PDIP menegaskan menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Bekasi sambil memberikan sindiran halus terhadap kinerja KPK.
DPP PDIP angkat bicara menanggapi OTT KPK yang menjerat kadernya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, pasca-OTT 18 Desember. Pernyataan ini soroti sikap partai terhadap kasus korupsi dan menegaskan prinsip PDIP sekaligus memberikan ‘sentilan’ terhadap kinerja KPK. Simak beragam informasi menarik lainnya yang terbaru dan terviral tentang politik cuman hanya ada di seputaran SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
Sikap Resmi PDIP, Hormati Proses Hukum
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partainya secara prinsipil menghormati semua proses hukum. Pernyataan ini berlaku tidak hanya untuk kasus Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, tetapi juga untuk kasus sebelumnya yang menimpa Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco, yang juga merupakan kader PDIP.
Sikap hormat terhadap proses hukum ini merupakan posisi resmi partai dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan kadernya. Hal ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tidak menghalangi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga seperti KPK.
Andreas menyatakan bahwa PDIP akan tetap mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi, meskipun itu menyentuh internal partai. Penekanan pada penghormatan proses hukum ini diharapkan dapat memberikan citra positif bagi partai di mata masyarakat.
Pesan Megawati Dan Tanggung Jawab Pribadi Kader
Andreas mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam berbagai kesempatan telah berulang kali mengingatkan kader untuk menjauhi tindakan koruptif. Namun, Andreas mengakui bahwa kasus-kasus korupsi masih terus terjadi di kalangan kader partai.
PDIP dengan tegas menyatakan tidak pernah mengajarkan kadernya untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, jika ada kasus korupsi yang terjadi, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi dari kader yang bersangkutan, bukan tanggung jawab partai secara institusional.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya integritas individu kader dan upaya partai dalam memberikan pendidikan antikorupsi. Namun, realitasnya, kasus seperti yang menimpa Bupati Bekasi menunjukkan tantangan besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.
Komitmen Pendidikan Antikorupsi Dan Kritik Terhadap KPK
Meskipun kasus korupsi masih muncul, Andreas menambahkan bahwa PDIP tidak akan berhenti untuk mendidik kadernya agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Upaya preventif melalui pendidikan dan pembinaan akan terus digalakkan oleh partai.
Namun, di sisi lain, PDIP juga menyuarakan harapan agar KPK dapat bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Kritik ini mengemuka karena masyarakat, menurut Andreas, melihat banyak indikasi kasus-kasus korupsi yang lebih besar namun belum ditindaklanjuti.
“Sentilan” ini mengisyaratkan adanya persepsi di kalangan PDIP dan masyarakat bahwa ada ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan prioritas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Perkembangan OTT Dan Identitas Tersangka
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang dirilis oleh KPK mengenai identitas pasti pihak-pihak yang terjaring dalam operasi senyap di Bekasi tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hanya mengonfirmasi adanya kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan.
Budi Prasetyo menuturkan bahwa tim penindakan KPK berhasil mengamankan total sekitar 10 orang dalam operasi tersebut. Proses penyelidikan masih berlangsung, dan informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah ada perkembangan yang signifikan.
Kerahasiaan identitas pada tahap awal OTT adalah prosedur standar KPK untuk menjaga objektivitas penyelidikan. Masyarakat menunggu pengumuman resmi dari KPK untuk mengetahui detail lengkap mengenai kasus yang menjerat Bupati Bekasi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Simak dan ikuti terus informasi menarik lainnya tentang berita-berita polik terbaru tentunya terpecaya hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari tempo.co