Pantai Bali kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegur pemerintah daerah soal kebersihan.
Kondisi sampah yang menggunung dinilai mengganggu pemandangan dan citra pariwisata Bali. Menanggapi hal ini, DPR Bali melalui I Nyoman Parta menekankan bahwa masalah sebenarnya berasal dari hulu, seperti sungai, parit, dan got, bukan pantai semata. Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Pantai Bali Kotor, Prabowo Beri Peringatan Untuk Daerah
Persoalan sampah di Bali kembali menjadi sorotan nasional setelah Presiden RI, Prabowo Subianto. Menegur kepala daerah Bali dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Acara ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pihak karena menyangkut citra pariwisata Bali.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi pantai yang dipenuhi sampah sehingga mengganggu pemandangan dan kenyamanan wisatawan. Ia menekankan bahwa kebersihan pantai merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah, dan menjadi indikator penting dalam menjaga reputasi pariwisata Bali yang mendunia.
Sentilan keras Presiden ini langsung memicu berbagai tanggapan, khususnya dari wakil rakyat asal Bali. Pernyataan ini menjadi pembuka diskusi serius mengenai pengelolaan sampah di Bali, yang selama ini sering dianggap sebagai masalah klasik namun belum sepenuhnya tuntas.
I Nyoman Parta Angkat Suara Soal Sampah di Bali
Menanggapi pernyataan Presiden, Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Bali, I Nyoman Parta, menegaskan bahwa permasalahan sampah tidak bisa dilihat hanya dari pantai. Menurutnya, pantai memang terlihat kotor, tetapi sumber masalah sebenarnya berasal dari hulu, seperti sungai, parit, dan got yang tersumbat sampah.
“Tidak akan pernah ada pantai yang bersih jika sungainya kotor. Tidak akan ada sungai yang bersih kalau got dan paritnya jorok. Dan tidak akan ada got yang bersih jika rumah tangga, pusat perbelanjaan, pasar, warung kaki lima, sampai warung tradisional masih buang sampah sembarangan. Jadi masalah awalnya bukan di pantai,” ujar Parta pada Selasa, 3 Februari 2026.
Pandangan Parta ini menekankan pentingnya pendekatan hulu-ke-hilir dalam pengelolaan sampah. Artinya, pemerintah harus memperhatikan seluruh rantai pengelolaan, mulai dari rumah tangga, pusat perdagangan, hingga fasilitas pengolahan sampah, agar kebersihan pantai bisa terjaga secara berkelanjutan.
Baca Juga: Terobosan Baru Penyelenggaraan Haji, Golkar Pastikan Ibadah 2026 Lebih Baik!
Pesan Positif dari Teguran Presiden
Meski keras, Parta menilai sentilan Presiden terkait pantai kotor di Bali harus dimaknai secara positif. Teguran tersebut, menurutnya, merupakan peringatan keras bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam menangani masalah sampah.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota se-Bali. Harus membangun manajemen pengolahan sampah yang menyeluruh dan berkesinambungan. Tidak cukup hanya melakukan aksi bersih-bersih sesaat atau kampanye sementara, tetapi perlu sistem yang konsisten dan terstruktur.
“Yang paling penting itu fokus dan konsisten. Jangan hanya ramai di awal, tapi di lapangan tidak berkelanjutan,” ujar Parta. Pernyataan ini menekankan perlunya kepemimpinan yang tegas dan tanggung jawab nyata dari semua pihak di tingkat daerah.
Dukungan Pusat Untuk Atasi Masalah Sampah
Selain peran pemerintah daerah, Parta menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah pusat. Menurutnya, setelah memberikan teguran, Presiden sebaiknya ikut membantu melalui fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk pengolahan sampah modern dan ramah lingkungan.
Infrastruktur seperti instalasi pengolahan sampah yang canggih, tempat pemilahan, dan pusat daur ulang dinilai sangat penting untuk mencegah sampah kembali mencemari sungai, pantai, dan lingkungan. Dukungan ini dianggap sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah pusat terhadap keberlanjutan lingkungan dan pariwisata Bali.
“Kalau sudah marah, jangan berhenti di situ. Bali juga perlu dibantu dengan fasilitas pengolahan sampah yang memadai,” tegas Parta. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari denpasar.kompas.com
- Gambar Kedua dari denpasar.kompas.com