PDIP Makassar mengimbau agar perhatian masyarakat dan pemerintah lebih fokus pada kondisi ekonomi PKL, bukan politisasi warna lapak.
Polemik penyeragaman warna lapak pedagang kaki lima (PKL) di Makassar yang dikaitkan dengan politik berpotensi mengaburkan masalah utama para pedagang. Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar menyerukan pendekatan lebih bijaksana agar permasalahan tidak berkembang menyesatkan dan merugikan PKL.
Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral, hanya di SEMBILAN NEWS.
Simbol Warna Bukan Isu Politik
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDI, Dr. Udin Saputra Malik, menegaskan bahwa fenomena penyeragaman warna lapak yang belakangan ramai dibicarakan tidak terkait kepentingan politik praktis. Penafsiran yang mengaitkan warna tertentu dengan dukungan partai politik dianggapnya keliru, karena mengabaikan realitas sosial ekonomi para pedagang kecil.
“Narasi seperti itu keliru dan tidak berdasar, isu tersebut berkembang di tengah masyarakat tanpa fakta yang jelas, lalu dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” ungkapnya pada Rabu (18/2). Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak memiliki dasar kuat.
Menurut Udin, langkah para pedagang seharusnya dibaca sebagai respons atas tekanan ekonomi dan intensitas kebijakan penertiban. Dalam situasi yang sulit ini, para PKL berupaya menunjukkan keberadaan mereka agar tetap mendapatkan ruang untuk bekerja dan mencari nafkah. Ini adalah murni perjuangan ekonomi, bukan manuver politik.
Perjuangan Ekonomi, Bukan Simbol Politik
Udin Saputra Malik menegaskan bahwa isu utama di balik fenomena lapak PKL ini adalah upaya pedagang untuk mempertahankan penghidupan mereka. Ini bukanlah soal simbol politik atau keberpihakan kepada partai politik tertentu. Para PKL sedang berjuang di tengah himpitan ekonomi dan kebijakan penataan kota.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Makassar, Udin menambahkan bahwa dinamika yang muncul di lapangan mencerminkan kegelisahan kelompok ekonomi kecil yang merasa semakin terdesak. Mereka membutuhkan solusi konkret untuk keberlangsungan usaha, bukan politisasi yang justru memperkeruh suasana.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar persoalan fundamental ini tidak ditarik ke wilayah politik. Politisasi hanya akan mengalihkan fokus dari masalah sebenarnya, yaitu bagaimana membantu PKL agar tetap bisa berusaha dan berdaya di tengah kota yang terus berkembang.
Baca Juga: Setahun Rudy Memimpin Bogor, Pemkab Raih WTP dan Tata Kelola Makin Rapi
Urgensi Pendekatan Sosial-Ekonomi
Fenomena penggusuran lapak PKL seringkali menjadi contoh bagaimana isu sosial dengan cepat berubah menjadi perdebatan simbolik di ruang publik. Padahal, substansi masalahnya adalah keberlangsungan ekonomi para pedagang di tengah kebijakan penataan kota yang semakin gencar.
Udin Saputra Malik mendorong pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan persoalan PKL dalam kerangka sosial-ekonomi, bukan politik. Pendekatan dialogis dan pencarian solusi yang berkeadilan dinilai lebih relevan dan konstruktif. Hal ini penting daripada membiarkan isu berkembang menjadi spekulasi politik yang tidak produktif.
“Yang harus dicari adalah jalan tengah agar penataan kota berjalan, tetapi penghidupan masyarakat kecil juga tetap terlindungi,” tuturnya. Keseimbangan antara penataan kota yang teratur dan perlindungan terhadap mata pencaharian rakyat kecil menjadi kunci utama.
Hentikan Spekulasi, Cari Solusi Konkret
Penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam spekulasi politik terkait warna lapak PKL. Fokus harus diarahkan pada akar permasalahan yang dihadapi para pedagang, yaitu tekanan ekonomi dan kebutuhan akan ruang usaha yang layak. Politisasi hanya akan memperlambat pencarian solusi.
Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan perwakilan PKL. Tujuannya adalah untuk memahami aspirasi mereka dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan. Ini demi mewujudkan penataan kota yang berpihak pada semua lapisan masyarakat.
Dengan menghentikan tafsir politik dan beralih pada pendekatan sosial-ekonomi, diharapkan polemik ini dapat segera menemukan titik terang. Hal ini akan memungkinkan para PKL untuk kembali fokus pada penghidupan mereka tanpa harus terjebak dalam pusaran isu politik yang tidak relevan.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi menarik seputar berita politik terbaru, akurat, dan terpercaya, hanya di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari beritakotamakassar.com
- Gambar Kedua dari tirto.id