agenda politik nasional.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kumparan.com
- Gambar Kedua dari instagram.com