Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Triawan Santoso, mengkritik rencana pengiriman TNI ke Gaza, Palestina legislator menyoroti risiko politik.
Penjelasan rinci pemerintah mengenai mandat, protokol keselamatan, dan strategi diplomasi. Pemerintah menegaskan misi bersifat kemanusiaan dan perdamaian. DPR mendorong dialog terbuka serta pengawasan berkala agar keselamatan prajurit Indonesia terjamin dan misi TNI.
Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
PDIP Soroti Rencana Pengiriman TNI ke Gaza
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Triawan Santoso, mengkritik rencana pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina. Menurutnya, langkah ini menimbulkan pertanyaan terkait urgensi dan dampak kebijakan tersebut terhadap posisi Indonesia di kancah internasional.
Triawan menilai, meskipun tujuan misi diklaim bersifat kemanusiaan, pengiriman TNI ke zona konflik dapat memunculkan risiko politik dan keamanan. Ia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci mengenai mandat, aturan main, dan mekanisme perlindungan bagi personel TNI yang dikirim ke Gaza.
Selain itu, Triawan juga mengingatkan bahwa pengiriman militer Indonesia ke luar negeri, khususnya wilayah rawan konflik, harus mempertimbangkan opini publik dan posisi diplomasi nasional. Ia menekankan bahwa setiap langkah militer sebaiknya diselaraskan dengan prioritas politik luar negeri Indonesia dan amanah konstitusi untuk menjaga perdamaian.
Kekhawatiran Risiko dan Dampak Politik
Kritik Triawan muncul di tengah perdebatan tentang keamanan personel TNI di Gaza. Ia menilai bahwa risiko yang dihadapi prajurit Indonesia cukup tinggi mengingat kondisi wilayah yang masih rawan konflik. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan skenario terburuk agar misi kemanusiaan tidak berubah menjadi beban politik.
Ia menambahkan bahwa pengiriman TNI ke wilayah konflik berpotensi memunculkan ketegangan diplomatik. Negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut mungkin memandang Indonesia sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Triawan meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi diplomasi yang matang.
Selain itu, anggota DPR lainnya menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian. Pengiriman militer harus didukung kesiapan logistik, aturan hukum internasional, dan protokol keselamatan. Legislator PDIP ini menekankan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh menimbulkan kontroversi yang merugikan citra Indonesia di mata dunia.
Baca Juga: Strategi Ekonomi Indonesia, Prabowo Pimpin Rapat Penting di Hambalang Bahas Perundingan RI-AS
Pemerintah Pastikan Misi Bersifat Kemanusiaan
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pengiriman TNI ke Gaza bertujuan murni kemanusiaan dan perdamaian. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa TNI yang dikirim dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk menghadapi kondisi konflik serta bekerja sama dengan lembaga internasional.
Pemerintah menegaskan, kehadiran TNI bukan untuk operasi militer ofensif, tetapi membantu program bantuan kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, dan perlindungan warga sipil. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perdamaian global.
Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan bahwa semua prosedur hukum dan diplomasi telah dipenuhi sebelum pengiriman personel TNI. Menteri Pertahanan menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada publik agar masyarakat memahami bahwa misi ini bersifat kemanusiaan dan bukan intervensi militer.
DPR Dorong Dialog dan Pengawasan
Triawan Santoso menekankan bahwa DPR RI memiliki peran untuk mengawasi setiap kebijakan pengiriman personel militer ke luar negeri. Ia mendorong adanya forum diskusi terbuka antara pemerintah dan legislator agar segala risiko dan manfaat misi kemanusiaan dapat dianalisis secara transparan.
Selain itu, Triawan meminta laporan berkala mengenai kondisi personel TNI di Gaza. Ia menekankan bahwa pengawasan ini penting untuk memastikan keselamatan prajurit Indonesia serta akuntabilitas pemerintah terhadap publik.
Di sisi lain, beberapa anggota DPR lainnya menyatakan dukungan terhadap misi kemanusiaan selama semua prosedur keselamatan dan diplomasi terpenuhi.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari tempo.co
- Gambar Kedua dari sinpo.id