Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dan darurat untuk menangani banjir yang melanda lumbung pangan nasional.
Banjir yang merendam ribuan hektare sawah berpotensi mengancam kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. PKB menekankan pentingnya pendataan akurat, kompensasi modal tanam, serta perbaikan infrastruktur pertanian. Simak dan ikutin terus berita yang akan di bahas di bawah ini yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
DAFTAR ISI
PKB Dorong Penanganan Banjir Lumbung Pangan
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani banjir yang meluas di sejumlah wilayah lumbung pangan nasional. PKB menilai banjir kali ini tidak bisa lagi dianggap bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup para petani.
“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujar Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, di Jakarta, Sabtu.
Gus Najmi, sapaan akrabnya, menyoroti kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, terutama di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta wilayah di Sumatera dan Sulawesi. PKB menekankan bahwa perhatian serius pemerintah harus segera diberikan agar petani tidak kehilangan sumber penghidupan mereka.
Data Tepat dan Bantuan Modal Petani
Langkah pertama yang ditekankan PKB adalah melakukan pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak banjir. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.
Ancaman gagal panen diperkirakan semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, kerugian petani di berbagai daerah terdampak bisa menembus triliunan rupiah. PKB mendesak pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung agar petani bisa menanam kembali begitu air surut.
“Skema asuransi pertanian tidak cukup karena jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui anggaran darurat agar petani segera pulih dan produktif kembali,” tegas Gus Najmi. Langkah cepat ini penting untuk mencegah hilangnya momentum tanam dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Menlu Tegaskan! Board Of Peace Perkuat Komitmen Indonesia Untuk Palestina
Antisipasi Stok Pangan dan Infrastruktur
PKB juga memperingatkan bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras nasional. Pemerintah diminta melakukan mitigasi stok pangan agar tidak terpaksa membuka keran impor beras yang bisa menekan harga gabah petani di kemudian hari.
Selain penanganan jangka pendek, PKB menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Prioritas pembangunan nasional harus berpihak pada kebutuhan dasar petani, termasuk normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, dan pembangunan waduk yang langsung bermanfaat di tingkat sawah.
“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” jelas Gus Najmi. PKB menegaskan bahwa investasi pada fasilitas pertanian bukan sekadar pembangunan fisik, tapi investasi pada kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
Keterlibatan Kader PKB dan Perlindungan Petani
PKB menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan bagi petani agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit. Petani dinilai membutuhkan solusi hari ini, bukan janji prosedural.
Partai ini menegaskan akan tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila petani dilindungi dan disejahterakan melalui kebijakan yang adil, berpihak, dan berkelanjutan.
PKB juga mendorong koordinasi intens antara pemerintah, aparat daerah, dan lembaga pertanian untuk memastikan program bantuan berjalan efektif. Dengan langkah ini, diharapkan petani terdampak banjir dapat segera bangkit, menanam kembali, dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Luangkan waktu anda untuk membaca informasi dan berita yang menarik yang hanya ada di SEMBILAN NEWS.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari nasional.sindonews.com